Warga Jalan Jati Terus Melawan

BeritaFoto Metropolis

Layangkan Surat ke SBY, Minta Gelar Kasus ke Mabes Polri

MEDAN-Warga Jalan Jati Lingkungan X, Keluruhan Brayan Bengkel, Medan Timur terus melakukan perlawan. Warga melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Medan menggugat Abdul Karim dkk, yang mengambil hak milik warga yang dirampas. Seorang warga Jalan Jati, Demak Tobing (52), yang rumah dan tanahnya ikut dieksekusi menggugat putusan No.113/Pdt.G/2006/PN.Medan. Dia juga melayangkan surat kepada Presiden RI, melalui staf kepresidenan.


Demak mengaku sudah dua kali melayangkan surat ke Presiden RI dan terakhir Jumat (27/1) lalu. Dalam suratnya Demak meminta agar presiden melalui Kapolri menggelar kasus Jalan Jati di Mabes Polri.

”Saya sudah melakukan semua jalur hukum seperti melakukan gugatan terhadap putusan yang dikeluarkan PN Medan, sehingga rumah dan bangunannya dieksekui. Kemudian sudah dua kali saya melayangkan surat ke Presiden SBY,” katanya.

Menurutnya, surat yang pertama mendapat respon dari Staf Istana. Isi surat balasannya, permasalahan ini akan dilakukan penyelidikan. Kemudian surat kedua kepada Presiden SBY berisikan meminta kepada presiden untuk dilakukan gelar perkara ke Mabes Polri, mengingat Polda Sumut hingga kini belum juga melakukan gelar perkara.

Demak Tobing mengharapkan adanya keadilan di negeri ini. Pasalnya, rumah yang sudah lebih 30 tahun ditempatinya  tidak memilik sengketa tanah dengan pihak lain.

”Saya tidak tahu kenapa rumah saya dieksekusi nama saya tidak ada di dalam keputusan No.113/Pdt.G/2006/PN.Medan yang dikeluarkan PN Medan. Saya tidak memiliki sengketa dengan pihak lain dan sudah saya cek ke BPN Kota Medan sertifikat saya sah kok dan saya mendirikan bangunannya ada IMB-nya,” ujarnya.

Sementara itu Kuasa Hukum Demak Tobing, Djonggi M Simorangkir mengatakan PN Medan dan kepolisian wilayah Sumut melayangan surat penundaan surat eksekusi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dilayangkan, Selasa (8/11) lalu mengingat dalam perkara ini masih belum ada ketetapan hukum yang sah.

”Polisi dan PN Medan sudah melanggar surat untuk penundaan eksekusi, mengingat belum ada ketetapan hukum yang sah, namun eksekusi terus dilakukan oleh juru sita PN Medan dan polisi,” ungkapnya sembari mengatakan tembusan surat Komnas HAM itu ke Presiden, Kapolri, Ketua Mahkamah Angung, Ketua DPRD Kota Medan dan PN Medan.

Djonggi mengatakan di dalam surat penundaan eksekusi rumah warga Jalan Jati ini sebagai mana diatur di dalam Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa tidak boleh seorang pun merampas milik orang lain dengan sewenang-sewang dan melawan hukum. Mengacu dengan pasal itu sudah terlihat hak warga Jalan Jati sudah dirampas oleh orang lain.

”Kita tetap memperjuangkan hak warga Jalan Jati dan kita minta kepada bapak Kapolda Sumut segera melakukan gelar kasus. Kalau hal ini tidak dilakukan akan kita minta gelar kasus ke Mabes Polri. Pasalnya, sudah beberapa kali kita minta gelar kasus ke Polda, namun belum juga dilakukan,” ungkapnya.
Djonggi mengatakan juga sudah melaporkan hal itu kepada Komisi Yudisial sehingga putusan terhadap eksekusi yang dilakukan beberapa bulan yang lalu kembali lagi dikaji ulang putusannya. Mengingat warga memiliki sertifikat yang sah.

”kita sudah melaporkan putusan eksekusi ini komisi yudisial (KY) sepekan yang lalu dengan bukti-bukti yang ada dan kita miliki, sehingga kita meminta kepada Komisi Yudisial untuk kembali melihat putusan yang dilakukan PN Medan atas eksekusi yang dilakukan ini.”ungkap Djonggi.
Dirinya juga kecewa melihat kinerja Kepolisian Wilayah Sumatera Utara yang tidak memproses laporan  warga.

Menurutnya, jika Kapolda Sumut tidak sanggup menyelesai permasalahan Jalan Jati lebih baik turun atau diganti.
Djonggi juga akan membawa permasalahan ini ke Komisi III DPR RI. ”Saya sudah membicarakan kepada Komisi III DPR RI meminta dilakukan pemanggilan terhadap pihak terkait,” pungkas Djonggi. (gus)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *