Sehari setelah Jabat Ketua DPR, Setnov Cabut Kebijakan Akom
  • Dipublikasikan pada: Dec 2, 2016 Dibaca: 277 kali.
Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, dilantik sebagai Ketua DPR RI, Rabu (30/11).

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, dilantik sebagai Ketua DPR RI, Rabu (30/11).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO  – Kembali menduduki jabatan ketua DPR, Setya Novanto langsung bikin kejutan. Pria yang pernah tersangkut kasus ”papa minta saham” dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia itu mencabut sejumlah program efisiensi yang dulu diberlakukan Ade Komarudin. Di antaranya, pembatasan kunjungan kerja ke luar negeri dan pengurangan masa reses.

Ditemui wartawan di sela-sela kesibukannya kemarin, Setya Novanto mengakui bahwa sejumlah kebijakan yang diatur ketua DPR sebelumnya akan dikaji. ”Apa yang sudah dilakukan Saudara Ade, hal yang baik akan dilanjutkan. Hal yang belum akan kami koordinasikan dengan pimpinan lainnya,” kata ketua umum Partai Golkar itu.

Menurut pria yang akrab disapa Setnov tersebut, tugas utama pimpinan DPR adalah mengoordinasikan tiga fungsi utama DPR. Yakni, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di bidang legislasi, upaya meningkatkan kualitas UU harus terus menjadi perhatian. Di bidang anggaran, Setnov berharap pemerintah bisa meningkatkan belanja negara demi penambahan anggaran. ”Masalah pengawasan, kami akan berusaha memberikan yang terbaik melalui koordinasi-koordinasi dan check and balances,” ujarnya.

Meski mengaku akan melanjutkan kebijakan Ade, sejumlah kebijakan tetap akan direvisi. Salah satunya soal larangan atau pembatasan anggota DPR untuk melakukan kunjungan kerja maupun studi banding ke luar negeri. Setnov menegaskan, aktivitas semacam itu akan dilaksanakan kembali. ”Ini kan (kunker luar negeri, Red) hak anggota yang sudah diatur di tata tertib. Akan kita laksanakan sebaik-baiknya,” ucap Setnov.

Menurut dia, tugas kunker ke luar negeri akan terbuka dilakukan komisi atau anggota dewan. Dia menyatakan tidak akan ada pembatasan lagi terkait hal tersebut. Setnov beralasan, kunjungan anggota dewan ke luar negeri tidak selalu bermakna negatif. ”Itu dilakukan untuk perbaikan dan evaluasi kualitas undang-undang,” ujarnya.

Kebijakan lain Ade Komarudin yang juga akan direvisi adalah pemotongan masa reses anggota dewan. Menurut Setnov, pemotongan masa reses yang selama ini sudah berjalan akan dikomunikasikan dengan pimpinan fraksi. ”Kami akan lakukan evaluasi lebih dulu,” tandasnya.

Di masa kepemimpinan Ade Komarudin, sejumlah program efisiensi memang diberlakukan untuk penghematan anggaran maupun efektivitas kinerja legislatif. Dua yang dianggap gebrakan populis adalah pemangkasan masa reses dan pembatasan kunker ke luar negeri. Tujuan pemangkasan masa reses adalah anggota dewan lebih fokus menyelesaikan tugas legislasi. Sementara itu, mengenai pembatasan kunker, pada masa itu telah dilakukan penghematan anggaran negara hingga Rp 139 miliar. (bay/c10/fat)

loading...