Ibu-ibu Bawa Alat Masak ke Gedung Dewan

BeritaFoto Metropolis

Demo Tolak Kenaikan BBM Berlanjut

MEDAN-Ratusan massa dari berbagai elemen mahasiswa, Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan (Sema Unimed), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia dan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia serta sejumlah elemen mahasiswa lainnya, menggelar aksi penolakan terhadap rencana kenaikan  Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (20/3).


Aksi yang sempat menimbulkan macet di sejumlah ruas jalan utama di Kota Medan, seperti Jalan HM Yamin mulai dari Simpang Empat HM Yamin-Gaharu-SM Raja hingga ke Jalan Gatot Subroto, serta sampai ke Jalan Guru Patimpus, Zainul Arifin ini.

Dalam aksinya mereka menuntut agar pemerintah pusat membatalkan rencana kenaikan harga BBM tersebut, karena secara otomatis akan menimbulkan keprihatinan dan kesusahan terhadap masyarakat Indonesia.

Menurut Massa Sema Unimed, Pelaksana Gubsu, Gatot Pujo Nugroho harus mengambil sikap dan tindakan tegas atas kebijakan pemerintah pusat.  Karena sesungguhnya menaikkan harga BBM telah mencerminkan ketidakadilan kepada rakyat. Sama artinya, kebijakan pemerintah itu merupakan bentuk kegagalan pemerintahan SBY-Boediono. Massa juga meminta agar DPRD Sumut menolak rencana pemerintah tersebut.

“Kenaikan BBM dan Kompensasi Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLMS) wujud nyata penindasan dan pembohongan. Kenaikan BBM sebagai wujud pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tolak BBM sekarang juga, atau kita akan terjajah dengan kekejian pemerintah,” tegas orator Sema Unimed, Agus Khairul Umri dalam orasinya.

Sedangkan massa Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan, kenaikan harga BBM meski didasarkan kenaikan harga minyak dunia merupakan langkah lanjut menuju liberalisasi Migas. Kenaikan BBM ini pula akan memberi keuntungan perusahaan minyak asing.

Hizbut Tahrir Indonesia maupun Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dengan tegas menolak kebijakan pemerintah, untuk menaikan harga BBM karena akan menyengsarakan rakyat.

Dengan membawa anak-anak, jerigen tempat minyak lampu dan peralatan dapur seperti penggorengan, panci. Pengunjuk rasa juga berkali-kali memukul alat-alat dapur sebagai bentuk protes kenaikan BBM.

“Bila benar-benar dilakukan kenaikan harga BBM pasti akan menambah beban hidup masyarakat. Kaum ibu adalah salah satu pihak yang akan langsung merasakan akibat buruknya. Melalui ini ditegaskan bahwa sistem kapitalisme hanya menghasilkan penderitaan bagi umat terlebih lagi bagi perempuan,” kata Ketua DPD MHTI Sumut, Linda Wulandari.

Dikatakannya, kenaikan BBM merupakan bentuk kegagalan pemerintah. Dengan demikian penyelesaian permasalahan saat ini tidak cukup hanya dengan mengganti SBY tetapi juga harus mengganti sistim pemerintahannya.

Pengunjuk rasa juga membaca ayat-ayat suci dilanjutkan dengan saritilawah, teatrikal dan pembacaan puisi.
Sementara itu, massa GMNI usai menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumut, kemudian melanjutkan aksi dengan menggelar long march melawan arah jalur lalu lintas dari gedung DPRD Sumut menyusuri Jalan Zainul Arifin menuju ke Jalan Guru Pattimpus ke arah Bundaran Air Pancur Jalan Gatot Subroto.

Sontak, aksi yang dilakukan massa GMNI tersebut mengakibatkan pengguna jalan yang melintas menjadi kewalahan.

Massa aksi di Gedung DPRD Sumut diterima Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI-P, Brillian Moktar. Dalam pernyataannya, Brillian Moktar menyatakan, secara pribadi dan kepartaian dirinya kecewa dan menolak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
“Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan ini,” jawabnya terhadap aksi massa.

Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy didampingi anggota DPRD lainnya mengatakan kebijakan pemerintah yang akan menaikkan BBM masih menjadi perdebatan di kalangan internal partai dan parlemen. Dinilainya, kebijakan pemerintah itu dikarenakan tidak konsistennya (inkonstitusional) UUD dengan Undang-undang Migas tahun 2002. Dalam UUD jelas dikatakan bumi, air dan sumber daya alam dikuasai langsung oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Namun dalam UU Migas tahun 2003 dibuka kran untuk masuknya asing sehingga privatisasi muncul. Ini terjadi karena pada saat reformasi dimana Indonesia ikut aturan IMF sehingga harus terbuka dan saat ini masuk WTO yang mengakibatkan subsidi dicabut. Kita kecewa dengan inkonsitusional ini,” ucap Ikrimah.

7 Batalyon Antisipasi Mogok Angkot

Kodam I/ BB mempersiapkan 7 batalyon untuk mengantisipasi terjadinya mogok massal angkutan kota, menjelang naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 April yang akan datang.

“Untuk antisipasi mogok massal yang dilakukan angkutan umum menjelang kenaikan BBM 1 April yang akan datang kita (Kodam I/BB) telah mempersiapkan 7 batalyon. Pasukan ini dibekali sarana angkutan milik TNI, berfungsi untuk membantu dan mengangkut masyarakat yang membutuhkan angkutan,” ujar Panglima Kodam I/BB, Mayjen TNI Lowdewijk F Paulus kepada wartawan, Selasa (20/3), di rumah dinasnya di Jalan Sudirman Medan, usai pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Pangdam juga menegaskan bahwa seluruh pasukan dua per tiga akan disebar dengan sarana dan fasilitas kendaraan milik Kodam I/ BB untuk membantu masyarakat, yang terjebak karena aksi mogok angkutan kota.

“Bukan itu saja mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat demontrasi, kita juga mem-BKO kan pasukan membantu teman-teman polri, untuk menjaga sarana SPBU baik yang ada di Sumut ataupun di Kota Medan,” tegas mantan Danjen Kopassus ini.

Bukan itu saja, sambung Lowdewijk, ia juga sudah menurunkan pasukan intelijen untuk mendeteksi, terjadinya arus unjukrasa dari masyarakat, yang dinilai rentan dengan terjadinya perbuatan anarkis.

“Sejauh ini berdasarkan hasil laporan intelijen kita sudah menerima akan terjadi aksi unjukrasa yang besar pada 1 April yang akan datang. Namun, kita belum mendapatkan laporan tentang adanya aksi unjukrasa yang anarkis,” tegas Pangdam.

Pangdam juga sudah menyebar intelijen, untuk mencari informasi mengenai adanya penimbunan BBM yang dilakukan masyarakat. “Bukan hanya penimbunan BBM yang dilakukan masyarakat, kita juga mengawasi dan memantau untuk mengantisipasi terjadi penimbunan yang dilakukan pengusaha SPBU. Tentunya hasil temuan ini nantinya akan kita laporkan, pada teman-teman Polri, untuk segera ditindak lanjuti,” tegasnya.

Sejauh ini, tegas Pangdam, bahwa Kodam I/BB, telah mempersiapkan seluruh truk angkutan prajurit, baik yang ada di Batalyon daerah ataupun kota, untuk antisipasi penumpukan penumpang yang tidak diangkut angkutan kota dalam aksi mogok.

“Seluruh angkutan milik Kodam, baik truk ataupun angkutan massal prajurit akan kita standbykan, untuk mengantisipasi dan untuk mengungkut masyarakat dalam aksi unjukrasa pada kenaikan BBM, kita juga sudah melakukan pada beberapa tokoh organsisasi dari Kesper, ataupun organda, untuk membahas langkah lanjut soal aksi yang dilakukan supir angkutan.Kita juga berharap, pada masyarakat bahwa melakukan orasi dan unjukrasa, agar dilakukan dengam damai,” beber Lowdewij. (rud/adl/ari)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *