MoU Integrasi Tax Clearance, Diyakini Sejahterakan Masyarakat

Sumatera Utara

KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dalam upaya optimalisasi capaian pajak daerah.

TANDATANGANI: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menandatangani MoU Integrasi Tax Clearance dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana dan beberapa kepala daerah lain.solideo/ SUMUT POS.
TANDATANGANI: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menandatangani MoU Integrasi Tax Clearance dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana dan beberapa kepala daerah lain.solideo/ SUMUT POS.

Hal tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga capaian pajak daerah sesuai yang ditargetkan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada rapat koordinasi (Rakor) bertajuk “Optimalisasi Penerimaan Pajak Derah dan Optimalisasi Aset di Sumatera Utara” di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, baru-baru ini.


Rakor dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Bupati Karo Terkelin Brahmana serta bupati/walikota sejumlah daerah di Sumut.

Lili menyatakan, kegiatan Rakor ini sangat penting terkait dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Di mana secara garis besar dibagi menjadi tiga fokus sektor, yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum.

Dijelaskan juga, setiap kepala daerah pasti akan bertemu dengan KPK terkait delapan fokus program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah, yang meliputi perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) , manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

“Setelah pemilu 9 Desember 2020, Kepala daerah yang terpilih juga akan bertemu dengan delapan fokus program tersebut, dengan tujuan agar pemerintah daerah terlepas dari tindak pidana korupsi dan melahirkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur,” ujarnya

Lili mengumumkan bahwa rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) hingga saat ini Pemerintah Daerah di Sumut dengan rata-rata 45%, dengan daerah MCP tertinggi adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memperoleh capaian sebesar 82,06%, kemudian di peringkat kedua Kabupaten Batubara 78,95%, dan ketiga Kota Tebing Tinggi 78,22%.

Perihal optimalisasi aset di Sumut, Lili juga menyampaikan, capaian sertifikasi tanah yang sudah dilakukan Pemda di Sumut, dari target sekitar 3.400 sertifikat tahun 2020, capaian dari Januari hingga 30 November 2020 telah mencapai 2.478 bidang yang sudah memiliki sertifikat, sekitar 8.794.698 m², dengan nilai lahan Rp1,006 Triliun.

Dalam Rakor tersebut, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyaksikan penandatanganan MoU Integrasi Tax Clearance Daerah antara Gubsu dengan sejumlah Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumut. (deo)

loading...