Sejumlah petani berkumpul di sebuah kediaman sederhana pada Jumat (1/3) lalu. Mereka berbicara menyampaikan pendapat, tidak sedikit yang mengeluh, berbagi sesal yang membekas. Tapi keluhan yang tampak di awal pertemuan para petani itu pada akhirnya justru muncul harapan.
SEDIKITNYA 40-an orang berkumpul siang itu. Mereka tergabung dalam Paguyuban Petani Kecamatan Besitang. Masing-masing peserta yang hadir merupakan delegasi di beberapa desa se-Kecamatan Besitang dan Tanjung Morawa. Ada enam delegasi desa yang mengikuti pertemuan teramat sederhana itu. Desa PIR ADB, Sekoci, Bukit Selamat, Bukit Mas, Harapan Maju, dan Halaban serta delegasi kelompok tani Tanjung Morawa. Desa Halaban yang disebut terakhir ini sebagai tuan rumahnya. Dari mana mengurangi biaya produksi pertanian, dan dari mana sumber kredit bantuan bagi petani merupakan pokok perdebatan di siang itu, yang ternyata tak berhenti sebagai teori belaka.
Di sini tentu saja apa yang sebenarnya disampaikan oleh petani-petani itu tentang sebuah agenda untuk maju, sesuatu yang bisa dikonstruksikan, sebuah ikhtiar tanpa lalai untuk menciptakan sejarahnya sendiri. Tetapi lagi-lagi mereka menabrak tembok ketika hampir seluruh keluhan itu menyangkut aspek regulasi. “Darimana kita mesti mendapatkan pupuk murah? Dan darimana kita dapat bantuan kredit lunak untuk modal selanjutnya?” tanya Ketua Paguyuban, Rudianto, yang rumahnya dijadikan wadah kumpul-kumpul pada hari itu.
Menariknya, sejumlah pertanyaan tersebut tidak berhenti sebagai pertanyaan, ia bahkan semacam tuntutan, karena para petani itu tahu diri bahwa untuk melakukan itu mesti adanya sebuah kebijakan yang tentu itu terbit bukan dari mereka yang rata-rata hanya tamatan sekolah dasar. Tetapi menghadapkan kebijakan sektor pertanian bagi petani itu sendiri justru bisa menyesatkan. “Hari-hari ini pemimpin mana yang sudah mengeluarkan kebijakan untuk memutus rantai para agen pembeli hasil tani kita? Belum ada, itu kita mesti minta kepada pemerintahan selanjutnya”, terang Sumiran, delegasi dari desa Harapan Maju.
Bagaimana pun juga, regulasi memang mengandung ambiguitas. Meski terkadang regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa membuat kesal petani, akan tetapi dikarenakan regulasi pula petani itu bisa sejahtera. Di sini harapan itu timbul, tumbuh dari kehendak dan keyakinan, mereka petani-petani itu, yang tergabung dalam Paguyuban Petani Besitang dan Tanjung Morawa mengklaim berjumlah lebih dari seribu anggota yang terhimpun dari 15 desa menyepakati menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan yang peduli akan nasib mereka.
Mereka meyakini ada pasangan calon gubernur yang mengerti bagaimana memperlakukan para petani. Pemimpin yang mengerti pasti akan membantu melakukan perubahan di desa mereka, melalui adanya jaminan segi pendapatan petani dan regulasi khususnya di sektor pertanian.
Kepada siapapun gubernur terpilih, mereka meminta fokus peran regulasi dari pemerintah daerah perlu ditata ulang, perlu adanya jaminan segi pendapatan petani melalui pembukaan pasar secara luas.
Hal berikutnya adalah memutus rantai pembelian oleh agen pembelian dan dialihkan pada sektor swasta. Mereka juga meminta sistem irigasi jangan dipandang sebelah mata.
“Pemerintah harus memastikan perbaikan irigasi untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air untuk lahan pertanian kami,’’ katanya. (ful)
Anggota KPU Dicaci-makin terpenting adalah pengadaan pupuk murah, serta adanya reproduksi pupuk organik di tiap-tiap desa di Kecamatan Besitang. (ful)