MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembukaan belajar tatap muka oleh Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani, ditentang keras Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumut, Edy Rahmayadi.
Menurut Edy, bila sekolah tetap dibuka di tengah pandemi Covid-19, dikhawatirkan akan menambah jumlah kasus masyarakat yang terpapar virus Corona.
“Kasatgasnya itu adalah gubernur. Segala yang bersangkutan dengan Covid, ikuti instruksi gubernur. Tidak bisa (buka sekolah). Kalau sakit gimana,” tegas Edy menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (4/2).
Ia kembali mengatakan, rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh jenjang pendidikan di Sumut, akan kembali dibahas pada Maret mendatang. Di mana akan kembali diundang para ahli di bidangnya seperti pakar anak, pendidikan, psikologi dan lainnya yang terkait.
Sebelumnya, Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani mewacanakan pembukaan sekolah tatap muka di Tapteng, apabila tidak ada lagi ditemukan kasus Covid-19 di daerah tersebut. Bakhtiar mengatakan, kebijakan PTM itu tetap akan dilakukan meski nantinya tidak mendapat persetujuan dari Gubsu Edy Rahmayadi selaku Kasatgas Penanganan Covid-19 Sumut.
Namun, sebut Bakhtiar, dirinya tidak mau gegabah. Pihaknya akan terlebih dahulu memastikan angka penularan Covid-19 yang berkembang di Kabupaten Tapteng. Termasuk melihat kesiapan tenaga medis untuk ditempatkan di seluruh sekolah yang ada di daerah tersebut.
“Iya, kalau Covid di tempat kami selesai. Kalau tidak ada lagi Covid, kami akan buka sekolah. Sekarang masih ada 26 kasus. Kalau 26 orang ini sudah sembuh, gubernur setuju atau tidak setuju, sekolah tetap saya buka,” ungkapnya.
Menurut Bakhtiar, adapun yang menjadi alasan mengapa dirinya menginginkan pembukaan sekolah, lantaran para siswa di Kabupaten Tapteng menjadi sulit diawasi. Di samping juga tidak semua pelajar di Kabupaten Tapteng memiliki alat komunikasi berupa smartphone android, untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring.
Apalagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim juga menodorong pemerintah daerah membuka sekolah, demi menghindari lost learning bagi daerah yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh.
“Justru anak-anak sekarang kurang mendapat pengawasan dari orangtua. Anak-anak makin bebas di luaran. Toh juga tidak terkontrol. Kalau di sekolah ‘kan bisa dikontrol. Tidak semua anak di Tapteng punya handphone. Toh Mendikbud menyatakan (keputusan) itu dikembalikan ke daerah,” jelasnya.
Ketika sekolah di Tapteng dibuka, pihaknya akan tetap mengedepankan protokol kesehatan. “Tinggal pengaturannya kami atur. Mungkin nanti pas sekolah ada yang masuk pagi atau siang. Satu meja itu hanya ditempati satu orang. Yang seharusnya satu lokal itu sekali masuk, kami buat dua atau tiga kali masuk,” ungkapnya.
Sebelum pembukaan sekolah dilakukan, Pemkab Tapteng berjanji akan terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan kepada gubernur Sumut. “Saya akan maju terus. Kalau Covid di tempat kami tidak ada lagi, kami akan tetapkan sekolah. Kalau gubernur setuju, alhamdulillah. Kalau tidak, apa boleh buat. Kami akan tetap buka,” ujarnya. (prn)