Pemerintah Persiapkan Vaksinasi Covid-19, Dimulai Akhir 2020 atau Awal 2021

Nasional

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baru akan terealisasi pada akhir tahun ini atau awal 2021. Hal itu lantaran semua vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia mesti terdaftar dan disetujui oleh WHO. Setelah vaksin-vaksin masuk, sejumlah tahapan tetap ditempuh untuk memastikan keamanan penggunaannya.

TINJAU: Presiden Jokowi saat meninjau uji simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11). Vaksinasi diperkirakan akan terealisasi akhir 2020 atau awal 2021.
TINJAU: Presiden Jokowi saat meninjau uji simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11). Vaksinasi diperkirakan akan terealisasi akhir 2020 atau awal 2021.

“KRITERIA vaksin yang akan digunakan harus terdaftar dan disetujui oleh organisasi kesehatan dunia atau WHO. Semua vaksin yang kita pakai, itu harus masuk dalam list-nya WHO. Ini wajib,” ungkap Jokowi usai meninjau uji simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11).


Vaksin COVID-19 yang akan dibeli Indonesia, adalah yang dibuat oleh perusahaan dan memiliki merek yang ada dalam daftar WHO. “Saya tidak berbicara mereknya apa, asal ada di dalam list-nya WHOn

itu yang akan kita beli,” ujarnya. “Kemudian yang kedua juga, kemanfaatan dari vaksin itu harus maksimal,” tambah Jokowi.

Setelah itu, vaksin mesti lolos uji dan verifikasi standar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai lembaga pengawas, untuk dapat mengeluarkan emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin tersebut.

Jokowi menyebut, tiap vaksin dari produsen yang berbeda memiliki ketentuan penyimpanan dan pola distribusi yang berbeda-beda. Sebab itu, pemerintah harus menjamin vaksin yang akan disuntikkan tidak mengalami kerusakan dan penurunan mutu.

Menurut Jokowi, keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas paling tinggi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Untuk itu, sejumlah tahapan ilmiah tengah dilakukan pemerintah dan wajib untuk diikuti. “Kaidah-kaidah ilmiah ini sudah saya sampaikan wajib diikuti. Kami ingin keselamatan dan keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” tutur dia.

Pemerintah memprioritaskan pemberian vaksin Covid-19 kepada para tenaga medis, aparat TNI-Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN) dan guru yang bertugas dalam pelayanan publik.

Jokowi juga menyatakan kesiapannya jika harus menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19. Meski begitu, Jokowi harus menunggu keputusan dari tim kesehatan. “Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim saya diminta yang paling depan, ya saya siap,” kata Jokowi.

Selain Itu, pendistribusian vaksin juga menjadi perhatian pemerintah yang juga dinilai membutuhkan waktu. “Kami memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air,”

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, mengatakan pemerintah melibatkan dan berkonsultasi dengan WHO dalam setiap simulasi vaksinasi Covid-19. Hal itu dilakukan untuk membuktikan Indonesia sangat serius dalam penanganan Covid-19.

“WHO ikut memantau supaya originalitas kita dalam melakukan simulasi itu sesuai fakta apa yang akan kita lakukan dan itu menjadi sorotan dunia,” imbuhnya. “Kita terus menyiapkan supaya nanti kalau vaksin itu sudah ada, kita tinggal melaksanakan. Supaya tidak kagok, tidak gagap,” tutupnya.

75 Juta Kebagian Vaksin Mandiri

Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan jika pemerintah tengah mempersiapkan 160 juta dosis vaksin mandiri Covid-19 bagi 75 juta warga Indonesia, selain pengadaan vaksin pemerintah.

Nantinya, proses vaksinasi tersebut akan melibatkan 2 BUMN, yaitu BUMN bidang farmasi Bio Farma dan BUMN bidang telekomunikasi Telkom. “Kita ada serep kurang lebih 10 persen. Ini pun kemarin sudah rapat dengan sejumlah pihak kemungkinan angka yang tidak terpakai atau rusak kemarin mereka tingkatkan sampai 15 persen,” ujar Erick dalam konferensi pers virtual, Rabu (18/11).

Erick menjelaskan alasannya menggandeng Telkom untuk proses vaksinasi ini. Selain melibatkan Bio Farma yang memang bertugas dalam pengadaan vaksin, Telkom dinilai akan membantu proses vaksinasi dari segi teknologi informasi (TI), baik untuk penyaluran vaksin Covid-19 mandiri maupun vaksin pemerintah.

Erick ingin agar perencanaan vaksinasi ini dapat sedetail dan selengkap mungkin. “Di mana sistem ini dibangun antara Telkom dan Bio Farma karena kita juga agar menjaga proses kehati-hatian dan transparansi dan juga memastikan dengan adanya vaksinasi itu sendiri,” kata Erick.

Nantinya sistem ini akan diterapkan dalam proses vaksinasi baik vaksin Covid-19 dari pemerintah maupun vaksin mandiri. “Kementerian BUMN juga menggandeng TNI, Polri, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kominfo, Dukcapil, dan Kemendagri untuk hal ini,” ujarnya.

Produksi Vaksin Merah Putih

Sementara itu, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) Ali Ghufron Mukti mengatakan, vaksin produksi dalam negeri, Merah Putih, diharapkan bisa diproduksi pada akhir 2021. Menurutnya, diperlukan proses panjang sebelum akhirnya vaksin lokal itu bisa diproduksi.

“Jadi kami memang berharap Vaksin Merah Putih itu akhir 2021, katakanlah Desember akhir 2021 sudah bisa mulai produksi,” ujar Ali dalam talkshow daring yang ditayangkan kanal YouTube Kemenkominfo, Rabu (18/11).

Memang target pemerintah vaksin Merah Putih bisa selesai diproduksi pada awal 2021. Namun, kata Ali, serangkaian tahapan seperti uji klinis kepada hewan, uji praklinis, uji klinis tahap I, II dan III membutuhkan waktu. Selain itu, izin dari BPOM untuk bisa memproduksi vaksin sampai tahap uji coba yang terbatas jumlahnya juga memerlukan waktu.

“Tentu vaksin ini kan tidak mudah ya, prosesnya panjang. Tahapan-tahapan itu harus dilalui. Dan kita lihat penekanan untuk keamanan, efektivitasnya itu perlu diperhatikan,” lanjut Ali.

Deputi Fundamental Research Eijkman Institute Herawati Sudoyo-Supolo mengatakan, Vaksin Merah Putih merupakan vaksin untuk jangka panjang. Sehingga, agar bisa menggunakan vaksin itu, semua pihak harus menunggu. “Sebab kita pun tidak ingin memberikan vaksin yang tidak manjur dan tidak aman. Jadi kita akan melalui semua proses tersebut tetapi kemudian kan tetap ada percepatan buat Covid-19,” tuturnya.

Kerjasama dengan AS

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump dan Wakil Presiden AS Mike Pence di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (17/11) waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut Pence menawarkan kerjasama produksi vaksin bersama antara Perusahaan AS dan Indonesia. Luhut pun menyambut baik tawaran tersebut.

“Apapun hasil resmi pemilu AS, pertemanan tetap perlu dijaga. Kita akan selalu menjadi kawan,” kata Luhut dalam pertemuan tersebut melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11).

Adapun saat bertemu Trump, Luhut menyampaikan terima kasih kepada Presiden AS itu atas berbagai kerja sama yang telah dilakukan Indonesia dan AS. Luhut berharap Indonesia dan AS dapat meneruskan berbagai kerja sama ke depannya untuk mempererat hubungan kedua negara. “Saya atas nama Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Donald Trump,” kata Luhut.

“Saya juga berharap komunikasi yang baik seperti ini dengan Gedung Putih dapat juga terjalin setelah Januari 2021 nanti,” lanjut dia.

Sebelumnya Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh produsen vaksin termasuk Moderna. Diketahui, Moderna merupakan perusahaan farmasi asal AS. (kps/lp6/bbs)

loading...