Pilkada 2018 Berdampak Penurunan Belanja
  • Dipublikasikan pada: Nov 30, 2017 Dibaca: 286 kali.

Tengku Erry Nuradi.


MEDAN, SUMUTPOS.CO -Tengku Erry Nuradi menyebutkan Anggara Pendapat Belanja Daerah (APBD) mengalami defisit. Tidak tanggung-tanggung, defisit APBD 2018 diproyeksikan sebesar Rp785 Miliar.

Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi mengatakan pendapatan pada R-APBD 2018 berjumlah Rp12,686 triliun. Sedangkan, jumlah belanja Rp13.471 triliun.

“Ada defisit Rp785 Miliar,” aku Tengku Erry Nuradi saat membacakan nota keuangan R-APBD 2018 di gedung dewan, Selasa (28/11).

Meski mengalami defisit, Gubsu menyebut Rencana-APBD 2018 sebesar Rp13.471 triliun lebih besar Rp721 miliar dibandingkan P-APBD 2017.

“Untuk belanja tidak langsung sebesar Rp9.307 triliun,” ucapnya.

Sedangkan belanja langsung direncanakan Rp4,164 triliun. Jumlah itu, kata dia, berkurang Rp739,675 miliar dibanding belanja langsung pada Perubahan-APBD 2017 Rp4,904 triliun.

“Penurunan belanja langsung di-2018 akibat bertambahnya kebutuhan belanja tidak langsung untuk mendanai pilkada serentak tahun 2018 dan rencana bantuan keuangan ke kabupaten/kota,”jelasnya.

Erry menambahkan pendapatan daerah tahun 2018 direncanakan Rp12,686 triliun. Jumlah itu naik Rp269,156 miliar atau 2,17 persen dari P-APBD 2017 sebesar Rp12,417 Triliun
“Peningkatan pendapatan daerah itu hanya bersumber dari PAD dari Rp5 triliun lebih di P-APBD 2017 menjadi Rp5,366 triliun. Peningkatan itu diprediksi dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” paparnya.

Lebih jauh, dia merinci jumlah dana perimbangan 2018 diproyeksikan Rp7,3 triliun atau menurun Rp22,9 miliar dari Rp7,333 triliun lebih pada P-APBD 2017.

Kata dia, penurunan itu terjadi pada pendapatan bagi hasil pajak/bukan pajak Rp28,577 miliar. Sedangkan dari pendapatan DAK (Dana Alokasi Khusus) diprediksi meningkat sebesar Rp5,676 miliar, sedangkan pendapatan DAU (Dana Alokasi Umum) sama seperti di-PAPBD 2017.

Untuk kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan pada tahun 2018 dianggarkan Rp9,5 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp13,5 miliar dibanding pendapatan yang sama di-PAPBD 2017 sebesar Rp23,1 Miliar.

“Penurunan tersebut bersumber dari bantuan keuangan untuk kebutuhan guru honorer dari pemkab/pemko sebesar Rp15,9 miliar, karena pada tahun anggaran 2018 tidak dianggarkan lagi. Untuk pendapatan bersumber dari hibah direncanakan akab mengalami pertambahan Rp2,3 miliar,” sebutnya.(dik/azw)

loading...