Memberantas Korupsi Bisa Dimulai dari Keluarga

Metropolis Sosok
Ketua Umum DPD ISKA Sumut Hendrik H Sitompul menyerahkan cendra mata ke Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang di Kampus Univ Katolik ST.Thomas Medan, Kamis (10/8).

SUMUTPOS.CO – Sosok Drs Hendrik Halomoan Sitompul dinilai sangat tepat selaku tokoh pelopor taat pajak dan ujung tombak mengkampanyekan antikorupsi di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Sehingga pengusaha taat pajak dan politisi peduli antikorupsi ini patut diteladani.

PENILAIN itu berkali-kali disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang saat memberikan ceramah kuliah umum di hadapan ratusan peserta seminar dengan tema memberantas korupsi melalui pembangunan karakter di Kampus Universitas St Thomas Khatolik (Unika) Medan, Kamis (10/8).

Saut Situmorang mengakui, ia telah banyak berdiskusi dengan Ketua Umum Ikatan Sarjana Khatolik (ISKA) Sumut Hendrik Sitompul terkait upaya memberantas dan antisipasi korupsi di Sumatera Utara. Hasilnya sangat positif dan patut ditindaklanjuti.

“Saya sudah banyak diskusi dengan Hendrik Sitompul terkait bagaimana masyarakat agar taat pajak dan terhindar dari korupsi. Bahkan, kami saling bertanya dan memberi solusi,

Andigan do beres negaranta on (kapan bisa beres negara kita ini) terhindar dari korupsi. Semua itu kami diskusikan. Itu orangnya Hendrik Sitompul,” ujar Saut penuh semangat seraya menunjuk Hendrik yang duduk paling depan.

Pada kesempatan itu, Saut Situmorang mengajak mahasiswa Unika dapat mengikuti jejak Hendrik Sitompul yang juga menjabat anggota DPRD Medan serta pengusaha namun tetap peduli untuk mengkampanyekan anti korupsi. “Ke depan, kalian Mahasiswa harus dapat memimpin ISKA dan siap mengkampanyekan anti-korupsi seperti Hendrik Sitompul. Dicari Hendrik Sitompul lainnya di Sumut,” kata Wakil Ketua KPK yang memiliki nama lengkap Thony Saut Situmorang ini.

Disebutkannya, kenapa Indonesia hingga saat ini tidak pernah beres persoalan korupsi dari merdeka hingga sekarang. Karena memberantas korupsi tidak suistanable atau berkelanjutan. Meski begitu, bukan berarti tidak banyak upaya yang telah dilakukan selama ini.

Maka dari itu, Undang Undang Tipikor saat ini harus dibereskan dengan segera mungkin mengacu kepada produk hukum PBB yang telah disepakati. Artinya, persoalan korupsi menyangkut ke semua aspek dan detail hingga hal yang paling sederhana sekalipun yaitu masalah kedisiplinan.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *