Bupati Nganjuk Ditangkap, OTT KPK Pecah Rekor Tahun Lalu

Hukum & Kriminal Nasional

“Kami semaksimal mungkin menggunakan waktu 1 x 24 jam untuk pemeriksaan,” imbuhnya.

Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Nganjuk, tim KPK kemarin mengamankan beberapa kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemkab Nganjuk. Antara lain, Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Harijanto, Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan (Disdik) Cahyo Sarwo Edy, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Suroto serta ajudan bupati Oki. Mereka diperiksa di Mapolres Nganjuk.


Penangkapan Taufiq langsung mendapat respon DPP PDI Perjuangan. Partai banteng mengambil tindakan tegas terhadap kader yang melakukan pelanggaran hukum.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya langsung memecat Taufiq dari posisinya sebagai kader partai.

Hasto menegaskan, PDI Perjuangan sudah berulangkali mengingatkan Taufiq yang menjabat sebagai Bupati Nganjuk agar tidak main-main dan melakukan pelanggaran hukum.

Bahkan, di internal partai, Taufiq sudah tidak mempunyai jabatan. Dia sudah dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk sejak 26 Januari 2017 lalu, karena faktor kedisiplinan.

Namun, dia tidak menyebutkan displin apa yang dilanggar. “Yang bersangkutan sudah diberikan sanksi organisas,” kata alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Tidak hanya itu, kata dia, sebagai bentuk ketegasan PDI Perjuangan dalam memberikan sanksi kepada Taufiq, pada Pilkada Nganjuk tahun depan, pihaknya tidak memberikan rekomendasi kepada Ita Triwibawati, yang merupakan istri Taufiq.

Bupati Nganjuk Ditangkap, OTT KPK Pecah Rekor

26 Oktober 2017 05:35 WIB

Bupati Nganjuk Ditangkap, OTT KPK Pecah Rekor - JPNN.COM

Selama ini, bupati dua periode itu memperjuangkan istrinya agar maju menjadi calon bupati. “PDI Perjuangan tegas tidak mencalonkan sosok yang dikehendaki oleh saudara Taufiq,” tutur politikus kelahiran Jogjakarta itu.

Hasto menyatakan, sebenarnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan para kadernya yang dipercaya sebagai penyelenggara negara agar tidak bermain-main dengan praktik pelanggaran hukum.

Ancaman sanksinya sangat tegas, siapapun yang terkena OTT oleh KPK, maka saat itu juga partai langsung mengeluarkan surat pemecatan. (tyo/lum)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *