Anggaran KPU Cair

Politik Sumatera Utara
Kepala BPKAD Sumut, Agus Tripriyono.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut nampaknya bisa bernapas lega. Karena, bakal menerima pencairan anggaran Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahap pertama.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut, Agus Tripriyono mengatakan pihaknya sudah menerima surat permintaan membayar (SPM) dari Kesbangpolinmas untuk pencairan tahap pertama anggaran KPU Sumut pada Jumat (22/9) lalu.


Dijelaska Agus, atas SPM itu pihaknya menerbitkan surat permohonan pencairan dana (SP2D). “Hari ini sudah dikirimkan SP2D ke Bank,” ujar Agus saat ditemui di gedung DPRD Sumut, Senin (25/9)

Karena SP2D telah dikirimkan ke Bank, Agus yakin uang tersebut akan masuk ke rekening KPU Sumut. “Kalau tidak ada kendala di bank, harusnya hari ini atau besok uangnya sudah masuk,”bebernya.

Seperti diketahui Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi bersama Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilgubsu 2018 pada 31 Juli 2017 lalu.

Di dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak setuju mengenai jumlah anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan Pilgubsu sebesar Rp855.940.086.000. Pencarian dana sendiri dilakukan dalam dua tahap. Pencairan tahap pertama sebesar Rp327.366.912.233 direncanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sedangkan pencairan tahap kedua akan dilakukan Februari 2018.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Hanafiah Harahap berharap agar KPU Sumut dapat mengelola anggaran Pilgubsu secara transparan.

“Anggaran Pilgubsu itu besar, ratusan miliar. Kegiatan banyak yang tertunda, terkena efesiensi, makanya perlu digunakan secara transparan,” ujarnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga berharap agar jumlah partisipasi pemilih berbanding lurus dengan besaran anggaran Pilgubsu 2018.

“KPU bukan hanya menyelenggarakan, tapi juga harus dipikirkan bagaimana caranya meningkatkan partisipasi pemilih, itu sangat berkaitan dengan data pemilih, karena setiap pilkada atau pemilu, data pemilih masih menjadi persoalan utama,” ungkapnya.(dik/azw)

 

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *