Tindak Petugas Truk Sampah di Kapten Muslim

Publik Interaktif

085763446***
Bapak Wali Kota Medan yth. Kami warga Jalan Kapten Muslim Helvetia Tengah selalu membayar retribusi sampah. Tapi kenapa petugas truk sampah sekarang ini selalu meminta uang lagi? Sementara petugas truk sampah yang lama tak begitu. Tolong ditindak Pak.

Petugas akan Dipanggil

Terima kasih atas informasinya. Hal ini tentu sangat tidak dibenarkan, mengutip lagi uang rokok kepada warga yang sudah membayar retribusi sampah. Karena para petugas memang sudah digaji. Untuk itu, kami segera memanggil petugas truk tersebut jika memang melakukan hal itu. Kami akan tegur petugas itu agar tak mengulangi hal tersebut.

Sutan Endar Lubis

Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan

loading...
Loading...

3 thoughts on “Tindak Petugas Truk Sampah di Kapten Muslim

  1. Kepada YTH:
    Bapak Presiden RI
    di Jakarta

    Selamat Siang Bapak Presiden kami yang baik. Terimakasi atas kebaikan bapak dan ketulusan bapak dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Saya tidak tau lagi mau mengadu kemana pak. Saya salah satu guru di SMA Swasta Taman SIswa Pematangsiantar, melihat kenyataan bagaiama UU NO. 14 Tahun 2005 di selewengkan oleh orang -orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak guru yang baru di angkat jadi PNS tahun 2010 , dan menyelesaikan Sarjana tahun 2009,bisa langsung mendapatakan sertifikasi!!!.. Hanya karena isi dari UU NO. 14 THN 2005. Salah satu isinya mengatakan bahwa, guru yang berhak sertifikasi adalah guru yang diangkat sebagai PNS atau NON PNS pada saat UU NO. 14 Thn 2005, yang di tetapkan tanggal 30 desember 2005.!!!!, karena salah satu isi ini lah maka banyak guru-guru muda yang memalsukan SK Mengajar!!! Ada beberapa guru yang baru menyelesaikan studi S1 tahun 2009, dan kelahiran 1987, bisa masuk sertifikasi tahun 2014. Berdadarkan masa kerja saja belum memenuhi syarat!!!!!. Tetapi karena guru tersebut membuat SK Palsu mengajar di swasta sewaktu kuliah, sehingga namanya masuk dalam rekruktmen sertifikasi guru 2014. Dan tahun ini guru tersebut akan menerima tunjangan sertifikasi.

    Saya sendiri diangkat PNS 2010,dan saya menyelesaikan pendidikan tahun 2001.Saya di terima PNS tahun 2010, sama dengan teman saya yang memalsukan SK Mengajarnya!!!. AKan tetapi karena saya tidak punya SK Honor dan saya tidak mampu memalsukan SK Mengajar,sampai saat ini saya belum sertifikasi.
    Dimana keadilan bagi saya dan teman-teman yang belum sertifikasi ini Bapak Presiden yang terhormat?????. Saya datang kesekolah mengajar harus tepat waktu, dan perangkat pembelajaran harus lengkap.. Tetapi nama saya dan banyak guru2 di pematangsiantar ini belum sertifikasi.. Terutama angkatan 2010 yang diangkat pemerintah sebagai guru PNS…

    Saya memohon bapak, kasih la kami keadilan. Mohon UU NO. 14 Thn 2005 di revisi. Saat ini saya sudah 5 tahun bekerja sebagai guru PNS di perbantukan di sekolah Taman SIswa Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara. Saya mohon agara saya bisa di ikutkan diklat PLPG tahun ini, dan tolong KPK serta DPRD memeriksa Kepala DInas Pendidikan disetiap KOta dan Kabupaten, supaya tidak melakukan penyelewengan atas pendafataran Kuota sertifikasi guru.

    Saya doakan bapak Presiden dan Kabinet yang mempimpin RI saa ini di berkati TUhan Melimpah… Mohon di tanggapi isi surat saya ini. Atas perhatian nya saya ucapkan terimakasih

    Salam

    Maria Theresia

  2. Kepada YTH:

    Bapak DPRD PROV Sumatera
    Utara

    di Medan

    Selamat Siang Bapak
    DPRD kami yang baik. Terimakasi atas
    kebaikan bapak dan ketulusan bapak dalam memimpin bangsa Indonesia ini sebagai
    wakil rakyat. Saya tidak tau lagi mau mengadu kemana pak. Saya salah satu guru
    di SMA Swasta Taman SIswa Pematangsiantar, melihat kenyataan bagaiama UU NO. 14
    Tahun 2005 di selewengkan oleh orang -orang yang tidak bertanggung jawab.
    Banyak guru yang baru di angkat jadi PNS tahun 2010 , dan menyelesaikan Sarjana
    tahun 2009,bisa langsung mendapatakan sertifikasi!!!.. Hanya karena isi dari UU
    NO. 14 THN 2005. Salah satu isinya mengatakan bahwa, guru yang berhak
    sertifikasi adalah guru yang diangkat sebagai PNS atau NON PNS pada saat UU NO.
    14 Thn 2005, yang di tetapkan tanggal 30 desember 2005.!!!!, karena salah satu
    isi ini lah maka banyak guru-guru muda yang memalsukan SK Mengajar!!! Ada
    beberapa guru yang baru menyelesaikan studi S1 tahun 2009, dan kelahiran 1987,
    bisa masuk sertifikasi tahun 2014. Berdadarkan masa kerja saja belum memenuhi
    syarat!!!!!. Tetapi karena guru tersebut membuat SK Palsu mengajar di swasta
    sewaktu kuliah, sehingga namanya masuk dalam rekruktmen sertifikasi guru 2014.
    Dan tahun ini guru tersebut akan menerima tunjangan sertifikasi.

    Saya sendiri
    diangkat PNS 2010,dan saya menyelesaikan pendidikan tahun 2001.Saya di terima
    PNS tahun 2010, sama dengan teman saya yang memalsukan SK Mengajarnya!!!. AKan
    tetapi karena saya tidak punya SK Honor dan saya tidak mampu memalsukan SK
    Mengajar,sampai saat ini saya belum sertifikasi.

    Dimana keadilan bagi saya dan teman-teman yang belum sertifikasi ini Bapak DPRD yang terhormat?????.
    Saya datang kesekolah mengajar harus tepat waktu, dan perangkat pembelajaran
    harus lengkap.. Tetapi nama saya dan banyak guru2 di pematangsiantar ini belum
    sertifikasi.. Terutama angkatan 2010 yang diangkat pemerintah sebagai guru PNS
    di Pematangsiantar….Saya memohon bapak,
    kasih la kami keadilan, Mohon UU NO. 14 Thn 2005 di revisi. Saat ini saya sudah
    5 tahun bekerja sebagai guru PNS di perbantukan di sekolah Taman SIswa
    Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara. Saya mohon agara saya bisa di ikutkan
    diklat PLPG tahun ini, dan tolong KPK serta bapak DPRD memeriksa Kepala Dinas
    Pendidikan disetiap KOta dan Kabupaten, supaya tidak melakukan penyelewengan
    atas pendafataran Kuota sertifikasi guru. Saya doakan bapak
    Presiden dan Kabinet yang mempimpin RI saat termasuk DPRD Pemrov- SU agar menjadi wakil rakyat yang bijaksana dan di berkati Tuhan Melimpah… Mohon di tanggapi
    isi surat saya ini. Atas perhatian nya saya ucapkan terimakasih

    Salam

    Maria Theresia

  3. Kepada YTH:

    Bapak Menteri
    Pendidikan

    di Medan

    Selamat Siang Bapak
    Menteri Anisbawesdan kami yang baik.
    Terimakasi atas kebaikan bapak dan ketulusan bapak dalam memimpin bangsa
    Indonesia ini sebagai wakil rakyat. Saya tidak tau lagi mau mengadu kemana pak.
    Saya salah satu guru di SMA Swasta Taman SIswa Pematangsiantar, melihat kenyataan
    bagaiama UU NO. 14 Tahun 2005 di selewengkan oleh orang -orang yang tidak
    bertanggung jawab. Banyak guru yang baru di angkat jadi PNS tahun 2010 , dan
    menyelesaikan Sarjana tahun 2009,bisa langsung mendapatakan sertifikasi!!!..
    Hanya karena isi dari UU NO. 14 THN 2005. Salah satu isinya mengatakan bahwa,
    guru yang berhak sertifikasi adalah guru yang diangkat sebagai PNS atau NON PNS
    pada saat UU NO. 14 Thn 2005, yang di tetapkan tanggal 30 desember 2005.!!!!,
    karena salah satu isi ini lah maka banyak guru-guru muda yang memalsukan SK
    Mengajar!!! Ada beberapa guru yang baru menyelesaikan studi S1 tahun 2009, dan
    kelahiran 1987, bisa masuk sertifikasi tahun 2014. Berdadarkan masa kerja saja
    belum memenuhi syarat!!!!!. Tetapi karena guru tersebut membuat SK Palsu
    mengajar di swasta sewaktu kuliah, sehingga namanya masuk dalam rekruktmen
    sertifikasi guru 2014. Dan tahun ini guru tersebut akan menerima tunjangan
    sertifikasi.Saya sendiri diangkat PNS 2010,dan saya menyelesaikan pendidikan tahun 2001.Saya di terima
    PNS tahun 2010, sama dengan teman saya yang memalsukan SK Mengajarnya!!!. AKan
    tetapi karena saya tidak punya SK Honor dan saya tidak mampu memalsukan SK Mengajar,sampai saat ini saya belum sertifikasi. Dimana keadilan bagi saya dan teman-teman yang belum sertifikasi ini Bapak DPRD yang terhormat?????. Saya datang kesekolah mengajar harus tepat waktu, dan perangkat pembelajaran
    harus lengkap.. Tetapi nama saya dan banyak guru2 di pematangsiantar ini belum
    sertifikasi.. Terutama angkatan 2010 yang diangkat pemerintah sebagai guru PNS di Pematangsiantar….Saya memohon bapak,
    kasih la kami keadilan, Mohon UU NO. 14 Thn 2005 di revisi. Saat ini saya sudah
    5 tahun bekerja sebagai guru PNS di perbantukan di sekolah Taman Siswa
    Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara. Saya mohon agara saya bisa di ikutkan
    diklat PLPG tahun ini, dan tolong KPK serta bapak Menteri Pendidikan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan disetiap KOta dan Kabupaten, supaya tidak melakukan penyelewengan atas pendafataran Kuota sertifikasi guru.

    Saya doakan bapak Menteri dan Kabinet yang mempimpin RI saat termasuk DPRD Pemrov Su, agar menjadi
    wakil rakyat yang bijaksana dan di berkati Tuhan Melimpah… Mohon di tanggapi
    isi surat saya ini. Atas perhatian nya saya ucapkan terimakasih

    Salam

    Maria Theresia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *