Fadly Nurzal Kembali Pimpin PPP Sumut

Metropolis

Terpilih Secara Aklamasi

MEDAN- Ketua DPW PPP Sumut periode lalu, Fadly Nurzal kembali terpilih dan dipercaya memimpin DPW PPP Sumut. Amanah kepemimpinan tersebut diberikan kepada sosok politisi muda secara aklamasi pada acara Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VI, Sabtu (26/2) di Asrama Haji Medan.

Kepercayaan yang diberikan secara aklamasi ketika sebanyak 27 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam pandangan umumnya, Jumat (25/2) malam, menyatakan dukungan kepada Fadly. Sedangkan empat DPC yakni Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara menolak. Tapi, berdasarkan tata cara pemilihan dan dengan mempertimbangkan dukungan pandangan umum itu, pemungutan suara tidak lagi digelar, akan tetapi langsung menetapkan Fadly. Sedangkan dua DPC yakni  Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara tidak memiliki hak keikutsertaan dalam Muswil.

Ke-27 DPC itu menilai Fadly layak kembali memimpinn

PPP Sumut. Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain keberhasilan Fadly dalam kaderisasi, karena melakukan konsolidasi secara baik. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan calon gubernur yang diusung PPP di pemilihan Gubsu dan delapan kepala daerah kabupaten dan kota.

Usai ditetapkan secara aklamasi, Fadly Nurzal dalam pidato politiknya menyampaikan mensyukuri amanah dan tugas partai yang dipercayakan DPC kepadanya. Disebutkannya, kemenangan itu membuktikan bahwa politik beretika lebih diinginkan kader dan pengurus dari pada money politic.

“PPP bukanlah partai tansaksional, bukan juga partai yang dididik dengan money politic dan bukan pula partai yang bersimbah uang. Tidak ada jendela atau ruang sedikit pun untuk praktik money politic,” ujar Ketua Fraksi PPP DPRD Sumut ini.

Dia menyebut, dirinya dan teman-teman serta para mujahid-mujahid Kakbah di Sumut menangis ketika kekuatan money politic dipertontokan oknum tertentu untuk tidak memilih Fadly Nurzal. “Tapi kini harus disyukuri, karena teman-teman lebih memilih Fadly Nurzal titik,” katanya.

Lebih lanjut Muswil VI itu menyepakati tiga hal program utama yakni kaderisasi, bertemu umat dan pembangunan opini. Kaderisasi dengan menjalankan konsolidasi di tingkat cabang, kecamatan hingga tingkat terendah. Bertemu umat untuk mengkomunikasikan hal-hal yang dibutuhkan untuk pengembangan umat. Pembangunan opini untuk menguatkan citra partai di masyarakat.

Muswil VI itu juga merekomendasikan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran yang sesat. Alasannya, karena menistai ajaran suci Agama Islam dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direkomendasikan juga bahwa PPP diinginkan tetap partai Islam, yang teguh memperjuangkan kebutuhan umat.

“Tapi kita bukan berarti kolot. Artinya, hubungan baik dengan kekuatan lain bahkan dengan kelompok agama lain pun, tetap kita jalankan dalam konteks pembangunan dan sosial. Namun dalam prinsip Islam dan ajaran agama Islam adalah final,”tambahnya.

Di Muswil itu, disepakati tim formatur untuk menyusun kepengurusan yang diketuai Fadly Nurzal, Sekretarisn, Azas Ahri dan anggota, Abdul Rasyid Lubis, Ahmad Badir dan Aminullah Berutu. “Kami masih mencari figur-figur yang tepat sesuai bidangnya dan yang telah berjuang selama ini untuk partai,” sebutnya.

Muswil itu resmi ditutup Ketua DPP PPP yang juga Ketua Fraksi PPP DPR RI, Hasrul Azwar bersama Wakil Sekretaris, Lukman Hakim Hasibuan. Dalam pidato Hasrul menekankan antara lain tidak memfitnah sesama pengurus dan anggota.

Dia juga menegaskan soal sikap PPP terhadap Ahmadiyah, dimana partai yang dikomandoi Surya Dharma Ali ini menilainya ajaran sesat karena membelokkan ajaran Islam dan melanggar perundang-undangan yang ada.
Hasrul mengajak semua pengurus menghilangkan perbedaan selama Muswil, akan tetapi mengedepankan nilai persatuan untuk melakukan konsolidasi demi kejayaan umat dan pengembangan PPP.

“Persiapkanlah perjuangan untuk menghadapi puncak pertarungan 2014,” ucapnya. “Kasus hukum yang dihadapi Gubsu Syamsul Arifin maupun Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Panda Nababan, harus menjadi kesempatan bagi PPP untuk tetap menunjukkan partai ini
partai yang benar-benar dipimpin dan dihuni orang-orang yang tidak melanggar hukum,” tambahnya. (ril)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *