Soal Uang ‘Ketok Palu’, Gatot Bantah Kesaksian Nurdin

Berita Foto2 Hukum & Kriminal Pilihan Editor

Sedangkan dalam kesaksian Sekda Pemprov Sumut Hasban Ritonga, yang saat itu ia menjabat Asisten 4, juga membeberkan, tak mengetahui secara pasti, karena ia tidak pernah dilibatkan secara langsung.

Masih dalam persidangan tersebut, Nurdin tidak bisa menjelaskan, bagaimana cara pencairan uang, namun ini telah dikoordinasikan kepada SKPD, tanpa merinci bentuk koordinasi dalam pemberian uang tersebut.

Sementara Ketua Majelis Hakim Tipikor, Didiek meminta sejumlah bukti salinan, dan pemberian terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut kepada penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai mendengarkan kesaksian keduanya, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan, dengan agenda masih mendengarkan kesaksian.

Dalam dakwaan JPU dari KPK, Irene Putrie menyebutkan, terdakwa Gatot melakukan penyuapan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. “Memberikan uang sebesar Rp61.835.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, seperti yang dimaksud di atas,” katanya.

Dalam kasus ini, terdapat 8 item tujuan pemberian gratifikasi itu. Pertama, Gatot ingin pimpinan serta anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019, memberikan persetujuan LPjP APBD Sumut Tahun Anggaran 2012. Kemudian, menyetujui P- APBD Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Sumut TA 2014, menyetujui P-APBD Sumut TA 2014, menyetujui APBD Sumut TA 2015, menyetujui LPjP APBD Sumut TA 2014, dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Sumut TA 2014, serta Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Sumut 2015.

Pada suap untuk persetujuan LPjP APBD Sumut TA 2012, Gatot memberikan uang kepada seluruh anggota, ketua dan sekretaris fraksi, wakil ketua dan ketua DPRD Sumut, dengan total Rp1.550.000.000.

Untuk persetujuan terhadap P-APBD Sumut TA 2013, Gatot memberikan total Rp2.550.000.000. Lalu untuk persetujuan APBD Sumut TA 2014, Gatot memberikan ‘uang ketok’ Rp44.260.000.000. Kemudian untuk persetujuan dan pengesahan P-APBD Sumut TA 2014 dan pengesahan APBD Sumut TA 2015, Gatot memberikan Rp11.675.000.000. Untuk persetujuan LPjP APBD Sumut TA 2014, Gatot menyerahkan Rp300 juta. Sementara untuk persetujuan terhadap LKPj APBD Sumut TA 2014, Gatot memerintahkan pemberian Rp500 juta. Terakhir untuk pembatalan pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Sumut 2015, Gatot memberi Rp1 miliar. Uang itu dibagikan kepada Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Persatuan Pembangunan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 13 UU Nomor 13 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (gus/saz)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *