Samakan Harga Gas di KEK Sei Mangkei dengan Jawa
  • Dipublikasikan pada: Jan 26, 2019 Dibaca: 387 kali.

KEK Sei Mangkei


JAKARTA, SUMUTPOS.Co – Pemerintah pusat diminta turun tangan mengatasi lambatnya kemajuan dan kebangkitan ekonomi dari Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (KEK SM) di Sumatera Utara. Jangan sampai investasi dan infrastruktur yang telah dibangun selama ini, mengalami stagnasi serta tidak bermanfaat bagi masyarakat. Soal harga energi gas misalnya, pusat diminta menyamakan harga di Sumut dengan di Pulau Jawa.

TINGGINYA harga gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap investasi dan industri di lokasi tersebut, sehingga akan sulit bersaing dengan negara-negara tetangga. Menurut Pengamat Ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo, harga gas di KEK Sei Mangkei lebih mahal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina.

“Gas merupakan salah satu bahan bakar utama yang digunakan industri di Tanah Air. Mahalnya harga gas, terutama di Sumut yang mencapai USD10 per MMBTu menjadikan peranan sektor industri pengolahan di Sumut saat ini tidak dapat lagi mencapai di atas angka 20,0 persen,” ucap Wahyu kepada Sumut Pos, Jumat (25/1).

Dibandingkan dengan Pulau Jawa saja, sebut Wahyu, harga gas industri di Sumut lebih mahaln
Karena di Jawa sudah mencapai harga USD 6 MMBTu. Hal itu, sesuai dengan Perpres No 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi.

“Sumut memiliki kawasan ekonomi khusus yang fokus kepada industri hilir kelapa sawit, sehingga memerlukan energi yang cukup besar. Saat ini, salah satu kendala dalam menarik investor di KEK Sei Mangkei adalah ketersediaan energi yang mencukupi di samping harga yang kurang kompetitif,” jelas Wahyu.

Dia juga menyebutkan, hingga kini masyarakat Sumut belum merasakan dampak yang signifikan dari kebeadaan KEK Sei Mangkei, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Karena jumlah industri yang berkembang di kawasan itu masih belum seperti yang diharapkan meski sudah diresmikan sejak 2012 lalu.

“Pemerintah harus dapat menyuplai energi gas yang cukup dan harganya paling tidak sama dengan harga gas di Pulau Jawa,” ungkap Wahyu.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu juga mengaku heran. Mengapa harga bahan bakar minyak di Tanah Air bisa dibuat satu, sementara bahan bakar gas tidak bisa? “Sayang jika KEK Sei Mangkei tidak dapat berjalan sesuai rencana. Karena dari sisi posisi lebih strategis dibandingkan membangun industri di Pulau Jawa,” sebut Wahyu.

Menurutnya, Sumut punya Pelabuhan Kuala Tanjung yang siap bersaing dengan kawasan industri di Malaysia, Thailand dan Singapura. Dibandingkan, Pulau Jawa masih kurang strategis. Karena, tidak berada di jalur perdagangan dunia. “Apalagi China sedang menghidupkan kembali jalur Sutra (silk road) untuk perdagangan dunianya. Indonesia dapat menjadi salah satu bagian dari pengembangan perdagangan dunia ini. Dan Sumut memiliki posisi yang sangat strategis,” jelas Wahyu.

Dengan keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung yang sudah ditetapkan menjadi hub international, pastinya akan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi Sumut dalam lintas perdagangan. “Kita tinggal menunggu komitmen pemerintah yang telah membuat sejumlah kebijakan, namun implementasinya masih setengah hati,” pungkasnya.

Senada, Pengamat Ekonomi Gunawan Benjamin menyebut, perlu campur tangan pemerintah pusat yang memang menjadi kewenangannya atas keluhan tenant di KEK SM. “Kita tentu menyayangkan adanya keluhan dari sejumlah pengusaha terkait dengan mahalnya harga gas di sana. Daya saing KEK SM menjadi kurang begitu bagus daya dobraknya, di mana baru ada 7 tenant yang ada sampai sekarang. Keluhannya masih seputar terkait dengan harga gas. Yang saya pikir memang ini perlu campur tangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Kata dia, gas yang dijual terbilang masih jauh lebih mahal dengan gas di Batam atau bahkan di Singapura. Menurutnya memang masalah mendasar sebab pengusaha terbentur pada kebutuhan energi.

“Jadi memang sebaiknya pemerintah pusat turun tangan. Walaupun memang logika dasar ekonomi itu, disaat jalur distribusinya semakin jauh maka harganya akan semakin mahal. Tetapi memang keberpihakan sangat dibutuhkan di sini. Kita berharap BPH MIGAS bisa memberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan gas tersebut,” katanya.

Secara pribadi ia pernah mendengar bahwa salah satu solusi dari masalah ini adalah dengan menghadirkan LNG (Liquid Natural Gas). “Tetapi memang saya tidak mengetahui detail persis hitung-hitungannya itu seperti apa jika menggunakan LNG. Saya hanya berharap bahwa KEK Sei Mangkei ini bisa dioptimalkan dengan mendatangkan banyak investor. Karena didukung oleh banyak infrastruktur lain seperti pelabuhan. Jadi infrastrukturnya sudah sangat mendukung. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah kita sejauh ini mentok dengan masalah gas,” ujarnya.

Apalagi, imbuh dia, kehadiran KEK SM semestinya mampu mengimbangi pelabuhan yang ada di Singapura, serta inovasi yang dibuat Thailand terkait dengan rencana kehadiran terusan Kra. “Artinya jangan sampai KEK Sei Mangkei tadi tidak optimal pemanfaatannya sementara negara lain justru terus berinovasi dalam hal pemanfaatan pelabuhannya. Jangan sampai kita tertinggal lagi,” dia mengingatkan.

Terpisah, Anggota DPRD Sumut Yulizar Parlagutan Lubis justru mendesak pemerintah pusat untuk bertanggungjawab atas lambatnya kemajuan ekonomi dari Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (KEK SM) di Sumatera Utara. Jangan sampai investasi dan infrastruktur yang telah dibangun itu mengalami stagnasi serta tidak bermanfaat bagi masyarakat.

“KEK-KEK yang sudah dibangun termasuk KEK Sei Mangkei jangan hanya lips service, tapi kenyataannya kemudahan yang dijanjikan hanya di atas kertas,” kata Yulizar Parlagutan Lubis kepada Sumut Pos, Jumat (25/1).

Menurut dia, jangan sampai kurangnya perhatian pusat atas proyek pembangunan yang sudah selesai di Sumut, menjadi barang rongsokan dan tidak bermanfaat untuk masyarakat. “Imbasnya juga akan ke Pelabuhan Kuala Tanjung yang sudah dibangun triliunan rupiah. Jadi sayang sekali kalau akhirnya begini, dan tidak bermanfaat. Lalu buat apa dibangun dengan modal investasi yang begitu besar,” ujarnya.

Padahal, kata pria yang akrab disapa Puli ini, jika banyak kemudahan yang dirasakan para tenant atau pelaku usaha di sana, termasuk soal perizinan maupun harga gas yang kompetitif sampai terkait jaminan ketersediaan listrik, tujuan kehadiran KEK SM dapat menampung banyak tenaga kerja. “Selain itu untuk kebangkitan ekonomi Sumut dan terkhusus masyarakat sekitar, Sei Mangkei bisa dirasakan kehadirannya. Roda perekonomian masyarakat kita pasti akan ikut terdongkrak. Jadi sekali kali pusat itu jangan hanya lips service-lah, dan harus bertanggung jawab penuh dengan turun ke lapangan bahkan membuat regulasi yang berpihak ke pelaku usaha,” kata politisi PPP Sumut yang sekarang duduk di Komisi C DPRD Sumut itu.

Secara pribadi, dirinya siap mendorong rekan-rekannya di Komisi B untuk memfasilitasi keluhan maupun aspirasi para tenant KEK SM ini, dengan terlebih dulu turun ke lokasi menyerap aspirasi langsung dari pelaku usaha di sana. “Baru kalau mau dibawa aspirasi ini ke pusat melalui kementerian terkait, tentu akan kami dorong kawan-kawan Komisi B setelah kunjungan kerja ke Sei Mangkei,” pungkasnya.

Kepala Bappeda Sumut H Irman sebelumnya mengungkapkan, terdapat sejumlah keluhan pelaku usaha di KEK yang diresmikan operasionalnya pada 27 Januari 2015 lalu, salah satunya mengenai harga gas yang belum kompetitif. “Pemprovsu siap mendorong dan mendukung proyek strategis nasional (PSN) di Sumut, termasuk pembangunan KEK Sei Mangkei. Saat ini KEK Sei Mangkei yang dekat Pelabuhan Kuala Tanjung, sebagian besar aksesnya sudah selesai. Kita berharap pemerintah pusat dapat memerhatikan keluhan pelaku usaha yang berinvestasi di sana. Antara lain adalah ketersediaan listrik dan harga gas yang belum kompetitif,” katanya.

Selama hampir empat tahun beroperasi, kata dia, sudah ada tujuh tenant yang berinvestasi di KEK SM. Antara lain PT Unilever Oleochemical Indonesia dengan bidang industri oleokimia, PTPN III dengan bidang pabrik kelapa sawit, PT PLN-UIP 2 dengan bidang gardu induk listrik kapasitas 150 KV/60 MVA, PT Pertamina gas dengan bidang matering stasion (suplai gas 75 MMSCFD), PT Industri Nabati Lestari dengan bidang pabrik minyak goreng kapasitas 600.000 ton CPO/tahun, PT Alternatif Protein Indonesia dengan bidang industri alternatif protein kapasitas IBR 5×200.000 ton/tahun, dan PT All Cosmos Indonesia dengan bidang industri pupuk biokimia organik.

“Dengan total realisasi investasi mencapai Rp3 triliun, tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi antara lain masalah harga gas yang masih belum kompetitif. Dalam arti kalau itu bisa lebih diturunkan atau kompetitif, akan dapat mengundang investor baru ke KEK Sei Mangkei,” katanya.

Jika hal tersebut disanggupi pusat, sebut Irman, bukan tidak mungkin mampu menyerap 83 ribu lebih tenaga kerja sesuai nawacita kehadiran KEK Sei Mangkei mampu tercapai. Tak hanya itu, bangkitkan ekonomi di daerah sekitar atas operasional KEK Sei Mangkei dan umumnya di Sumut, juga dapat dicapai. “Pemda terus melakukan upaya pada setiap kesempatan baik dalam ataupun luar negeri, selalu mempromosikan KEK Sei Mangkei. Harapannya agar calon investor tertarik datang ke Sumut dan mau berinvestasi ke KEK Sei Mangkei. Selain itu kami meminta (masalah harga gas belum kompetitif), secepatnya dituntaskan pemerintah pusat. Sebab hal itu masih menjadi kendala utama pemda saat ini,” katanya.

Irman mengakui perihal harga gas ini merupakan domain dan kewenangan pemerintah pusat. Di mana dari sisi struktural organisasinya, menjadi tupoksi BPH Migas yang berada di bawah Kementerian ESDM yang di atasnya ada Kemenko Perekonomian. “Jadi sampai sekarang kita masih menunggu realisasi dari mereka. Dan memang ini menjadi perhatian utama agar segera ditindaklanjuti,” katanya. (gus/prn)

loading...