Kasus Pencucian Uang di Bank Sumut: Saksi Sebut Pembelian Tak Lewati Limit

Hukum & Kriminal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Pimpinan Divisi Pengawasan PT Bank Sumut, Hifzan menyebut seluruh tanggung jawab pembelian berada di Divisi Treasure PT Bank Sumut, terkait pembelian surat berharga atau MTN milik PT SNP melalui PT MNC Sekuritas senilai Rp202 milliar.

Hifzan memberikan kesaksian untuk dua terdakwa mantan Pimpinan Divisi Treasur PT Bank Sumut, Maulana Akhyar Lubis dan mantan Direktur Kapital Market MNC Sekuritas, Andri Irvandi, dalam sidang di Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (8/10) malam.


Hifzan sempat terdiam saat disinggung persetujuan pembelian itu, apakah harus melalui mantan Direktur Bisnis dan Pemasaran Bank Sumut, Jepri dan Direktur Utama Bank Sumut, Edie Rizliyanto.

“Dari divisi pengawasan menilai pembelian MTN telah sesuai prosedur dan tidak melewati batas limit yang ditentukan,” ucapnya.

Anehnya dalam persidangan itu, saksi sebagai pengawas tidak tahu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Akuntan Publik Tarmizi. “Saya tidak tahu ada pemeriksaan, karena biasa dilakukan pada bagian internal saja yakni pada bagian akuntansi Bank Sumut,” ujarnya.

Namun, ketika ditanyakan mengenai adanya penjualan MTN SNP yang dijual seharga Rp30 milliar dan kupon laba yang diperoleh juga kurang paham. “Wah itu bagian Treasure,” kilahnya, menjawab pertanyaan dari kedua penasehat hukum terdakwa.

Di akhir persidangan, tim penasehat hukum Maulana meminta kepada majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni, agar menghadirkan Jepri yang saat itu menjabat Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut.

“Majelis kami mohonkan agar Jepri dihadirkan. Sebab pembelian MTN terjadi karena persetujuan Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut,” pinta salah satu penasihat hukum terdakwa, Eva sembari majelis memerintah penuntut umum menghadirkan Jepri pada persidangan pekan depan.

Hal yang sama mengenai 3-4 persen sebagai fee, penasehat hukum dari Andri Irvandi, meminta majelis hakim menghadirkan rekening koran Bank mandiri milik Arief Effendi guna mengetahui aliran fee yang dikucurkan.

Mengutip surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Robertson Pakpahan, perkara ini bermula dari Saksi Leo Chandra mendirikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP).

Pada sekitar tahun 2017, PT SNP mengalami kekurangan dalam keuangan, yang terlihat dari cash flow, atau cash out flow, terlihat pergerakan cash in flow lebih kecil dari uang yang keluar. Sehingga, PT SNP memerlukan tambahan dana operasional, maka diambil sikap untuk menjual surat berharga berupa Medium Term Notes (MTN).

Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp202.072.450.000,00 atau setidak-tidaknya sejumlah itu dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 atau dakwaan subsider dengan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. (man/ila)

loading...