PASLON_Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut yakni Edy Rahmayadi- Musa Rajeckshah (kanan) dan Djarot Saiful Hidayat- Sihar Sitorus (kiri) bergandengan tangan usai pencabutan nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018 di Hotel Grand Mercure Medan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 tinggal dua bulan lagi. Namun, upaya sosialisasi tentang kapan masyarakat akan menggunakan hak pilihnya, belum menunjukkan dampak positif. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum tahu kapan tanggal pencoblosan.
Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 11-15 April 2018 dan dirilis tanggal 26 April lalu, 51 persen responden mengaku tidak mengetahui waktu pemilihan. Hasil survei ini sejalan dengan pengakuan sejumlah masyarakat saat diwawancai Sumut Pos, Rabu (2/5).
Sebagaimana disampaikan Ilham (40), seorang penarik becak motor yang tinggal di kawasan Medan Tembung. Dia mengaku tidak mengetahui kapan jadwal pencoblosan Pilgub Sumut 2018. Meskipun katanya, ada beberapa baliho yang terpasang di sejumlah tempat di Kota Medan.
“Ada juga orang partai itu yang datang ke kita, tetapi mereka cuma bilang untuk memilih calon gubernur saja nanti. Waktunya saya tidak tahu kapan, mungkin nanti akan datang lagi orang itu,” katanya.
Seorang ibu rumah tangga bernama Supiah (60), juga mengaku tidak tahu kapan Pilgub berlangsung. Warga Deliserdang ini bahkan mengaku tidak tahu siapa yang mejadi pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur. “Saya tidak tahu kapan Pilgubsu. Biasanya kalau mau dekat pemilihan, baru nanti datang orang ke rumah. Calonnya pun saya tak tahu,” ungkap warga Desa Pantai Labu ini.
Begitu juga dengan warga di Kecamatan Medan Johor, masih ada yang tidak tahu kapan Pilgubsu dilaksanakan. “Saya tidak tahu kapan dilaksanakan Pemilihan Gubernur. Soalnya sampai sekarang tidak ada sosialisasi kepada kami,” ujar B Harefa (51), kepada Sumut Pos.
Harefa mengaku tinggal di Jalan Pintu Air IV ini menambahkan, masih banyak warga yang tidak tahu kapan dilaksanakan Pilgubsu 2018. Untuk itu, dia berharap KPU untuk segara mensosialisasikannya kepada warga. “Saya juga tidak tahu apakah masuk dalam daftar pemilih. Sebab, hingga saat ini tidak ada pemberitahuan dari KPU atau pemerintah setempat,” pungkasnya.
Menyikapi masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kapan tanggal pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut meresponnya dingin. “Memang terkait sosialisasi dari KPU Sumut, kan sudah kita tampung anggarannya di APBD untuk Pilgub. Tapi konsennya itu lebih gencar dilakukan pada Mei ini untuk sosialisasi,” kata Ketua KPU Sumut Mulia Banurea kepada Sumut Pos, di kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Rabu (2/5).
Pihaknya beralasan, jika terlalu dini melakukan sosialisasi Pilgubsu, masyarakat pemilih Sumut bisa lupa bahwa ada pesta demokrasi. “Jadi selama dua bulan (Mei sampai Juni) kita lebih gencar lakukan sosialisasi. Dan hari ini (Rabu, Red), KPU kabupaten/kota sedang laksanakan agenda pada enam zona,” sebutnya.
Agenda tersebut, terang Mulia, yakni Festival Pilgubsu. Dimana memperlombakan stand up comedy yang melibatkan masyarakat di wilayah Sumut. Zona-zona itu terdiri dari Deliserdang, Dairi, Kepulauan Nias, Dairi, Batubara, Tarutung, dan Kota Sidempuan. “Jadi di enam zona ini sedang berjalan. Selain stand up comedy juga ada lomba band dan lomba foto netizen. Coba dipantau teman-teman media seperti di Deliserdang tengah berlangsung” katanya.
Selanjutnya KPU akan menggelar kegiatan serupa untuk tingkat provinsi. Dimana saat ini KPU sedang merancang agenda tersebut agar pelaksanaannya berlangsung sukses. “Begitupun soal APK (Alat Peraga Kampanye) sudah tuntas tahapannya. Sudah dipasang dan sebelumnya kita serahkan ke kabupaten/kota. Wewenang itu ada pada masing-masing tim pemenangan pasangan calon,” pungkasnya.
