Berharap Ada Implementasi Kebijakan yang Lebih Segar

Sumatera Utara

Buah Tangan T Erry Nuradi dari Kuliah Singkat di Harvard (2/habis)

Sistem dan manajemen keuangan pada perusahaan yang diadopsi, pemerintahan kota dan kabupaten di Amerika Serikat berjalan sangat transparan dan akuntabel.


PANDA MT SIALLAGAN, Medan

City Manager sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kewenangan penuh menyusun program lengkap dengan anggarannya. Program ini kemudian dikonsultasikan kepada Dewan Kota untuk selanjutnya disetujui sebagai program pembangunan atau pelayanan.

City Manager juga memiliki tugas dan kewenangan menjalin menjalin kemitraan atau kerja sama dengan pihak swasta atau perusahaan untuk menggalang dana. Pendapatan dari sektor pajak dan retribusi, juga sepenuhnya dikelola Dewan Kota. Federal hanya kebagian peran mengurusi pajak tambang dan kemudian dialirkan ke daerah. Jumlahnya sangat kecil, ha nya berkisar 5 persen dari total anggaran.

“Federal tak lagi mengurusi pendapatan dan pengeluaran daerah. Federal hanya mengurusi pajak tambang. Oleh karenanya, bantuan dana dari Federal hanya sekitar 5 persen,” ujar T Erry Nuradi.
Bincang-bincang dengan T Erry Nuradi berlangsung santai. Ia tampak memahami dengan baik materi yang diperoleh selama kuliah singkat di Harvard. Setelah berbagi cerita
tentang kepemimpinan strategis terutama relasi antara eksekutif dan legislatif, sistem pengelolaan keuangan, T Erry kemudian bicara materi lain dalam perkualian tersebut.

Terkait manajemen baru pelayanan publik, kata T Erry Nuradi, para bupati/wali kota memperoleh pembelajaran tentang reinventing pemerintahan (reinventing goverment), pentingnya alat analisis untuk pengambilan sebuah keputusan, kemitraan pemerintah dengan swasta, kerjasama dan persaingan antar pemerintah daerah dan lain-lain.

T Erry Nuradi menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan swasta. Dalam konteks ini, pihak swasta diberi kesempatan melakukan program pemerintah. Secara umum pemerintah daerah di Amerika tak lagi kesulitan dalam hal keuangan. Program dan kebijakan lebih fokus pada pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Hal menarik lain adalah munculnya kompetisi antardaerah untuk menunjukkan diri sebagai yang terbaik. Citra teramat penting. “Hal ini dapat dipahami sebab wali kota dan anggota legislatif memang para tokoh dan secara finansial sudah sangat mapan. Jadi mereka memilih jadi wali kota atau anggota dewan bukan untuk mencari uang, tapi mengabdi dan melayani rakyat sebaik-baiknya,” ujar T Erry Nuradi.
Namun demikian, kompetisi antardaerah tidak berarti tidak terjalin kerjasama. Justru sebaliknya, selalu terjalin komunikasi dan kerjasama antardaerah sebagai perwujudan pembangunan lintas wilayah. Dia mengambil contoh antara Kota Tebingtinggi dengan Kabupaten Serdangbedagai. Selama ini, penanganan sampah antara kedua daerah belum terkordinasi secara baik. Mestinya, jika Pemko Tebingtinggi ingin membuang sampah di Sergei, harus ada kerjasama konkret, misalnya sama-sama membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan potensi keuntungan dari pengelolaan sampah tersebut bisa dibagi sebagai pendapatan asli daerah masing-masing.

Selanjutnya, terkait pembangunan berkelanjutan (sustanaible development), mereka diajarkan tentang pentingnya merencanakan program pembangunan berkelanjutan, bagaimana membangun sebuah kota atau daerah tanpa menyebabkan dampak buruk di masa depan.

T Erry menjelaskan, pembangunan berkelanjutan terkait dengan banyak hal, misalnya urbanisasi, globalisasi, sehingga kebijakan terkait hal itu harus visioner. Selain itu, tantangan menghadapi urbanisasi dan transportasi turut menjadi pembahasan penting. Maka, pembangunan sebuah kota juga harus direncanakan dengan konsep berkelanjutan. Pola pembangunan kota-kota di Indonesia, misalnya, kerap melupakan konsep berkelanjutan, sehingga tata kota kerap bongkar pasang dari waktu ke waktu. Penggusuran rumah-rumah warga untuk pembangunan fasilitas publik yang baru, antara lain menjadi indikasi lemahnya perencanaan pembangunan berkelanjutan.
Menariknya, kata T Erry Nuradi, meskipun Amerika sudah tergolong negara megapolitan, tapi mereka tak melupakan konsep pembangunan pedesaan, yang juga direncanakan secara berkelanjutan. Itulah sebabnya pedesaan negara superpower itu lebih terasa sebagai tempat yang nyaman dan indah, layak dijadikan destinasi wisata. Sistem pertaniannya juga sangat modern, jauh dari kesan kumuh sebagaimana umumnya kampung dan pedesaan di Indonesia.
T Erry Nuradi mengatakan, secara umum konsep pembangunan berkelanjutan diselaraskan dengan kampanye mengurangi pemanasan global (global warming). Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan, kawasan atau ruang terbuka hijau harus dipertahankan dan diperluas jika memungkinkan. Kawasan atau tak hanya berfungsi mengurangsi pemanasan global, tapi juga memperkuat daya serap tanah terhadap air. Semua ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas kota, terutama terkait penanganan banjir.

“Pembangunan berkelanjutan untuk mengantipasi global warming ini lebih serius penekanannya. Mereka mencontohkan, dulu ketebalan es di kutub utara sangat tidak memungkinkan untuk bisa cair. Tapi kini kutub utara sudah mencair. Itulah yang menyebabkan banyak pulau-pulau di Indonesia tenggelam. Maka itu, pembangunan tak bisa lagi dilakukan secara serampangan, tapi harus berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek lingkungan,” ujarnya.
Akhirnya, T Erry Nuradi mengatakan, sangat banyak pelajaran menarik diperoleh selama kuliah di Harvard, meskipun waktunya hanya tingga minggu. Dan secara lebih rinci, hasil perkuliahan itu akan dirangkum dalam laporan ilmiah yang akan diserahkan kepada Gubernur dan Mendagri.

Dia berharap, mudah-mudahan dari laporan seluruh bupati/wali kota yang berangkat ke Harvard itu, ada implementasi-implementasi kebijakan yang lebih segar, baik soal hubungan antara eksekutif dengan legislatif, pelayanan publik dan pembangunan yang lebih manusiawi dan bermartabat. (***)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *