Bahas Penanganan Covid-19 di Sumut, Tito dan Mahfud Dinilai Tak Beri Solusi

Metropolis
DIABADIKAN: Gubsu dan Wagubsu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, diabadikan bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian, usai membahas perkembangan Covid-19 di Sumut, di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jl. Sudirman Medan, Jumat (3/7).PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
DIABADIKAN: Gubsu dan Wagubsu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, diabadikan bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian, usai membahas perkembangan Covid-19 di Sumut, di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jl. Sudirman Medan, Jumat (3/7).PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kunjungan kerja Mendagri, Tito Karnavian dan Meko Polhukam, Mahfud MD ke Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19.

Provinsi Sumatera Utara, Jumat (3/7), membahas perkembangan pandemi Covid-19, terkesan tidak substansial alias tidak solutif. Sebab, kedua menteri tersebut dalam pemaparannya, lebih banyak mengupas tentang sejarah virus Corona menyebar di dunia, bahaya serta pencegahan virus itu kepada masyarakat.


Tidak terdengar ulasan dari Mahfud dan Tito, tentang sinergitas yang mau dibangun antara pemda di Sumut dengan pemerintah pusat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Secara garis besar, Sumut Pos mencatat, pernyataan Mahfud MD hanya terkesan membela diri untuk meng-counter opini miring rakyat Indonesia bahwa pemerintah sangat lambat dalam menangani Corona. Sehingga angka orang yang terinfeksi hingga kini jumlahnya begitu tinggi.

Lebih hebat lagi penyampaian mantan Kapolri Tito Karnavian. Tito terlihat piawai dan menguasai permasalahan Covid-19, layaknya seorang ahli epidemiologi. Mulai dari mengurai sejarah kemunculan virus Corona dari Wuhan, China, masa inkubasi penyebaran virus hingga hal-hal lain seperti manfaat sinar matahari dalam membunuh korona di tubuh manusia.

Gubsu Edy Rahmayadi saat memberi pernyataan terakhir dalam pertemuan itu, tampak tak sungkan memuji keahlian Tito Karnavian memaparkan soal Covid-19. “Kami mohon maaf atas kekurangan (dalam penyambutan) ini. Jika kita vidcon, di sinilah kami. Kalau vidcon-vidcon lagi kita, bapak sudah tau di sinilah dia tempatnya. Saya baru tahu ini, kalau Mendagri yang dari Kapolri ini, bercerita soal Covid-19 sangat detil. Dokter saja belum tentu tahu ini, tapi perlu dicek kebenarannya ini,” ujarnya bernada seloroh yang langsung disambut tepuk tangan audiens.

Edy sebelumnya menjelaskan tentang langkah dan upaya yang dilakukan GTPP Covid-19 Sumut, sejak Corona menyerang Sumut hingga penanganannya saat ini. Dijabarkan dia, mulai dari porsi anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi. Bahwa pihaknya menargetkan anggaran senilai Rp1,5 triliun, yang dibagi tiga tahap melalui refocusing masing-masing sekitar Rp500 miliar. Uang tersebut diambil dari pemangkasan kegiatan/program di semua organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut.

Turur hadir Wagubsu Musa Rajekshah, Sekdaprovsu R Sabrina, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, sejumlah kepala daerah di Sumut, dan pimpinan OPD Pemprovsu.

Tak Solutif

Pengamat sosial dan politik asal Universitas Sumatera Utara, Warjio, yang dimintai tanggapan atas materi kunker kedua menteri itu mengatakan, tentu dalam penanganan pandemi Covid-19 sinergitas antara pemprov dan pusat tidak dapat dipisahkan. Pemda, menurut dia tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, apalagi UU mengisyaratkan mesti ada koordinasi intens.

“Harusnya pemerintah pusat dapat memberi perhatian lebih kepada daerah. Misalnya kemudahan sinergitas dalam hal birokrasi administrasi. Yang kedua, dalam konteks pemberian bantuan keuangan. Sebab bagaimanapun ini menjadi isu yang penting, kemudian daerah mampu menangani Covid-19 di daerahnya, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Namun jika pejabat pusat datang dan tidak memberi solutif malah terkadang lebih menimbulkan persoalan-persoalan tidak perlu, ini juga tidak akan memberi kepercayaan ke daerah,” urainya.

Konteks sinergitas inilah menurutnya yang mesti dilihat pemerintah pusat saat datang ke daerah. Dan mesti ditekankan pejabat pusat ke daerah, sehingga bisa memberi kepercayaan pemda melakukan implikasi-implikasi kebijakan menangani semua persoalan, termasuk Covid-19 di Sumut. “Istilahnya tidak sekadar beri persoalan atau ‘angin surga’, tetapi ada langkah solutif yang dapat dilakukan kepala daerah. Karena apapun yang dijalankan kepala daerah adalah ketegasan dari pusat. Solutif apa yang akan dilakukan itu. Jika tidak tentu ini akan jadi persoalan tersendiri lagi di daerah. Karena kepala daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakatnya,” katanya. (prn)

loading...