Pemberian Bantuan untuk Sopir Angkot Sedang Dikaji

Metropolis
ANGKOT: Angkot berjajar mencari penumpang di salah satu jalan di Kota Medan, beberapa waktu lalu. Triadi wibowo/sumut pos
ANGKOT: Angkot berjajar mencari penumpang di salah satu jalan di Kota Medan, beberapa waktu lalu. Triadi wibowo/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan Sumatera Utara mengungkapkan sejauh ini belum ada kebijakan konkret baik dari pusat maupun Pemprov Sumut untuk membantu para sopir angkutan umum di Kota Medan yang sosial ekonominya terdampak akibat wabah virus corona.

“Belum, belum ada. Mungkin sedang dibahas dilevel pimpinan,” tutur Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan menjawab Sumut Pos, Selasa (7/4).


Pihaknya mengamini keluhan para sopir angkutan yang telah banyak menganggur dan mengalami krisis ekonomi akibat bencana corona ini. Sebab, pergerakan transportasi publik memang sudah jauh berkurang sejak Covid-19 menjangkit Kota Medan dan Sumut pada umumnya.

“Nanti kalau sudah ada kebijakan terkait itu akan kami sampaikan. Kami juga kurang tahu mekanismenya, apakah nanti masuk di program JPS (Jaring Pengaman Sosial) atau bagaimana. Tapi memang angkutan umum ini terdampak. Karena masyarakat kan diminta supaya berdiam diri di rumah untuk memutus rantai penularan corona,” katanya.

Meski demikian, ia menambahkan, baru-baru ini pihaknya ada mendapat koordinasi dari instansi terkait Pemprov Sumut, guna diminta data berapa jumlah sopir angkutan umum berikut perusahaannya yang masih aktif beroperasi di Sumut, terkhusus Kota Medan.

“Kemarin kita ada dimintai data memang oleh Bappeda terkait jumlah angkutan. Tapi kami gak tahu penggunaannya. Sebab itu adalah kebijakan. Ada atau tidak, bagusnya nanti pak kadis saja yang menginformasikan,” katanya.

Informasi yang Sumut Pos peroleh sebelumnya, Bappeda dan Dinas Sosial Sumut sedang mengkaji dan menyusun skema program JPS ini. Regulasi dan ketentuan sebagai pedoman penyusunan anggaran untuk itu juga sudah ada.

Hanya saja, dalam penetapan sasaran masyarakat yang akan dibantu dan bentuk bantuan yang diberikan seperti apa, masih dikaji secara komprehensif.

Acuan yang nantinya diterbitkan Pemprov Sumut terkait program ini, diharapkan jadi pedoman pemda se-Sumut dalam membantu perekonomian masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Kepala Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis baru-baru ini mengatakan, pihaknya menyadari akibat pandemi Covid-19 ini, perekonomian masyarakat Sumut menjadi terganggu. Sebab, sesuai anjuran pemerintah dan kesadaran masyarakat, hampir semua sektor sekarang ini diminta untuk berdiam diri di rumah melakukan karantina mandiri sebagai langkah memutus rantai penularan virus.

“Tentu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat di lapisan menengah ke bawah (akibat Covid-19) ini. Juga punya pengaruh sosial terhadap pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan bulanan seperti pegawai atau karyawan swasta. Masyarakat kami imbau tidak perlu panik, karena hal ini tetap kita pikirkan karena sedang kita formulasikan sebelum nantinya akan diterapkan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Organda Medan menyatakan pihaknya mengalami kerugian besar dari dampak Covid-19. Adanya Covid-19 yang membuat Pemko Medan harus merumahkan siswa, langsung memberikan dampak yang sangat besar bagi jumlah penumpang angkot di Kota Medan.

Tak hanya itu, dengan adanya kebijakan sejumlah mal dan hotel yang juga terpaksa harus ditutup sementara sejak 1 April, kondisi angkot di Kota Medan kian terpuruk karena tak ada lagi penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum tersebut.

“Sudah pastilah kami rugi besar, baik itu para pengusaha angkutan sampai kepada sopir-sopirnya. Penurunan jumlah penumpang kami turun sangat drastis, lebih dari 90 persen bahkan sampai 95 persen. Tak ada lagi penumpang, apalagi sejak sekolah-sekolah diliburkan dan mal-mal ditutup,” ucap Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Senin (6/4).

Dijelaskannya, aktifnya anak sekolah sangat berpengaruh besar terhadap jumlah penumpang mereka. Begitu juga dengan para pekerja mal berikut para pengunjung di sejumlah mal-mal di Medan. “Siswa sekolah itu lebih dari 50 persen memberikan pengaruh kepada jumlah penumpang, para pekerja mal, pengunjung mal, pekerja swasta, bahkan PNS pun masih ada yang naik angkot. Tapi sekarang semua dirumah, tak ada lagi segmen penumpang yang menggunakan jasa angkot ini,” ujarnya. (prn/ila)

loading...