Ketua Tim Relawan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas), Sugiat Santoso meminta agar sosialisasi KPU lebih gencar di Pilgubsu kali ini mengingat masyarakat banyak belum tahu tahapan dan waktu pencoblosan. “Seperti pemasangan APK juga kita minta agar KPU memerhatikan hal tersebut. Apalagi APK di sejumlah daerah kita ketahui sudah banyak yang rusak. Padahal APK salah satu cara paling mudah dan efektif menyosialisasikan momen pilkada,” katanya.
Menurutnya, peningkatan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih jadi ukuran utama suksesi pemilu. Sehingga apa telah direncanakan dan dianggarkan KPU selama tahapan pilgub, sampai ke masyarakat hingga ke lapisan bawah. “Survey-survey yang dilakukan itu seperti LSI, memang benar bahwa masih banyak masyarakat tidak tahu kapan pencoblosan. Kita berharap KPU dan jajarannya bisa lebih massif lagi menyosialisasikan tahapan pilgub karena masih ada waktu dua bulan ke depan,” pungkasnya.
Ketua Tim Kampanye pasangan nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss), Jumiran Abdi pun meminta penyelenggara pemilu lebih proaktif dan gencar lakukan sosialisasi pilgub kepada masyarakat Sumut. Hasil survey itu menurutnya harus jadi pelecut semangat KPU dalam suksesi Pilkada serentak 2018. Disamping itu pihaknya ikut menyoroti soal daftar pemilih tetap (DPT) bagi pemilih yang belum memiliki identitas. Pada tahapan ini dirinya meminta agar KPU dapat melakukan upaya jemput bola, dengan melibatkan stakeholder terkait untuk menjamin hak pilih masyarakat Sumut yang memang sudah pantas menggunakan hak suara.
Pengamat Politik USU, Agus Suriadi berpandangan, dari hasil survey LSI itu bisa disimpulkan bahwa kondisi seperti ini harus disikapi dengan bijak oleh KPU. “Hasil (survey) inikan bisa menjadi self evaluasi bagi KPU berkaitan dengan kinerjanya. Mumpung waktu masih ada, maka KPU harus bekerja ekstra dan melakukan koordinasi dengan semua elemen untuk menaikkan angka partisipasi pada pilkada nanti,” katanya.
Menurutnya KPU wajib bercermin dari kasus Pilkada Medan 2015 dimana mempunyai rekor jelek berkaitan partisipasi publik. “KPU harus segera berkoordinasi dengan semua pihak dari hulu ke hilir untuk membangun komitmen masyarakat dan memastikan bahwa Pilkada adalah bagian dari sebuah pesta untuk rakyat dan mengemas agar Pilkada menjadi even yang benar-benar menarik bagi publik terutama bagi para pemula yang baru pertama kali mengikuti pesta demokrasi tersebut,” paparnya.
Diketahui, survei yang dilakukan LSI melibatkan 1000 warga yang dipilih dengan menggunakan sistem acak. Dari hasil survei yang mereka lakukan diperoleh data bahwa hingga saat ini mayoritas masyarakat di Sumut belum mengetahui tanggal pemilihan pada Pilkada serentak 2018. “Yang tidak mengetahui waktu pemilihan sebanyak 51 persen dan selebihnya hanya 49 persen,” kata Direktur Citra Publik Advertising, anak perusahaan LSI, Ade Mulyana, Kamis (26/4).
Dia menjelaskan, penyebab banyaknya warga yang belum mengetahui tanggal pemilihan salah satunya yakni karena sosialisasi mengenai Pilkada yang masih sangat minim. Perubahan pola kampanye yang juga diatur dalam UU pemilu menurutnya juga ikut memengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada.
“Kalau dulu kampanye lebih bebas dan bisa dilakukan langsung oleh pasangan calon. Sekarang kan kampanye seluruhnya diselenggarakan oleh KPU Sumut. Nah, dalam hal inilah KPU Sumut memang sangat dituntut untuk lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi. Hasil survey ini menunjukkan bahwa KPU Sumut belum maksimal dalam sosialisasi,” ujarnya. (bal/prn)