Bupati Diminta Cepat Tangani Pengungsi Sinabung

Metropolis
Foto: Pardy/PM Ratusan warga Desa Gurukinayan Kecamatan Payung, Karo menyerbu kantor bupati, menuntut  Bantuan Dana Rumah (BDR) dan Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT). Tak kunjung ditemui Bupati Karo Trekelin Brahmana, warga pun bentrok dengan Sat Pol PP. Seorang pengunjuk rasa, Sartono Sembiring (55) terjatuh dan tewas di ruang kerja bupati.
Foto: Pardy/PM
Ratusan warga Desa Gurukinayan Kecamatan Payung, Karo menyerbu kantor bupati, menuntut Bantuan Dana Rumah (BDR) dan Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT). Tak kunjung ditemui Bupati Karo Trekelin Brahmana, warga pun bentrok dengan Sat Pol PP. Seorang pengunjuk rasa, Sartono Sembiring (55) terjatuh dan tewas di ruang kerja bupati.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo dinilai lambat dalam menangani persoalan korban erupsi Gunung Sinabung, masyarakat menjadi resah sehingga muncul konflik. Anggota DPRD Sumut asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Karo, Astrayuda Bangun menyayangkan sikap Bupati Karo yang seakan cuek dengan masalah korban pengungsi.

Menurutnya, kebijakan antara Pemkab Karo dengan masyarakat soal bantuan sudah dibuat sebelumnya. Namun, dibatalkan sepihak oleh Kepala BPPB Kabupaten Karo.


“Bupati harus segera mencopot kepala BPBD Karo jika terindikasi mengubah kebijakan yang sudah ditetapkan Bupati melalui SK terkait pembiayaan relokasi Mandiri pengungsi Desa Gurukinayan,” sebut Astrayuda, Rabu (19/10).

Politisi Gerindra itu tidak dapat menutupi kekecewaannya terhadap kinerja aparatur di Pemkab Karo dalam mendata jumlah penerima bantuan. “Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena persoalan pengungsi ini sudah terjadi untuk jangka waktu yang panjang. Artinya, pendataan mereka sudah seharusnya lengkap. Tapi apapun masalahnya, jika SK Bupati telah dikeluarkan untuk penerima yang berhak menerima dana relokasi maka ini harus dbayarkani sesuai jumlah yang ada dalam SK tersebut,” jelasnya.

Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI-P, Baskami Ginting menambahkan, jika SK Bupati telah dikeluarkan untuk warga pengungsi yang berhak menerima dana relokasi. Maka, tidak ada alasan untuk menunda penyaluran pemberian bantuan tersebut.

“Kalau tidak ditunda pembayaran bantuan, masalah keributan ini tidak akan terjadi,” sebut putra asal Karo itu.

Lebih jauh, Baskami mendesak agar aparat penegak hukum menyelidiki kematian salah seorang warga saat melakukan aksi demontrasi. “Seharusnya ada dialog menyikapi dan mencari solusi terbaik untuk warga pengungsi Gurukinayan. Namun Pemkab Karo terkesan sangat tidak bijaksana, karena tidak ada yang menerima aspirasi masyarakat pengungsi. Padahal, sudah cukup banyak korban akibat masalah erupsi Gunug Sinabung,” paparnya.

Kepada Bupati Karo, Baskami berpesan agar bertindak tegas untuk mengatasi masalah ini serta jangan membuat keputusan yang ambivalen. “Pejabat yang tidak mampu mengurusi para pengungsi Sinabung harus diganti, agar kejadian serupa tidak terulang kembali dikemudian hari,” tukasnya.

Sementara itu, menyikapi kericuhan yang terjadi di Kantor Bupati Karo kemarin, Deputi III BNPB Pusat Hermansyah beserta Direktur BNPB Pusat Tety Saragih turun ke Karo untuk memantau dan memastikan secara langsung atas kericuhan yang menyangkut relokasi mandiri tesebut, Rabu (19/10) jam 16.00 WIB.

Didampingi Bupati Karo Terkelin Berahmana, Dandim 0205/TK Letkol Inf Agustatius Sitepu, Kapolres Karo AKBP Rio Nababan dan pejabat lainnya, Hermansyah mengatakan, Pemkab Karo harus cepat mengambil langkah guna menangani pengungsi Sinabung, agar tidak terjadi lagi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pun demikian, Bupati Karo Terkelin Brahmana harus tegas dan mengevaluasi kinerja yang dikerjakan BPBD Karo dengan membuat laporan setiap minggunya.

“Kali ini saya marah. Kenapa mesti diperlambat pencairan dana itu? Kasihan warga, mereka juga saudara kita, ini kali kedua saya ke Karo,” tegas Hermansyah.

Menurutnya, dana bantuan untuk pengungsi Sinabung sudah lama disalurkan, terhitung sejak Desember 2015 lalu. Bahkan, bantuan pemerintah untuk Kabupaten Karo terbesar dibandinghklan daerah lain, sehingga tidak ada istilah dana itu tidak cukup.

Diungkapkannya, untuk biaya rumah dan lahan pertanian bagi pengungsi Sinabung, pemerintah mengucurkan bantuan sebesar Rp110 juta. Sedangkan di Manado hanya sebesar Rp40 juta, Merapi Rp30 juta, Lombok Rp30 juta, Aceh Rp40 juta. Dan kali pertama, wilayah karo difasilitasi dengan bantuan Lahan Usaha Tani.

“Saya harapkan agar segera terlaksana dan dipercepat. Jika tidak selesai pada tahun ini, dana akan ditarik ke pusat. Makanya tidak ada kata tidak, harus selesai. Kita bertemu di Tanah karo ini ketika ada masalah, dan harapan ke belakangnya jangan lagi terjadi. Untuk mempertegasnya lagi, saya akan menitip tiga orang tenaga ahli yang telah berpengalaman di bidang ini, selama 2 minggu di Karo,” katanya.

Armansyah juga meminta hasil dari kesimpulan pertemuan tersebut dan Plt BPBD Karo Ir Matius Sembiring mengaku siap melaksanakan dana siap pakai yang sudah diverifikasi bagi penerima manfaat, membantu pencairan dana, membangun dengan struktur tahan gempa, dan pembangunan bulan desember sudah selesai, anggaran sudah cukup, dan sosialisasi kepada warga masyarakat.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *