solideo/sumut pos
KARO, SUMUTPOS.CO – Puluhan emak-emak asal Desa Negari, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo mendesak Bupati Karo Terkelin Brahmana untuk menonaktifkan Kepala Desa Negari, Pelita Purba.
Dalam pertemuan dengan Bupati Karo, Erika br Ginting mengungkapkan, bahwa mereka membawa masalah pertanggung jawaban Dana Desa 2017 dan 2018 ke ranah hukum. Hanya saja, laporan pengaduan yang mereka sampaikan ke Polres Tanah Karo, Juli 2019 lalu, hingga kini tak kunjung jelas.
“Tapi sampai detik ini, kasus tersebut belum diproses sehingga kami datang ke Bupati Karo meminta bantuan untuk oknum Kades tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya. Mengingat kami warga Desa Nageri sudah muak melihat tingkah lakunya, maupun arogansi dia selaku Kades,” tutur Erika.
“Tolong Pak Bupati percepat oknum Kades tersebut diberhentikan karena warga takut silap dengan sikapnya sekarang ini. Seolah-olah beliau kebal hukum,” ungkapnya. Elisabet br Sitepu meminta Bupati Karo Terkelin Brahmana memperhatikan mereka dalam kasus tersebut.
“Kasihani kami Pak Bupati, hanya Pak Bupati yang bisa membantu kami. Sebab masalah ini sudah lama berlarut-larut tak kunjung selesai. Kami tak tahu harus berbuat apa. Sebab kasus ini juga sudah ditangani Polres tapi belum ada tanda-tanda penyidikan dimulai,” katanya. Terkelin Brahmana meminta warga Desa Nageri yang menemuinya di ruang kerja Kantor Bupati Karo, Kamis (29/8), untuk bersabar dan menunggu hasil pemeriksaan polisi.
“Kita tunggu saja, itu ada mekanisme, sistem penanganan kasus. Itu urusan hukum,” ujar Bupati Karo. Merespons tuntutan warga meminta pemberhentian Kades Nageri, Terkelin menyatakan hal itu tidak bisa dilakukan semena-mena.
“Saya tidak dapat semena-mena memberhentikan seseorang berdasarkan tidak suka. Yang saya mau harus ada regulasi dan tingkat kesalahannya yang melawan hukum. Jika ini ada segera akan saya perintahkan Inspektorat untuk mengaudit kinerjanya dan Dinas PMD sebagai teknis buatkan kajian.
Jika layak dan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan maka saya akan laksanakan amanah undang-undang,” ujar Terkelin. Dalam pertemuan itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana menghubungi Polres Tanah Karo mempertanyakan proses penanganan kasus Kades Nageri yang dilaporkan warganya.
Di perbincangan melalui telepon, yang didengar para emak-emak warga Desa Nageri itu, penyidik Polres Tanah Karo menjelaskan bahwa penyidik memerlukan sejumlah data dari Inspektorat Pemkab Karo.
Usai menerima penjelasan dari Polres Tanah Karo, Terkelin Brahmana menyatakan akan segera memerintahkan Kepala Inspektorat Pemkab Karo, Philemon Brahmana memberikan data yang diperlukan Kepolisian.
“Hari ini juga akan kita perintahkan Inspektorat memberikan hasil audit yang dibutuhkan. Pada prinsipnya Pemda Karo siap apa yang diminta penyidik,” tegas Terkelin.
Kepala Inspektorat Philemeon Brahmana menyatakan akan segera memberikan data yang diperlukan Kepolisian. “Sesuai instruksi Bupati Karo, sekarang, besok, lusa atau kapan saja kami siap memberikan apa yang diperlukan. Kami menunggu kedatangan penyidik,” tegasnya. (deo/han)