Sumut Peringkat 3 Terbanyak Pengaduan UNBK

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Senin (3/4) lalu, kendala teknis mendominasi pengaduan yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sumatera Utara (Sumut) berada di peringkat tiga terbanyak pengaduan, dengan 37 laporan. Kondisi ini mendapat sorotan dari praktisi pendidikan. Kinerja Dinas Pendidikan Sumut pun dipertanyakan dan dinilai perlu dievaluasi.

Sebelumnya, berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk ke Kemendikbud mencapai 383 pengaduan. Pengaduan paling banyak berasal dari provinsi Jawa Barat yang mencapai 85 pengaduan. Kemudian disusul dari Jawa Tengah (55), Sumatera Utara (37), dan Jawa Timur (32). Untuk kategori pengaduan yang dilaporkan di antaranya, infrastruktur sekolah 148 pengaduan, infrastruktur pusat 4 pengaduan, SDM 40 pengaduan, aplikasi 40 pengaduan, dan SOP 66 pengaduan.

Praktisi pendidikan dari Lembaga Riset Publik (Larispa) Indonesia, M Rizal Hasibuan mengatakan, persoalan atau kendala-kendala yang terjadi pada penyelenggaraan UN seharusnya sudah bisa diantisipasi. Sebab, UNBK dan UNKP bukan pertama kalinya digelar.

“Perlu dievaluasi kinerja Dinas Pendidikan Sumut kenapa persoalan itu terjadi lagi. Sepatutnya, kendala-kendala yang terjadi dapat teratasi, karena dapat belajar dari pengalaman sebelumnya,” kata Rizal kepada Sumut Pos, Selasa (4/4). Menurut dia, kalau sudah begitu, bagaimana Disdik Sumut bias menghadapi persoalan lain dan memecah jalan keluarnya.

Hal senada diungkapkan pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Prof Syaiful Sagala. Dikatakan Syaiful, melihat kendala yang terjadi pada pelaksanaan UN, sebenarnya Dinas Pendidikan Sumut tidak antisipatif. “Penyelenggaraan UN khususnya UNBK sudah pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Tapi kenapa, instansi terkait (Dinas Pendidikan Sumut, red) tidak menyiapkan solusi bila kendala-kendala tersebut terjadi,” ucapnya.

Menurut Syaiful, dalam menghadapi persoalan ini tentunya membutuhkan pemimpin yang antisipatif. Artinya, memiliki ide atau pemikiran yang cemerlang untuk mengatasi permasalahan tersebut. “Seharusnya, dapat mengambil pelajaran dari penyelenggaraan UN tahun-tahun sebelumnya. Jadi, kalau tidak memiliki solusi, maka permasalahan itu-itu saja yang muncul setiap tahun pada pelaksanaan UN maupun UNBK. Kalau sudah begitu, bagaimana dunia pendidikan Sumut mau maju dan berkembang,” cetusnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis mengaku, pelaksanaan UN SMK sejauh ini berjalan aman dan lancar, baik hari pertama maupun kedua. Arsyad mengklaim, belum ada ditemui kendala atau permasalahan yang berarti.

Disinggung mengenai adanya laporan atau pengaduan kendala teknis penyelenggaraan UN yang masuk ke Kemendikbud, Arsyad sepertinya belum mengetahui. Lantas, dia pun beralasan akan mencari informasi lebih jauh.

“Nanti kita lihatlah bagaimana. Karena sampai saat ini belum ada kita terima laporan ataupun pengaduan tentang kendala UN SMK. Sebab, kita memantau jalannya UN di setiap kabupaten/kota di Sumut. Apabila terjadi masalah, pastinya akan dilaporkan dinas pendidikan kabupaten/kota kepada kita,” tukasnya.

BANYAK SEKOLAH BELUM SIAP

Selasa (4/4) kemarin, Komisi E DPRD Sumut meninjau pelaksanaan UN di sejumlah sekolah di Medan. Dari peninjauan itu, Komisi E menilai, pemerintah terkesan memaksakan kehendak dengan menggelar UNBK. Padahal, infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar UNBK belum sepenuhnya tersedia. Akibatnya, tidak sedikit siswa yang terpaksa menumpang ke sekolah lain untuk tetap mengikuti UNBK.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Eveready Sitorus menilai, perpindahan siswa ke sekolah lain untuk sekadar mengikuti UNBK akan berpengaruh terhadap psikologis siswa tersebut. “Bisa saja siswa itu menjadi drop atau down ketika harus ujian di tempat yang baru, di tempat yang sama sekali belum dikenalnya. Biasanya butuh adaptasi terhadap tempat baru, memang tidak semua siswa seperti itu, tapi tidak sedikit juga yang merasakan hal tersebut,” kata politisi Gerindra ini usai meninjau pelaksanaan UNBK di SMK DR Sjahrir di Jalan Perbaungan, Selasa (4/4).

Sebelum ke SMK DR Sjahrir, Komisi E juga sempat mengunjungi SMK Panca Budi dan SMK Negeri 9. “Di SMK 9 kita temui siswa sekolah lain yang menumpang mengikuti UNBK,” terangnya.

Di Kota Medan, bilang Eveready, , masih banyak sekolah yang belum siap menghadapi UNBK. Belum lagi sekolah-sekolah yang berada di daerah khususnya daerah pedalaman. “Kalau mau tetap digelar UNBK, infrastruktur nya harus dipersiapkan terlebih dahulu,”bilangnya.

Wakil Ketua Komisi E, Sri Kumala menambakan, ada masalah lain dari pelaksanaan UNBK ini. Dimana, kepala sekolah belum memiliki SK pengangkatan dari Gubernur Sumut. Padahal sejak awal tahun ini, seluruh sekolah SMA sederajat dialihkan kewenangannya dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

“Setiap sekolah yang kita datangi seperti itu, mereka mengeluh belum mendapatkan SK pengangkatan dari Gubernur, padahal statusnya sudah berpindah. Jangan sampai hanya masalah ini, pelaksanaan UNBK disebut tidak legal atau cacat hukum,” sebutnya.

Oleh karena itu, Sri mendesak agar gubernur segera melakukan pengukuhan terhadap status kepala sekolah SMA dan SMK Negeri di Provinsi Sumut. “Siapa yang mau dipilih menjadi kepala sekolah merupakan hak prerogatif dari gubernur, kami tidak campuri sejauh itu. Hanya kami mendesak agar segera dilakukan pengukuhan,”paparnya.

Kepala Sekolah SMK DR Sjahrir, Nurhajati menyebut, ada 112 siswa yang mengikuti UNBK. “Kita hanya ada 4 kelas yang mengikuti UNBK, setiap kelas hanya 28 siswa,”katanya. Disebutkannya, SMK DR Sjahrir hanya memiliki satu jurusan yakni Akuntansi dengan konsentrasi perpajakan. (ris/dik/adz)