Copot Kepala BIN

Metropolis
str/afp photo
str/afp photo

SUMUTPOS.CO- Sejumlah pihak mempertanyakan peran Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)  Sutiyoso dalam meredam potensi kerusuhan atas nama agama dan ras seperti terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

“Pecat Sutiyoso! Ganti kepala BIN-nya. Berapa kali kecolongan begini? Kerjanya apa dia? Copot saja sudah, enggak usah repot,” ujar Politikus PKB, KH Maman Imanulhaq, usai memimpin doa Hijrah Nasional di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (14/10).


Maman menjelaskan setidaknya ada dua kejadian besar yang terjadi di Indonesia atas isu agama dan ras di hari raya umat Muslim, yaitu Kasus Tolikara, Papua dan kasus Singkil, Aceh.

“Harusnya sudah dari awal BIN tahu soal ini. Namanya juga intelejen. Paling tidak bisa meminimalisir kekerasan,” tambah dia.

Pernyataan serupa datang dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang mendesak pencopotan Sutiyoso dari jabatan nomor satu di BIN karena dinilai gagal mengantisipasi peristiwa pembakaran rumah ibadah dan bentrok warga di Singkil.

“Selain Kepala BIN, kami meminta Kapolda Aceh Irjen Husein Hamidi, dan Kapolres AKBP Budi Samekto untuk dicopot dari jabatannya karena gagal mengamankan warga korban bentrok,” ujar Ketua GMKI Ayub Manuel Pongrekun.

Insiden tersebut, menurut Ayub, seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah jika saja BIN bekerja maksimal sehingga kerusahaan bermotif SARA ini tidak perlu terulang kembali. Dia menilai kerusuhan berdarah di Aceh Singkil menjadi bukti bahwa Sutiyoso dan jajaran BIN tidak mampu menjalankan tugas-tugas intelijen.

“Kasus Tolikara pada Juli 2015 lalu dan pembakaran rumah ibadah kali ini menunjukkan betapa Sutiyoso gagal lagi melaksanakan tugasnya, tuturnya.

Ironisnya, lanjut Ayub, aparat keamanan setempat tidak mampu menunjukkan rasa aman terhadap warganya. Untuk itu, dia mendesak Kepala Polri Badrodin Haiti menindak tegas jajarannya yang gagal memberikan jaminan kemananan di Aceh SIngkil.

MUNANDAR/afp photo MENGUNGSI: Warga Aceh Singkil mengungsi ke Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah
MUNANDAR/afp photo
MENGUNGSI: Warga Aceh Singkil mengungsi ke Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah

“Kapolri harus bertindak bukan mengembangkan argumen sesat bahwa yang terjadi adalah bentrok warga. Harus ada yang bertanggung jawab terhadap pecahnya kerusuhan di Singkil,” ujarnya.

Kapolri Badrodin Haiti di Bandara Internasional Kualanamu, (KNIA), Rabu (14/10), mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah tindakan untuk menekan bentrok susulan di Singkil. Salah satu tindakan yang diambil adalah penyekatan di wilayah perbatasan Sumut dan Aceh.

“Telah dilakukan penyekatan, karena ada beberapa masyarakat yang mengungsi ke Sumut. Tentu kita akan melakukan berbagai upaya supaya masyarakat bisa tenang,” katanya.

Selain itu, Badrodin memastikan para pelaku kerusuhan akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setidaknya ada sekitar 40 warga, kata Badrodin, yang telah diamankan hingga saat ini.

“Ada sekitar 40 lebih yang sudah ditangani dan ditangkap untuk proses pemeriksaan. Nanti dari hasil pemeriksaan, siapa-siapa yang bisa dijadikan tersangka akan dijadikan tersangka,” ujarnya.

Badrodin kembali menjelaskan, insiden tersebut berawal sejak dua bulan lalu. Ada 21 rumah ibadah yang tak memiliki izin di wilayah tersebut. Sebagian rumah ibadah kemudian telah menyelesaikan urusan administrasi dan mendapat izin.

Sehari sebelum kerusuhan pecah atau pada Senin (12/10), Badrodin mengatakan, sudah ada pembicaraan dan kesepakatan antara pemerintah daerah, termasuk Bupati, dengan tokoh masyarakat yang ada di Aceh Singkil. Kesepakatan itu menyebut bahwa pelaksanaan pembongkaran rumah ibadah dilakukan dua minggu setelah kesepakatan dicapai.

“Tetapi sebagian (warga) tidak mengakui kesepakatan yang dibuat sehingga masyarakat melakukan aksi anarkis,” kata mantan Kapolda Sumut itu.

Sedikitnya empat jam, Badrodin menunggu di KNIA untuk terbang ke Aceh Singkil lantaran kabut asap masih tebal menyelimuti bandara kebanggaan warga Sumut itu. Akhirnya, Badrodin bertolak ke Singkil dengan pesawat kecil.

Uskup Agung Medan, Anicetus B Sinaga menyesalkan kasus di Aceh Singkil. Ia menduga peristiwa itu merupakan sisa ‘penyakit’ enam tahun lalu.

“Sebagai Uskup Agung Medan, ada tiga hal yang saya nyatakan. Pertama kejadian itu sangat disesalkan, untuk selanjutnya mari berbagi belas kasih, melupakan segalanya, dan bangun rasa persaudaraan sesama umat,” katanya.

Kapolresta Medan AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto menegaskan bahwa situasi keamanan di Kota Medan tidak terpengaruh bentrokan dan pemebkaran rumah ibadah di Singkil, Selasa (13/10).

“Situasi Medan kondusif. Kami berharap masyarakat tenang dan tidak terprovokasi,” katanya di sela-sela kegiatan ‘The 3Rd Asian Apostolic Congress On Mercy 2015’ di Hotel Santika, Medan, kemarin.

Pihak keamanan, pemerintah, dan pemuka agama termasuk Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Sumut, lanjut dia, sudah bertemu dan sepakat untuk memperketat pengamanan.

Oleh karena itu, Mardiaz mengimbau masyarakat tidak perlu resah dan bahkan harus ikut menjaga ketentraman dan keamanan di Kota Medan.

“Masyarakat juga diminta hanya mempercayai informasi resmi atau seutuhnya sehingga tidak mudah diprovokasi,” katanya.

Anggota DPD Parlindungan Purba, juga berharap Sumut bisa tetap kondusif.

“Saya percaya masyarakat Sumut cukup dewasa dalam menyikapi berbagai permasalahan dan yakin pihak kepolisian dan pemerintah bisa menjaga kekondusifan di Sumut,” katanya.

Dari Aceh, Bupati Aceh Singkil, Safriadi mengatakan, pascainsiden antarwarga beda agama di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Selasa (13/10) siang, sudah 7.000 orang warga Aceh Singkil nonmuslim yang eksodus ke wilayah Sumut.

“Mereka mengungsi mungkin karena khawatir akan ada ekses lanjutan dari peristiwa ini. Tapi berkat kesigapan aparat keamanan, Polri dan TNI yang bahu-membahu mengendalikan situasi, kini kondisi di  Aceh Singkil sudah aman dan terkendali. Untuk itu, kami imbau para pengungsi segera kembali,” kata Safriadi di sela-sela kunjungan Kapolri Badrodin Haiti dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah ke Singkil, Rabu (14/10)
Sebagaimana dilaporkan Bupati Aceh Singkil, para pengungsi itu terpencar di Kabupaten Pak-pak Bharat, Manduamas di Tapanuli Tengah, dan di perbatasan Dairi. Di satu lokasi jumlah terbanyak pengungsi sekitar 5.000 orang, di lokasi lain 2.000 orang. Mereka ada yang bernaung di sekolah, di rumah camat, dan tempat lainnya.

Safriadi mengatakan dirinya akan berkunjung ke titik-titik pengungsi di Sumut untuk melihat kondisi warganya yang eksodus ke Sumut. Kunjungan itu sekaligus mengantar bantuan masa panik dan menyampaikan bahwa kondisi di Aceh Singkil sudah kondusif, sehingga tak ada lagi alasan bagi para pengungsi untuk tetap bertahan di luar Aceh.

Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto mengatakan bahwa ia sudah menyampaikan kepada Bupati Aceh Singkil untuk segera meminta warganya yang mengungsi ke wilayah Sumut untuk segera kembali ke Singkil.

Menangani kasus ini, Kementerian Sosial mengirim personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) ke Aceh Singkil. Tak ketinggalan bantuan logistik juga bakal dikirim ke Tapanuli Tengah, tempat warga mengungsi.

“Kemsos dari kemarin sudah menyiapkan Tagana. Hari ini mereka sudah sampai di sana. Direktur Bencana Sosial juga di sana,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai memberi ceramah peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1437 Hijriah di GOR Tri Dharma PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Rabu (14/10).

“Sudah didorong bantuan logistik juga, sekarang baru sampai Medan (logistiknya),” imbuh dia.

Khofifah mengatakan, sekitar 2.500 pengungsi saat ini menempati gedung sekolah dasar di Tapanuli Tengah yang difungsikan sebagai tempat tinggal sementara. Namun, Kemensos tetap mencarikan tempat evakuasi yang layak untuk mereka dengan tetap mengirimkan bantuan logistik yang sesuai kebutuhan para pengungsi.

“Jadi ada 2.500-an masyarakat dari Aceh Singkil itu sekarang mengungsi di Tapanuli Tengah. Jadi tugas Kemensos adalah bagaimana mereka mengungsi di sebuah tempat yang relatif memungkinkan mereka untuk bisa tinggal sementara dengan baik, lalu logistiknya relatif terpenuhi,” ujar Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu.

Selain itu, sambung dia, kementeriannya juga akan berkoordinasi dengan instansi-instansi kabupaten terkait untuk memisahkan pengungsi pria dan perempuan. Hal ini untuk menghindari fitnah jika mereka tidur dalam satu ruangan.

Khofifah mengatakan, kementeriannya juga akan melakukan assessment untuk menentukan perlu atau tidaknya kehadiran pekerja sosial (peksos) demi memulihkan trauma masyarakat, khususnya kaum ibu dan anak.

“Kami koordinasikan kembali, misalnya pemisahan laki-laki dan perempuan. Kebutuhan kidswear selalu disiapkan untuk kebutuhan anak-anak pengungsi. Kami akan melakukan assessment apakah mereka membutuhkan trauma healing dan konseling,” tandas sang menteri. (jpnn/ted/smg/bbs/val)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *