Vaksinasi Covid-19 Digratiskan, Presiden Jokowi Orang Pertama Disuntik

Nasional

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo memastikan, vaksin Covid-19 yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak akan berbayar atau gratis.

VAKSIN SINOVAC:Petugas memeriksa vaksin Covid-19 Sinovac saat tiba di Kantor Pusat PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo memastikan, vaksin Covid-19 yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak akan berbayar alias gratis//setkab.go.id.
VAKSIN SINOVAC:Petugas memeriksa vaksin Covid-19 Sinovac saat tiba di Kantor Pusat PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo memastikan, vaksin Covid-19 yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak akan berbayar alias gratis//setkab.go.id.

“Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujar Jokowi saat acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Jakarta, dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12).


Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengkalkulasi ulang keuangan negara. Atas keputusan ini, Jokowi menginstruksikan seluruh jajarannya di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk ketersediaan dan vaksinasi gratis. “Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menegaskan, dirinya akan menjadi orang pertama yang diberi vaksin Covid-19. Hal ini, kata Jokowi, untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin virus corona aman digunakan.

“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” kata Jokowi.

Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap, terhitung mulai Januari 2021. “Ini memang perlu tahapan-tahapan, nanti Januari berapa juta (vaksin), Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta,” kata Jokowi

Jokowi mengatakan, proses vaksinasi perlu waktu yang tidak sebentar. Sebab, ada 70 persen atau 182 juta penduduk yang harus divaksin. Dengan besarnya jumlah tersebut, kata Jokowi, masih perlu waktu untuk menunggu situasi normal kembali.

“Bayangkan nyuntik vaksin 182 juta orang, sehari bisa dapat berapa, butuh berapa bulan. Sehingga kita tetap masih menunggu waktu untuk kembali pada kondisi normal lagi,” ujarnya.

Menurut Jokowi, dalam waktu dekat, tidak semua penduduk akan divaksin. Penduduk usia anak misalnya, belum akan divaksin lantaran vaksin yang sudah diuji klinis memang tak diperuntukkan bagi anak-anak.

Kendati demikian, kata Jokowi, jika suatu lingkungan 70 persen penduduknya sudah divaksin, maka tak jadi persoalan seandainya 30 persen penduduk lainnya tidak ikut divaksin. Dalam kondisi tersebut, dapat dipastikan bahwa lingkungan itu sudah bebas dari virus.

“Sudah divaksin 70 persen, yang 30 persen tidak divaksin sudah aman karena itu kita ingin mengacu pada yang namanya herd immunity,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, setelah vaksinasi Covid-19 pada 2021 dimulai, kondisi perekonomian akan berubah lebih baik. “Ini tahun depanlah (ada perubahan). Setelah itu nanti vaksinasi dimulai akan kelihatan perubahannya (kondisi ekonomi),” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, kesulitan ekonomi tidak hanya dialami pelaku usaha di Indonesia saja. Sebab, pandemi Covid-19 memberikan dampak ekonomi hampir kepada seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, Jokowi mengharapkan para pedagang selaku bagian dari wiraswasta mampu bertahan di situasi pandemi.

“Harus tahan uji. Itu yang namanya enterpreneur, wiraswasta ya kayak begitu. Nah saya harapkan tidak ada yang mengeluh. Memang harus kita hadapi ujian ini,” kata dia.

Meski rencana vaksinasi sudah semakin dekat, Jokowi tetap meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Sebelumnya, pemerintah merancang dua skema vaksinasi Covid-19, yakni vaksinasi gratis (subsidi) dan berbayar (mandiri). Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.

Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin. “Iya, jadi perkiraan awal angka seperti itu untuk mencapai 67 persen orang yang diimunisasi,” ujar Nadia, Selasa (8/12).

Adapun vaksin Covid-19 Sinovac gelombang pertama tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020. Jumlahnya sebanyak 1,2 juta dosis.

Agar Pandemi Cepat Selesai

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan kebijakan menggratiskan vaksin Covid-19 bertujuan untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunitas) agar pandemi di Indonesia segera berakhir. Pemerintah ingin vaksinasi bisa mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19.

“Vaksin akan digratiskan untuk mencapai herd immunity dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 agar pandemi segera usai,” ujar Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (16/12).

Namun, Wiku belum dapat mengungkapkan jenis vaksin yang akan digratiskan tersebut. Pihaknya meminta masyarakat menanti keputusan resmi pemerintah perihal rincian vaksin lebih lanjut.

“Untuk jenis vaksin apa yang digunakan mohon menunggu keputusan resmi dari pemerintah,” tambahnya.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menegaskan dirinya sangat mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo perihal akan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Menurut dia, hal ini berarti telah memperjelas polemik yang terjadi belakangan mengenai skema pemerintah yang akan membuat dua program vaksinasi yaitu vaksin subsidi dan vaksin mandiri atau berbayar.

“Pak Presiden sangat saya apresiasi. Ini great decisions ya. Karena berarti clear ya dan itu memang sudah sesuai regulasi,” kata Dicky seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/12).

Ia melanjutkan, keputusan pemberian vaksin Covid-19 secara gratis sebenarnya bukan hal yang aneh karena sudah sesuai regulasi yang ada. Lebih-lebih, Dicky mengungkapkan bahwa hal ini sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengadakan vaksin gratis. “Bukan hal yang aneh juga karena itulah kewajiban pemerintah. Jadi ini yang tentu akan jadi modal besar,” ujarnya. (kps)

loading...