Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut (Gubsu-Wagubsu) untuk Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung 27 November 2024.
Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbenah. Pascakasus asusila yang menjerat Hasyim Asy’ari, KPU perlu segera mengatur pedoman penanganan kekerasan berbasis gender.
Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) resmi mengadukan tujuh komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU dipandang telah melanggar kewajiban mengakomodasi sedikitnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif Pemilu 2024.
PDI Perjuangan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Meski begitu, PDI Perjuangan akan terus berjuang dalam menjaga konstitusi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Organ Taktis Aliansi Mahasiswa Jawa Barat menggelar aksi damai di Kantor KPU Jawa Barat (Jabar), Jalan Garut No 11, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Minggu (25/2).
Ketua TKD Prabowo-Gibran Sumatera Utara (Sumut), Ade Jona Prasetyo mengajak masyarakat terus mengawal proses penghitungan suara yang dilakukan KPU yang saat ini masih berlangsung. Dengan begitu akan mendapatkan hasil penghitungan yang jujur, sehingga tidak menimbulkan fitnah.
Masyarakat di Sumatera Utara (Sumut) diminta sabar dan mengikuti seluruh proses yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam penghitungan suara atau rekapitulasi hasil Pemilu tahun 2024.
Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara mengunjungi Kantor Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan kebutuhan listrik selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Setelah Sumatera Utara dihebohkan dengan adanya oknum komisioner Bawaslu Kota Medan yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT), baru-baru ini Sumatera Utara kembali dikejutkan dengan adanya komisoner KPU Padang Sidempuan yang turut terjaring OTT.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara terbuka mengatakan dirinya boleh berkampanye dan memihak dalam pemilihan presiden, terus memantik polemik. Dari sisi penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan, presiden harus cuti jika melakukan aktivitas kampanye.
