Azzam Tuntut Gaji

Metropolis

MEDAN- Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Provsu), yang juga Sekdaprovsu Nurdin Lubis SH MM enggan menyikapi persoalan gaji Direktur Utama (Dirut) Tirtanadi, Azzam Rizal yang belum dibayarkan sejak Maret 2014 lalu. Nurdin berkelit dengan meminta kru koran ini menanyakan langsung kepada pihak direksi.

Azzam Rizal
Azzam Rizal

Sikap lempar bola ini tentu sangat bertolak belakang karena pengakuan direksi tak membayar gaji terhadap Dirut PDAM Tirtanadi Azzam Rizal diakibatkan adanya surat Nurdin Lubis pada Maret 2014.


“Untuk persoalan itu tanyakan langsung saja ke dewan direksi,” sebutnya singkat di sela-sela acara buka bersama di rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Medan, Sabtu (5/7) kemarin.  Pun begitu mengenai persoalan teknis lainnya di internal Tirtanadi, pria berkacamata itu enggan memberi penjelasan. “Bagus tanyakan ke dewan direksi saja. Saya tidak tahu persis angka-angkanya. Kapan dimulai dan terakhirnya saya tidak tahu. Untuk masalah teknis coba tanyakan ke dewan direksi saja ya,” ujarnya lagi.

Pasca-Azzam Rizal mendekam di Rutan Tanjunggusta Medan, posisi Dirut Tirtanadi yang dijabat Azzam Rizal tidak dianggap oleh Dewan Pengawas dan unsur direksi lainnya.

Sementara itu, Azzam Rizal ketika ditanyai mengakui, sejak dirinya mendekam di dalam sel dan kini masih banding ke Mahkamah Agung (MA), ada persoalan yang aneh terjadi. Di mana, dalam urusan pelaksanaan PDAM Tirtanadi dirinya tidak pernah dilibatkan lagi.

“Padahal saya inikan belum ada pemberhentian resmi, kalau saya diangkat melalui SK Gubsu, maka saya harusnya diberhentikan oleh SK Gubsu,” katanya.

Dia semakin terkejut ketika Sekda Pemprovsu yang juga Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi mengeluarkan surat pemberhentiannya sebagai Dirut pada Maret 2014 kemarin. Praktis, dengan adanya surat tersebut Azzam Rizal tak mendapatkan honor sebagai dirut dari PDAM Tirtanadi.

“Anehnya lagi, saya ini selain Dirut masih tercatat sebagai pegawai. Masa gaji saya sebagai pegawai juga tidak dibayar. Inikan aneh namanya, saya berharap Gubsu memberikan perhatian serius untuk PDAM Tirtanadi,” sebutnya.

Azzam Rizal melalui kuasa hukumnya sudah melayangkan gugatan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumut, Poldasu dan Kejatisu terkait permasalahan hukum yang dialaminya. Alasannya, ketiga institusi tersebut dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang didasari atas Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-77/PW02/5/203 tentang penghitungan kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi pada kegiatan penagihan rekening air PDAM Sumut tahun anggaran 2012.

Dasar gugatan lainnya yang  dilayangkan kuasa hukumnya, lantaran BPKP dianggap tidak berwenang menghitung kerugian keuangan negara sesuai UU RI No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Audit BPKP juga dirasa tidak mengacu pada standar pemeriksaan keuangan sesuai Peraturan BPK RI tahun 2007.

Terkait hal itu, Nurdin Lubis juga memilih tidak berkomentar banyak. “Ya proses hukumnya kan memang seperti itu. Artinya itu sah-sah saja dilakukan,” tuturnya.

Seperti diberitakan, Azzam Rizal divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, pada 18 Februari 2014 lalu. Azzam terbukti bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang anggaran PDAM Tirtanadi diduga sebesar Rp5 miliar. (mag-6/azw)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *