DEMONSTRASI: Para karyawan PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat, saat menggelar aksi demo di Kantor Bupati Langkat, Rabu (4/4).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO -Kisruh di lingkungan PDAM Tirta Wampu, Kabupaten Langkat, yang sempat dimediasi oleh DPRD Langkat, kembali mencuat ke permukaan. Puluhan karyawan perusahaan tersebut, kembali menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Langkat, Rabu (4/4). Padahal sebelumnya, dalam mediasi ke gedung wakil rakyat tersebut, permasalahan sudah terselesaikan.
Anehnya beberapa karyawan yang menggelar aksi, bingung saat ditanya apa lagi tuntutan mereka. “Kalau soal tuntutan, enggak tau aku. Bentar ya aku tanya,” ungkap seorang peserta kasi, Rosnaningsih.
Saat diungkap, permasalahan sudah dibahas di DPRD dan terjadi kata sepakat untuk menyelesaikan masalah, Rosnaningsih mengakui hal tersebut, yang DPRD meminta permasalahan ini diselesaikan secara internal. “Itu isi pembahasannya, dan memang seorang karyawan kemarin sudah bersalaman,” jelasnya.
Ia juga mengakui, demonstrasi kali ini meminta agar Dirut PDAM Puncana Sitepu, dan H Imam Fauzi selaku dewan pengawas, dicopot dari jabatan. Karena menurut Rosnaningsih, tindakan mereka sudah semena-mena. “Cuma itu tuntutan kami,” tegasnya.
Disingung apakah demo yang dilakukan ditunganggi kepentingan? Wanita yang sempat menghebohkan PDAM Tirta Wampu ini, pun memilih tutup mulut.
Terpisah Dirut PDAM Tirta Wampu, Puncana Sitepu mengaku, permasalahan ini sudah selesai di gedung DPRD. Menurutnya, baik karyawan dan dirinya sudah mencapai kata sepakat. “Permasalahannya sudah selesai dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD kemarin,” katanya.
Ketika ditanya, adakah kemungkinan aksi unjuk rasa kali ini ditunggangi orang-orang tertentu yang menginginkan jabatan dirut, Puncana mengatakan, tentu hal itu tidak menutup kemungkinan. “Bisa jadi begitu. Karena masa jabatan saya baru 2 tahun berjalan. Namun keputusan dari kementerian, ada aturan, jika kerja saya bagus, masa jabatan bisa diperpanjang,” bebernya.
Ia juga mengaku, apa yang yang diungkapkan anggotanya saat melakukan orasi di DPRD Langkat, tidaklah benar. Puncana mengatakan, keenam anggota yang melakukan orasi adalah pegawai yang bermasalah. Masing-masing mereka menurutnya, memiliki catatan pekerjaan yang kurang baik. “Saya memang merotasi demi kebaikan mereka. Agar mereka bisa belajar bertanggung jawab dan semakin pintar,” katanya.
Selain itu, seluruh pegawai PDAM Tirta Wampu, menurut Puncana, sebelum menjadi pegawai telah membuat surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja. “Jadi kalau ada penolakan, saya jadi heran. Ini sudah kesepakatan bersama. Saya juga tanda tangan kok,” katanya.
Mengenai keterlambatan gaji, Puncana membenarkan hal tersebut. Namun katanya, keterlambatan hanya 3 hari, karena pegawai tersebut saat diminta ke kantor enggan hadir. “Saya minta mereka hadir ke kantor karena ingin meminta penjelasan mereka. Mereka gajinya terlambat, karena tidak memenuhi target,” jelasnya.
Dari informasi yang dihimpun, aksi demo yang dilakukan para karyawan ini diduga diotaki seorang kepala bagian berinisial H. Kabar beredar, kepala bagian tersebut berambisi menggantikan posisi Dirut PDAM Tirta Wampu, yang sebentar lagi memasuki masa pensiun.
Sebelumnya, kepala bagian berinisial H ini, sudah berusaha ingin menjadi dirut. Namun masa jabatan bertugas yang harus 10 tahun di PDAM, tidak mencukupi. Karena itu, diatur manuver seolah-olah kondisi PDAM Tirta Wampu sejak dijabat Puncana Sitepu mengalami kerugian, dan membuat kebijakan sewenang-wenang.
Padahal, sejak dipimpin Puncana, perusahaan itu mengalami keuntungan dan utang di perusahaan yang berjumlah miliaran rupiah, sudah dihapus oleh pemerintah pusat. (bam/saz)