Sidang Korupsi Pembelian Surat Berharga, Kerugian Negara Rp202 Miliar, Diduga Direksi Bank Sumut Terlibat

Hukum & Kriminal
 SIDANG: Direktur Kapital Market PT Securitas, Andri Irvandi dan Pimpinan Divisi Treasuri PT Bank Sumut, Maulana Akhyar saat mengikuti sidang secara virtual, Senin (6/7).
SIDANG: Direktur Kapital Market PT Securitas, Andri Irvandi dan Pimpinan Divisi Treasuri PT Bank Sumut, Maulana Akhyar saat mengikuti sidang secara virtual, Senin (6/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Pimpinan Divisi Treasuri PT Bank Sumut Maulana Akhyar Lubis didakwa melakukan korupsi pembelian surat berharga yang merugikan keuangan negara sebesar Rp202 miliar. Selain itu, Direktur Kapital Market PT Securitas Andi Irvandi, juga didakwa dalam kasus yang sama dalam sidang secara virtual di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (6/7) sore.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim diketuai Sri Wahyuni Batubara, mencuat adanya keterlibatan direksi Bank Sumut dalam dugaan mega korupsi di bank plat merah ini.


Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Robertson Pakpahan menjelaskan, perkara ini bermula dari Saksi Leo Chandra mendirikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP).

“Selanjutnya pada sekitar tahun 2017, PT SNP mengalami kekurangan dalam keuangan, yang terlihat dari cash flow, atau cash out flow, terlihat pergerakan cash in flow lebih kecil dari uang yang keluar. Sehingga, PT SNP memerlukan tambahan dana operasional, maka diambil sikap untuk menjual surat berharga berupa Medium Term Notes (MTN),” ucapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni.

Jaksa melanjutkan, untuk melakukan penjualan surat berharga tersebut, Saksi Donni Satria, selaku Dirut PT SNP, melakukan negosiasi kerjasama dengan Dadang Suryanto selaku Dirut PT MNC Sekuritas. Adapun bentuk kerja sama antara PT SNP dengan PT MNC adalah menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan surat berharga MTN tersebut, dimana jika seluruh persyaratan telah terpenuhi maka MTN sudah bisa diterbitkan.

Selanjutnya Andri Irvandi akan melakukan penawaran kepada terdakwa Maulana Akhyar Lubis selaku pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut yang nantinya dana PT Bank Sumut melalui terdakwa Maulana Akhyar Lubis akan digunakan atau diinvestasikan dengan cara membeli surat berharga MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.

Bahwa pada tahun 2009 Leo Chandra telah mendirikan PT SNP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, dan kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SNP yang dibuat di hadapan Notaris Randy Herjanto, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris Linda Herawati, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017

Bahwa perbuatan terdakwa Andri Irvandi, yang menerima sejumlah uang dari PT SNP dengan cara dikirim oleh Arif Efendi dan kemudian oleh terdakwa Andri Irvandi dana tersebut ditransfer kembali kepada Maulana Akhyar Lubis, Nurul Aulia Nadhira (pimpinan bidang Global Market Bank Sumut) maupun kepada Rizal Pahlevi Hasibuan (Komisaris Utama Bank Utama) adalah perbuatan yang telah mencampurkan harta kekayaan sah dengan harta kekayaan yang diketahui.

“Patut diduga hasil tindak pidana yaitu korupsi yang dikenal dengan tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) atau yang dikenal sebagai Mingling yang bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah bersumber hasil dari kegiatan usaha yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana,” jelas jaksa.

Jaksa melanjutkan, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp202.072.450.000,00 atau setidak-tidaknya sejumlah itu dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Selain itu, Maulana juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp514 juta. Pencucian uang itu disebut dilakukan dengan modus menggunakan rekening investasi.

“Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 atau dakwaan subsider dengan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang,” pungkas jaksa.

Usai mendengar dakwan jaksa, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan mendatang dengan agenda eksepsi.

Seusai persidangan, Matilda selaku kuasa hukum Direktur Kapital Market PT Securitas, Andri Irvandi, menepis semua dakwaan terdakwa.

“Klien saya tidak pernah terlibat, karena sudah mengikuti prosedurnya, menjalankan sesuai dengan tugasnya,” kata Matilda.

Terpisah, Eva Nora selaku kuasa hukum Pimpinan Divisi Treasuri PT Bank Sumut, Maulana Akhyar bahkwan menyampaikan pernyataan lebih keras. Ia menyebut aneh seorang bawahan bisa mengeluarkan memo pencairan uang.

“Klien saya setara manager atau mungkin seorang kepala bagian masa bisa langsung mengeluarkan memo, kan pasti ada atasannya untuk menyetujui itu. Pasti itu kan ada direksi, mereka pantas yang harus bertanggungjawab karena kan tidak mungkin klien saya bekerja sendiri,” tegas Eva.

Ditanya lebih rinci apakah statemennya itu menyimpulkan direksi terlibat, Eva tidak bisa memastikan itu.

“Saya tidak bisa memastikan itu, tetapi kalau sesuai dakwaan yang dibacakan jaksa tadi seharusnya pimpinan di atas klien saya yang bertanggung jawab, wallahuallam yaa, tapi nanti akan kita buktikan di persidangan berikutnya,” tegas Eva mengakhiri. (man)

loading...