BKN Terbitkan NIP, 100 PPPK Medan Segera Terima SK

Metropolis Pendidikan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) 100 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang akan bekerja di jajarannya. Saat ini, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, sedang mempersiapkan proses pembuatan SK pengangkatan ke-100 PPPK yang dimaksud.

PPPK: Guru honorer di Kota Medan. Sebanyak 100 pegawai honorer di Kota Medan akan segera menerima SK sebagai PPPK, mayoritas guru.
PPPK: Guru honorer di Kota Medan. Sebanyak 100 pegawai honorer di Kota Medan akan segera menerima SK sebagai PPPK, mayoritas guru.

“NIP ya sudah keluar dari BKN, ada 100 PPPK, itu sudah kita terima sekitar 3 hari yang lalu,” ucap Kepala BKDPSDM Kota Medan, Muslim Harahap, kepada Sumut Pos, Rabu (3/2).


“Selama ini sudah mau kita buat SK-nya, tapi nggakn

bisa kalau NIP-nya belum keluar. Nah ini NIP-nya sudah kita terima, makanya saat ini sedang kita siapkan SK-nya,” ujarnya.

Proses pembuatan SK ditarget selesai dalam minggu ini. Hal itu agar para pegawai PPPK tersebut dapat mulai bekerja. “Kita maunya secepat mungkinlah, supaya mereka bisa mulai bekerja karena kebutuhan akan kinerja mereka memang dibutuhkan,” jelasnya.

Kata Muslim, dari total 100 pegawai tersebut, mayoritas merupakan tenaga pendidik atau guru. Sisanya bertugas sebagai tenaga penyuluhan.

Sebelumnya, Muslim mengatakan telah mengusulkan penambahan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di jajaran Pemko Medan untuk tahun 2021. Pasalnya sampai saat ini, Pemko Medan masih kekurangan sejumlah pegawai untuk mengisi sejumlah formasi di jajarannya.

“Sudah kita usulkan ke pemerintah pusat kebutuhan kita akan ASN dan PPPK di tahun 2021. Kebutuhan penambahan pegawai pasti ada, karena setiap tahun pasti ada saja yang pensiun,” jawabnya.

Dikatakan Muslim, pihaknya sudah mengajukan lebih dari 3.000 ribu formasi untuk mengisi formasi ASN dan PPPK di Kota Medan. “Sudah kita ajukan sekitar 3.000 lebih formasi. Yang kita ajukan anjab (analisis jabatan) ABK (analisis bebas kerja) nya, ini loh yang butuh kami. Yang sudah pensiun sekian-sekian, jadi yang kami butuhkan sekian-sekian. Ditambah jumlah yang memang masih kosong dari tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.

Dari total 3.000 lebih formasi ASN dan PPPK yang diusulkan itu, mayoritas formasi yang diusulkan adalah tenaga pendidik atau guru. “Kebutuhan akan guru SD saja lebih dari 1.000 orang. Formasi itulah yang akan diisi oleh PPPK, kalau misalnya semua formasi yang kita usulkan disetujui,” tuturnya.

Hanya saja, sebut Muslim, semua itu masih dalam usulan. Belum ada kepastian, berapa jumlah formasi yang akan disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) untuk dibuka pada tahun ini, baik untuk ASN maupun PPPK.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution, meminta Pemko Medan untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat tentang jatah PPPK dan PNS untuk Kota Medan di tahun 2021.

“Infonya untuk tahun 2021 ini pemerintah pusat akan merekrut satu juta PPPK. Nah kita perlu tahu berapa untuk Kota Medan. Mengingat Kota Medan ini kota besar, ditambah lagi kita sangat membutuhkan tenaga kesehatan dan guru,” tandasnya. (map)

loading...