India Blokir Siaran Wawancara dengan Terpidana Mati Pemerkosaan

Peristiwa pemerkosaan pada Desember 2012 telah membawa gelombang perubahan dalam sikap India terhadap perkosaan
Peristiwa pemerkosaan pada Desember 2012 telah membawa gelombang perubahan dalam sikap India terhadap perkosaan

SUMUTPOS.CO- Polisi di India melakukan perintah pengadilan untuk memblokir acara siaran yang berisi wawancara dengan salah seorang terpidana mati kasus pemerkosaan di Delhi.

Pengadilan Delhi juga memerintahkan untuk mencegah beredarnya publikasi wawancara, yang telah memicu kemarahan banyak orang di India.

Hal ini muncul setelah pemerintah menuntut penjelasan dari para pejabat lembaga pemasyarakatan tentang bagaimana pembuat film Inggris itu memperoleh izin masuk.

Kasus pemerkosaan di Delhi ini menggemparkan dunia. Empat orang pelaku dijatuhi hukuman gantung karena telah memperkosa dan membunuh seorang mahasiswa berumur 23 tahun.

Pelaku pemerkosaan muncul dalam sebuah tayangan wawancara dengan Leslee Udwin untuk “India’s Daughter”, program dokumenter BBC yang akan ditayangkan Minggu, 8 Maret mendatang, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Wawancara ini juga akan ditayangkan di televisi NDTV di India.

Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh menilai hal ini sebagai masalah yang “serius” dan telah membicarakannya dengan Dirjen Lapas, Tihar untuk meminta laporan secepatnya, kata kantor berita PTI mengutip pernyataan pejabat.

Polisi di Delhi mengatakan mereka telah mendaftarkan dua kasus terhadap film yang dituding melakukan pelanggaran hukum pidana India.

“Kami mendesak agar media India tidak menayangkannya,” kata Kepala Polisi Delhi BS Bassi, seperti yang dilaporkan oleh Times of India.

Dalam wawancara tersebut, salah seorang pelaku pemerkosaan, Mukesh Singh, mengungkapkan tidak ada penyesalan dan mengatakan korban seharusnya tidak melawan.

Udwin mengatakan bahwa ia telah mendapat izin untuk melakukan wawancara dari itu direktur jenderal lapas Tihar dan Departemen Dalam Negeri (MHA).

“Surat itu pada dasarnya menyatakan bahwa itu adalah sebuah film kampanye. Saya telah mengajukan permohonan bulan Mei 2013 dan saya mendapat jawaban ‘ya’ dalam waktu dua minggu,” katanya kepada sejumlah wartawan di Delhi.

“Izin resmi dari MHA sudah dikantongi begitupun izin dari pihak lembaga pemasyarakatan sudah ditandatangani.”

Sebelumnya, aktivis perempuan terkemuka menulis surat kepada NDTV, meminta saluran untuk menahan diri untuk tidak menayangkan film yang menurut mereka telah menghina pengadilan.(BBC)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *