Mintai Uang Kadis untuk Eldin Rp2,1 M, Eks Kasubag Protokol Didakwa Jadi Perantara Suap

Berita Foto2 Hukum & Kriminal
SIDANG: Eks Kasubag Protokol Medan, Samsul Fitri terdakwa kasus perantara suap Wali Kota Medan, menjalani sidang dakwaan, Senin (2/3). agusman/sumut pos
SIDANG: Eks Kasubag Protokol Medan, Samsul Fitri terdakwa kasus perantara suap Wali Kota Medan, menjalani sidang dakwaan, Senin (2/3). agusman/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemko Medan, Samsul Fitri, menjalani sidang perdana di Ruang Cakra In Pengadilan Tipikor Medan, Senin (2/3). Dia didakwa menjadi perantara suap Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin.

Dalam berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dijelaskan, sejumlah uang yang disetorkan Samsul Fitri dari kutipan terhadap para kepala dinas/pejabat eselon II, di Pemko Medan totalnya berjumlah Rp2,1 miliar lebih. “Uang itu antara lain dari Isya Ansari, selaku Kadis PU Pemko Medan sejak 6 Februari 2019. Benny Iskandar selaku Kadis Perkim sejak 2 April 2019. Suherman, selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan RetribusiDaerah (BP2RD) sejak Februari 2019, Iswar Lubis selaku Kadis Perhubungan sejak April 2019,” kata JPU KPK, Hidayat.


Selain itu, urai jaksa, Samsul kemudian mendapat arahan dari Eldin untuk meminta uang kepada Kepala OPD di lingkungan Pemko Medan. Meskipun mengetahui hal tersebut bertentangan, namun untuk menunjukkan loyalitasnya, Syamsul mengikuti arahan itu dengan meminta uang kepada Isa Ansyari ketika ada kebutuhan Eldin yang tidak ada mata anggarannya.

Atas arahan Eldin ke Samsul, para OPD yang lain juga mengikutinya dan menyerahkan uang secara bertahap melalui Samsul Fitri. Pemberian uang juga disebut untuk mempertahankan jabatan masing-masing di Pemko Medan. Salah satunya pada kegiatan APEKSI di Tarakan, Kalimantan Utara, pada Juli 2018 yang membutuhkan dana Rp200 juta.

“Namun yang ditanggung APBD tidak mencapai jumlah tersebut. Eldin memberikan arahan untuk meminta uang kepada para Kepala OPD. Terdakwa di hadapan Dzulmi Eldin kemudian membuat catatan para Kepala OPD yang akan dimintai uang dan disetujui yang perkiraannya mencapai jumlah Rp240 juta. Namun realisasinya hanya Rp120 juta,” urai jaksa.

Permintaan Eldin ternyata terus berlanjut, hingga yang terakhir ia meminta uang pegangan dan perjalanan selama menghadiri undangan acara Program Sister City di Kota Ichikawa Jepang pada Juli 2019. “Penghitungan kebutuhan dana akomodasi kunjungan ke Jepang tersebut sejumlah Rp1,5 miliar. Sedangkan APBD Kota Medan mengalokasikan dana hanya Rp500 juta. Terdakwa kemudian melaporkan permasalahan tersebut ke Dzulmi Eldin. Edin kemudian mengarahkan terdakwa untuk meminta uang kepada Kepala OPD yang akan ikut dalam rombongan ke Jepang tersebut,” jelasnya.

Dalam berkas dakwaan juga disebutkan, sejumlah para Kepala OPD lain yang dimintai uang diantaranya, Edwin Effendi selaku Kadis Kesehatan Pemko Medan sejak Februari 2019, Dammikrot selaku Kadis Perdagangan sejak Februari 2019, Muhammad Husni selaku Kadis Kebersihan dan Pertamanan sejak 2017, Khairunnisa Mozasa selaku Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sejak April 2019.

Emilia Lubis selaku Kadis Ketahanan Pangan sejak tahun 2019, Edliaty selaku Kadis UMKM sejak April 2019, Qomarul Fattah, selaku Kadis DPMPTSP sejak Februari 2019, Agus Suriyono Kadis Pariwisata sejak Juli 2019. Hannalore Simanjuntak, Kadis Ketenagakerjaan sejak 2017, Syarif Armansyah Lubis Kadis Lingkungan Hidup sejak Februari 2019, Zulkarnain Kadisdukcapil sejak Februari 2019, Suryadi Panjaitan selaku Direktur RSUD Pringadi Medan sejak November 2017, Ikhsyar Risyad Marbun, Kadis Pertanian dan Perikanan Pemko Medan sejak 2019.

“Kemudian Usma Polita Nasution selaku Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga sejak Februari 2019. Rusdi Sinuraya, selaku Dirut PD Pasar sejak 2017, Renward Parapat selaku Asisten Administrasi Umum sejak Februari 2019. Abdul Johan selaku Sekretaris Disdij sejak 2018,” sebut jaksa.

Keseluruhan uang yang dikumpulkan terdakwa dari para kepala OPD yang disetorkan ke Dzulmi Eldin, totalnya mencapai Rp2,1 miliar lebih. “Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” tandas jaksa. (man)

loading...