Anggaran untuk Danau Toba Paling Besar

KERAMBA: Keramba jaring apung (KJA) yang berada di perairan Danau Toba. Keberadaan KJA ini menjadi persoalan serius yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah.
Triadi wibowo/sumut pos

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PEMERINTAH menyiapkan anggaran sebesar Rp6,4 triliun untuk menyelesaikan pengembangan infrastruktur empat destinasi pariwisata super-prioritas, Danau Toba, Mandalika, Borobudur, dan Labuan Bajo.Dari total anggaran itu, Danau Toba mendapat anggaran paling besar yakni Rp2,2 triliun.

“Paling besar karena wilayahnya paling luas,” kata Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Hiramsyah Thaib usai rapat di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (24/7)n

Selain pembahasan anggaran, dia menjelaskan, rapat kemarin juga mendiskusikan penyelesaian infrastruktur dan pengembangan destinasi. Apalagi, Danau Toba menjadi tanggung jawab tujuh kabupaten. Meski dana Rp6,4 triliun berasal dari Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, Hiramsyah memastikan pekerjaannya tidak menunggu tahun depan. “Sesuai arahan presiden yang kami bisa jalankan ya langsung kerjakan sekarang,” ujarnya.

Hiramsyah juga menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan destinasi super prioritas itu naik di atas 40 persen sejalan dengan geliat Kemenpar dalam membangun sektor pariwisata di kawasan ini. “Rata-rata kenaikan PAD sebesar 40 persen di tiap daerah. Di Danau Toba 70 persen, bahkan Pulau Samosir secara keseluruhan mengalami kenaikan PAD hingga 81 persen per tahun. Itu membuktikan kita semua berada di arah yang tepat untuk membuat percepatan pariwisata,” ungkap Hiramsyah.

Dengan kenaikan tersebut, Hiramsyah menganggap pengembangan 10 Bali Baru memiliki impact yang tinggi terhadap gerak ekonomi di daerah. Upaya pemerintah dalam mendorong 10 Bali Baru dilakukan dengan menciptakan suatu regulasi dan iklim usaha yang tepat.

Hal ini menurutnya bertujuan untuk mendorong iklim pariwisata yang kondusif, dan berstandar dunia. “Tantangan besarnya adalah koordinasi dan komunikasi, dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata dan 10 Bali Baru itu sudah merupakan cara cerdas, tapi yang paling penting adalah komitmen di semua level,” ujarnya.

Pemkab Karo Berharap Anggaran

Dalam rapat di Kantor Kemenko Kemaritiman, kemarin, Pemkab Karo berharap Kemenko Kemaritiman segera mengucurkan anggaran jangka pendek untuk pengembangan destinasi prioritas Danau Toba. Apalagi, pada Agustus 2019 ini, Presiden RI Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke 8 daerah se-kawasan Danau Toba.

Menurut Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, khusus untuk Kabupaten Karo ada 4 cluster yang sudah diusulkan anggarannya ke Kemenkokemaritiman. Cluster ini meliputi Bukit Gundaling, Air Terjun Sipiso-piso, Bukit Gajah Bobok dan Desa Wisata Dokan.

Apalagi rencana rute perjalanan Presiden Jokowi mengunjungi cluster Air Terjun Sipiso-piso. Pada prinsipnya, Pemkab Karo siap melakukan pembenahan. “Harapan kami dana tersebut segera dikucurkan agar apa yang perlu dibenahi segera kita benahi, sebelum Presiden RI datang, objek wisata yang ditinjau akan menjadi lebih menarik lagi,” kata Terkelin.

Dipaparkannya, sesuai usulan, ada 5 item di cluster Air Terjun Sipiso-piso yang butuh pembenahan. Diantaranya pengembangan jalur pesdestrian kayu artistik, viewing point, revitalisasi kedai kopi, revitalisasi kios pedagang dan revitalisasi restoran.

Sementara Deputi Infrastruktur Kemenkomaritim Ridwan Jamaluddin mengatakan, apa yang sudah diusulkan oleh 8 kepala daerah se-kawasan Danau Toba sudah mereka tampung. “Semua usulan sudah kami tampung dan akan segera kita sampaikan ke Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan,” katanya.

Dipaparkan Ridwan, sesuai info awal yang pihaknya terima,setelah dari Medan (KNO), presiden akan langsung menuju cluster Air Sipiso-piso. Untuk itu Air Terjun Sipiso- piso harus dibenahi dengan segera dan akan dicocokkan dengan usulan Bupati Karo, apa saja yang akan dibenahi dan dipoles. “Jadi apa yang telah dirapatkan tadi, akan kami teruskan untuk dikordinasikan dengan pihak istana agar menjadi atensi sebelum kunjungan Presiden RI. Begitu juga terkait anggaran usulan akan kita sampaikan ke Kementrian PUPR,” pungkasnya.

KJA Bisa Hambat Status UGG

Sementara, Keberadaan Kerambah Jaring Apung (KJA) yang menyebabkan kondisi air tercemar, dapat menghambat status Danau Toba sebagai warisan geologi dari UNESCO Global Geoprak (UGG). Hal tersebut, harus menjadi perhatian serius pemerintah bila ingin memajukan potensi pariwisata di danau terbesar se-Asia Tenggara itu.

“Secara objektif, memang masih agak berat bagi Danau Toba untuk memperoleh UGG sepanjang KJA masih belum bisa ditertibkan seperti saat ini,” kata Pemerhati Pariwisata Sumut, Wahyu Ario Pratomo kepada Sumut Pos, Rabu (24/7) siang.

Wahyu mengatakan, penilaian UGG akan melihat aspek lingkungan di Danau Toba. Karena, sebagai warisan geologi harus memiliki kondisi lingkungan yang bersih dan asri serta tidak tercemar. Untuk itu, Pemerintah Pusat, Pemprov Sumut dan pemkab di kawasan Danau Toba harus segera bergerak melakukan kebijakan untuk mengembalikan lingkungan seperti semula. “Pemerintah (pusat) memberikan teguran bahkan sanksi kepada daerah yang tidak mampu menertibkan KJA. Di samping itu juga penanganan limbah rumah tangga, peternakan, dan hotel,” jelas Wahyu.

Wahyu mengungkapkan, pariwisata memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut, yang dirasakan di Danau Toba. Dengan itu, masyarakat dan pihak-pihak terkait ikut berkontribusi untuk memajukan pariwisata tersebut.

“Kita khawatir, pemerintah akan meninggalkan Sumut dalam pembangunan pariwisata. Jika ini terjadi, maka Sumut sendiri yang akan merugi. Pariwisata kita tidak dapat berkembang secara optimal,” ucap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USU itu.

Selain perbaikan kualitas lingkungan di sekitar Danau Toba, Wahyu menegaskan, yang perlu dilakukan adalah kelestarian budaya dan kesadaran wisata bagi seluruh masyarakat khususnya di kawasan Danau Toba. “Budaya menjadi warisan dunia yang memberikan edukasi dan catatan perabadan yang menjadi perhatian UNESCO,” tutur Wahyu.

Pengembangan potensi pariwisata Danau Toba, menurut Wahyu bukan saja tugas dari Pemerintah semata-mata. Tapi, harus didukung dengan semua pihak, terutama masyarakat di kawasan Danau Toba untuk bekerjasama memajukan pariwisata Danau Vulkanik terbesar di Dunia itu. “Kesadaran wisata bagi masyarakat akan memberikan kesan positif bagi wisatawan sehingga terjadi keberlanjutan wisata di Danau Toba,” pungkas Wahyu. (deo/gus/bbs)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *