Awasi Pelaksanaan Prokes Ketat Selama PTMT, Sekolah Wajib Aktifkan Tim Satgas Covid-19

Metropolis Pendidikan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setiap sekolah diwajibkan membentuk dan mengaktifkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Hal ini dimaksudkan untuk mengawasi secara ketat pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) di sekolah.

BINCANG: Bobby Nasution berbincang dengan Nadiem Makarim saat meninjau PTMT di Sekolah Iskandar Muda Medan, Selasa (26/10).

“Saya telah meminta seluruh sekolah untuk wajib memiliki dan mengaktifkan Tim Satgas Covid-19 Sekolah Sebab, kita tetap waspada dengan penyebaran Covid-19 meskipun saat ini Kota Medan status PPKM level 2,” kata Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution saat mendampingi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meninjau pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Jalan Sunggal, Gang Bakung Pekan I, Kecamatan Medan Sunggal, Selasa (26/10).


Menurut Bobby, PTMT di Kota Medan yang digelar sejak 11 Oktober lalu telah berjalan dengan aturan prokes yang sangat ketat. Setiap sekolah dipastikan harus membatasi jumlah pelajar dalam setiap kelas, yakni 10 siswa. Selain itu, waktu atau jam belajar juga masih dibatasi, yakni maksimal 2 jam dalam sehari. “Kita akan terus pantau pelaksanaannya. Sesuai arahan Mensikbudristek, untuk SMP jumlah siswa di setiap kelas sudah bisa kita tambah dari yang awal dibukanya PTM, yaitu hanya 10 siswa,” kata Bobby.

Bobby juga kembali menegaskan, yang bisa mengikuti PTMT hanya pelajar yang sudah divaksin. Sedangkan bagi yang belum divaksin atau pun tidak mendapatkan izin dari orang tua untuk mengikuti PTMT, tetap bisa mengikuti pembelajaran secara hybrid. Sebab Pemko Medan telah meminta kepada seluruh sekolah di Kota Medan, agar tetap melakukan pembelajaran secara Hybrid meskipun PTMT sudah berjalan.

Disinggung tentang rencana PTMT tingkat SD yang rencananya digelar mulai awal November nanti, Bobby menegaskan, siswa SD belum diperkenankan untuk mengikuti PTMT. Namun begitu, sembari menunggu izin digelarnya PTMT, setiap SD diminta untuk menyiapkan terlebih dahulu infrastruktur protokol kesehatan. “Untuk SMP, seluruh sekolah sudah diperbolehkan untuk melakukan PTM. Untuk SD belum kita perkenankan, namun kita minta SD harus memiliki kesiapan infrastruktur sesuai Prokes,” katanya.

Dalam peninjauan bersama Menteri Dikbudristek Nadiem Anwar Makarim kemarin, turut hadir Dirjen paud dan Dikdasmen Jumeri, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda sekaligus Anggota DPR RI Sofyan Tan. Peninjauan ini dilakukan, guna melihat pelaksanaan PTM Terbatas yang dilakukan, apakah dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat atau tidak.

Berdasarkan pantauan di lokasi, saat tiba di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Bobby Nasution bersama Nadiem Anwar Makarim menuju ke dalam gedung sekolah dan memasuki ruangan kelas guna melihat proses PTM yang tengah berlangsung. Selain memastikan para pelajar memakai masker dengan baik dan hanya 10 orang pelajar di dalam kelas, Bobby Nasution bersama Nadiem Makarim juga menyempatkan diri berbincang dengan salah seorang pelajar dan guru yang ada di kelas.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Medan Afif Abdillah meminta setiap sekolah tingkat SD untuk mengikuti instruksi dari Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk tidak menggelar PTMT hingga batas waktu yang diizinkan, yakni pada awal November mendatang.

“Saat ini kita dengar, ada saja sekolah SD yang diam-diam sudah menggelar PTMT. Padahal jelas apa kata Pak Menteri dan Wali Kota Medan, bahwa saat ini belum boleh, yang boleh PTMT baru tingkat SMP saja. Instruksi ini tolong diikuti,” kata Afif kepada Sumut Pos, Selasa (26/10).

Dilanjut Afif, sembari menunggu digelarnya PTMT pada awal November nanti, setiap sekolah tingkat SD sudah harus mempersiapkan insfrastruktur prokes di sekolah. “Dan ini harus dipantau dan harus ada standarisasinya. Kalau sarana prokesnya tidak memenuhi standarisasi, maka baiknya sekolah itu jangan diizinkan menggelar PTMT dulu. Apalagi kita tahu siswa SD ini tentu akan lebih sulit pengawasannya akan prokes dari pada siswa SMP. Ditambah lagi, siswa SD ini belum divaksin,” lanjutnya.

Tak cuma itu, Ketua Fraksi Partai NasDem itu juga mengingatkan, bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan tidak membuka PTMT tingkat SD secara keseluruhan. Akan tetapi, siswa SD yang boleh mengikuti PTMT adalah siswa kelas 4, 5 dan 6. “Yang saya tahu, siswa SD yang boleh PTMT itu adalah siswa kelas 4, 5 dan 6 dulu. Untuk kelas 1, 2 dan 3, itu belum boleh. Ketentuan ini juga harus jadi perhatian serius, jangan nanti siswa SD kelas 1 sampai kelas 3 juga ikut PTMT. Sesuai dengan instruksi Pak Wali, setiap sekolah harus punya Tim Satgas Covid-19, mereka ini harus bertanggungjawab dalam mengawasi jalannya aturan ini,” pungkasnya.

80% Siswa SMP Sudah Divaksin

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Gubsu Edy Rahmayadi di Aula T Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengungkapkan, dari 105.000 lebih pelajar tingkat SMP di Kota Medan yang memenuhi syarat untuk divaksin, saat ini sudah 80 persen sudah divaksin. Hal ini bisa terealisasi karena Pemko Medan menargetkan 5.000 pelajar setiap harinya divaksin. Sedangkan capaian vaksinasi Covid-19 terhadap para guru di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Medan, yakni untuk tingkat TK/PAUD, SD dan SMP, sudah mencapai 86 persen.

“Sisanya untuk guru yang belum divaksin, itu sebagian karena adanya guru yang komorbid dan ada juga yang sedang hamil atau masuk ke dalam batas kehamilan yang tidak boleh divaksin,” jelas Bobby.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Bobby Nasution juga turut memaparkan terkait dengan program guru penggerak yang menjadi program penting dari Mendikbud Ristek. Bobby Nasution menjelaskan guru-guru sekolah yang mengikuti program guru penggerak tersebut ada sebanyak 11 guru PAUD, 55 guru SD dan 40 guru SMP. “Semuanya telah mengikuti program guru penggerak tersebut,” tutupnya.

Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, dalam menggelar PTMT, yang paling penting adalah mengakselerasi vaksinasi dan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Berdasarkan semua riset, Nadiem mengatakan bahwa saat ini anak Indonesia telah kehilangan satu tahun pendidikan yang efektif sehingga dapat berdampak permanen apabila tidak di segera sikapi.

“Apabila tidak segera disikapi, berakibat terjadinya learning loss bagi anak didik, terutama bagi anak PAUD dan SD, PTMT ini sangat perlu dilakukan dibanding tingkat SMP dan SMA. Sebab, di tingkat PAUD dan SD yang paling rentan mengalami penurunan pembelajaran,” sebutnya.

Oleh sebab itu Nadiem Makarim meminta kepada setiap Kepala Daerah agar memprioritaskan vaksinasi kepada guru, baru setelah itu para siswa yang berumur 12 – 18 tahun. “Kami memohon dukungan dari setiap kepala daerah untuk mendukung kegiatan ini. Hal ini dilakukan agar diketahui positive rate di sekolah selama PTMT berlangsung,” tuturnya.

Sedangkan terkait program guru penggerak, Nadiem menyampaikan bahwasannya hal ini merupakan program yang sangat penting karena akan membawa perubahan bagi guru-guru lainya. “Guru penggerak ini akan menjadi prioritas dalam menempati kedudukan kepala sekolah atau pengawas sekolah, maka mereka yang telah lulus seleksi program guru penggerak inilah yang akan diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas di masing-masing daerah,” pungkasnya. (map)

loading...