Biasanya hari jadi atau Hari Ulang Tahun (HUT) penuh harapan dan target untuk satu tahun ke depan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ulang tahun kemarin malah mendapat ‘tekanan’. Bagaimana tidak, sang pemimpin, Presiden Republik Indonesia, SUsilo Bambang Yudhoyono (SBY), malah memberikan pesan yang cukup serius.
Ya, pada acara yang dipusatkan di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat itu SBY meminta anggota Polri untuk tidak korupsi. “Tuntaskan reformasi birokrasi internal Polri. Cegah dan berantas semua bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme di jajaran Polri,” begitu kata SBY.
Bayangkan bagaimana menerapkan kalimat SBY tadi. Ayolah, pada amanat tersebut ada kata ‘semua bentuk korupsi’ harus diberantas bukan? Inilah yang agak repot, pasalnya korupsi yang dimaksud oleh SBY tidak sekadar penyelewengan uang. Korupsi waktu juga termasuk bukan? Lalu, bagaimana dengan korupsi kebijakan?
Memang, soal korupsi uang yang melibatkan anggota Polri belum ada yang begitu menghebohkan selain pengaduan mantan istri Brigadir Jenderal Y ke Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Namun, dari kalimat SBY tadi seakan mengatakan kalau memang ada korupsi di tubuh Polri bukan?
Tapi sudahlah, berbicara soal korupsi tidak akan habis-habisnya. Ini masih soal penyelewengan dana, bagaimana dengan penyelewengan waktu atau kebijakan atau yang lainnya? Fiuh, pasti akan lebih komplek lagi.
Kembali ke HUT Polri, peringatan itu jelas-jelas tidak mirip acara ulang tahun anak balita. Tidak ramai warna. Tidak pakai badut. Dan, tidak penuh ceria. Makin menyesakkan dada adalah peringatan HUT di Papua. Anggota Polri yang berada di sana tidak memperingati hari jadi mereka pada 1 Juli. Mereka memperingatinya pada 2 Juli. Lho, apakah Polri di Papua dan provinsi lain itu beda?
Ternyata tidak sesederhana itu. Polisi di Papua harus legowo mengundurkan peringatan HUT ke-66 Bhayangkara karena bertepatan dengan dengan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Kebijakan Kapolri peringatan di Papua dilaksanakan 2 Juli,” begitu pernyataan dari Kadiv Humas Polri, Irjen Saud Usman Nasution.
Setelah memberikan pernyataan itu pada media, Saud menambahkan seluruh personel Polri di Papua saat ini fokus melaksanakan pengamanan guna menghindari gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat menyusul peringatan hari jadi OPM tersebut. Bendera Bintang Kejora, simbolnya OPM, pun dijadikan barang haram untuk dikibarkan.
Hasilnya, Bintang Kejora tetap berkibar di Papua, kemarin. Tidak itu saja, peristiwa penembakan yang diduga kelompok OPM terhadap seorang kepala desa di wilayah perbatasan Papua dan Papua Nugini pun terjadi. Kepala Desa Saweotami, Wembi, Johanes Yanafrom (30) tewas tertembak sekitar pukul 09.15 WIT. Jika begitu, bukankah lebih baik peringatan hari jadi tetap dilaksanakan pada 1 Juli bukan?
Maksud saya begini, atas nama keamanan HUT di Papua ditunda. Nah, setelah ditunda, ternyata tetap saja kecolongan. Jadi, kenapa harus ditunda jika ternyata kecolongan juga? Begitulah pikiran sederhana saya.
Ya, persis ketika SBY mengatakan ‘cegah dan berantas semua bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme di jajaran Polri’. Pikiran sederhana saya mengatakan, pasti ada sesuatu yang menyebabkan SBY berkata demikian bukan? Ya, adalah sangat lucu ketika seorang presiden sembarangan bicara. Pastinya, dia telah memikirkan sesuatu sebelum berucap. Dan, latar belakang pemikirannya tentunya ada sebab. Nah, sebabnya apa? Sudah ada korupsi di tubuh Polri atau sudah ada gejala?
Tapi sudahlah, setidaknya apa yang diungkapkan oleh SBY adalah sebuah pesan baik agar Polri semakin baik. Bagaimanapun di pundak Polrilah keamanan negeri ini. Ya, sekali lagi selamat HUT ke-66 Bhayangkara! (*)