Demokrat Ingatkan Pimpinan DPRD Medan Jangan Campuri Keputusan DPP
  • Dipublikasikan pada: Jun 12, 2018 Dibaca: 377 kali.

Ketua DPP Partai Demokrat, Subur Sembiring.


SUMUTPOS.CO – DPP Partai Demokrat mengingatkan agar pimpinan DPRD Medan tidak mencampuri urusan internal partai, yang mengajukan pergantian antar waktu (PAW). PAW tersebut diajukan kepada anggota DPRD Medan atas nama Parlaungan Simangunsong kepada Amiruddin.

Ketua DPP Partai Demokrat, Subur Sembiring mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan putusan Mahkamah Partai. Dimana, berdasarkan UU partai politik, Mahkamah Partai diakui sebagai lembaga yang memutus masalah internal partai, dan sifat keputusan final mengikat.

Walaupun demikian, diakuinya banyak pihak yang tidak terima dengan keputusan mahkamah partai dan mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan.”Pimpinan DPRD itu tugasnya ialah menjalankan Surat Keputusan (SK) Partai. Mengenai gugatan antara Parlaungan dengan SBY selaku pimpinan partai, nanti ada divisi hukum yang akan melakukan pembelaan. Seharusnya SK tetap dijalankan yakni dengan dilakukannya PAW,” katanya di Medan, Senin (11/6).

Menurut Subur, DPRD tidak akan digugat karena kalau digugat pasti mentah. Sebab, proses PAW itu dilakukan atas SK DPP. Dijelaskannya, proses PAW Amiruddin sudah berdasarkan SK DPP Partai Demokrat. Oleh karena itu, Ketua DPC Partai Demokrat Medan, Burhanuddin Sitepu punya kewajiban untuk menjalankannya.

“SK DPP sudah diteruskan DPC Medan ke DPRD. Sudah hampir 3 bulan tidak ada tindaklanjut, seharusnya Burhanuddin pro aktif menanyakan dimana penyebab lambatnya proses tersebut, bukan malah diam atau acuh agar proses konfirmasi ke KPU dan SK PAW oleh Gubernur Sumut segera terealisasi,” jelas Subur.

Ia mengingatkan, batas akhir PAW untuk anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI itu Oktober 2018. “Jangan sampai batas akhir, proses PAW juga tidak dijalankan,” ucapnya.

Subur mengaku pernah mengalami hal serupa ketika menjadi Plt Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Dimana, ketika itu salah satu anggota DPRD Kabupaten Bulungan maju sebagai peserta Pilkada.

“Ketentuannya ketika ikut Pilkada, anggota dewan harus mundur. Saat itu, saya dan ketua DPC berkomunikasi dengan pimpinan DPRD setempat untuk mempercepat proses PAW. Jadi segera jalankan SK DPP,  agar PAW dapat dilakukan,” tegasnya.

Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat Medan, Burhanuddin Sitepu sendiri nampaknya masih cuek. Dia hanya tersenyum ketika ditanya mengenai kendala belum berjalannya SK DPP Partai Demokrat tentang PAW Parlaungan ke Amiruddin.

Sebelumnya, Komandan Kogasma (Komando Satuan Tugas Bersama) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa proses PAW Parlaungan ke Amiruddin akan diselesaikan sesegera mungkin.”Saya tidak tahu pasti duduk persoalannya. Yang jelas, masalahnya akan diselesaikan sebaik mungkin,” kata AHY di sela-sela kegiatan tour Sumut beberapa waktu lalu. (ris/ila)
 

loading...