Gubsu Diminta Lobi Pemerintah Agar Turunkan Tarif Tol
  • Dipublikasikan pada: Nov 9, 2017 Dibaca: 304 kali.

Presiden mengawali peresmian tol Sumut dengan pantun: “Ikan arsik bumbu andaliman, rasanya lezat tiada tara. Sudah dibangun jalan tol yang nyaman,  ayo maju Sumatra Utara”.


MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi diminta melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat terkait mahalnya tarif tol yang baru diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Anggota Komisi A DPRD Sumut, Brilian Moktar mendesak agar Gubsu melakukan pertemuan dengan pihak Jasa Marga selaku instansi yang mengurusi jalan tol.

Kata dia, jangan sampai tarif jalan tol di Sumut menjadi yang termahal di Indonesia. “Saya minta kepada pemerintah agar tarif tol dipertimbangkan kembali karena sudah banyak yang mengeluhkan tarifnya yang mahal,” katanya, Rabu (8/11).

Menurutnya, harga tol dari Kualanamu ke Sei Rampah sebesar Rp 41.000 terlalu mahal, bahkan untuk jarak tempuh sekitar 42 Km, tarif tersebut terlalu besar. Ia mencontohkan tarif tol di Jakarta, dengan membayar sekitar Rp 25.000 pengguna jalan tol sudah bisa keliling Jakarta. Untuk itu perlu diperimbangkan kembali tarif tol yang saat ini terlampau mahal tersebut.

Sebagai informasi, tarif tol yang berlaku dari Kualanamu ke Lubukpakan untuk golongan I sebesar Rp11.500, sedangkan Kualanamu-Perbaungan Rp24.000, Kualanamu-Teluk Mengkudu sebesar Rp33.000 dan Kualanamu-Seirampah sebesar Rp41.000.

Selain masalah tarif, persoalan keamanan jalan tol baru tersebut juga menjadi persoalan. Brilian menyebutkan, sepanjang jalan tol mulai dari Tanjungmorawa hingga Sei Rampah tidak ada lampu jalan. Hal itu membuat jalan tol menjadi sangat gelap. Tidak hanya menuju Sergai, tol dari Helvetia ke Binjai juga tidak memiliki fasilitas penerangan jalan yang memadai.

“Kalau malam jalan tol itu menjadi gelap sekali, sehingga rawan dan menimbulkan niat orang untuk merampok. Kalau memang tidak sanggup menyediakan lampu jalan untuk malam hari lebih baik ditutup saja malam, siang saja dibuka. Dari pada membahayakan pengguna jalan. Lagi pula, karena tidak adanya lampu, masyarakat juga jadi tidak mau menggunakan jalan tersebut, berbahaya,” tambah politisi PDI-Perjuangan tersebut.

loading...