MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usulan pemekaran daerah yang ingin pisah dengan Sumatera Utara (Sumut) saat ini belum disetujui. Namun jika dikaji, Nias dan Tapanuli memiliki potensi besar untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah
Aktivis Lingkungan yang juga tokoh masyarakat Batak, Wilmar Simanjorang menilai bahwa alangkah lebih baik jika provinsi Tapanuli bisa dimekarkan. Sebab dengan begitu, anggaran pembangunan dari pusat misalnya, akan lebih terfokus ke beberapa kabupaten/kota saja. Apalagi, potensi yang dimiliki daerah cukup besar, khususnya dari sektor pariwisata dan pertanian.
“Saat ini pemerintah pusat menjadikan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata Nasional. Begitu juga dengan yang lain di luar dari Danau Toba. Maka sebaiknya pemekaran itu dilakukan,” ujar Wilmar kepada Sumut Pos, Rabu (4/7).
Soal potensi pendapatan asli daerah (PAD) sendiri, Wilmar menjelaskan bahwa potensi dimaksud yakni Danau Toba denga pariwisatanya yang menjual dengan berbasis Geopark (taman bumi). Kemudian beberapa daerah lain yang juga memiliki andalan pertanian, perkebunan, industri perikanan dan kelautan, serta perdagangan yang juga stategis.
Pun begitu, Wilmar mengakui masih ada masalah yang menurutnya belum dapat diselesaikan hingga kini. Jika pemerintah pusat menyetujui pemekaran tersebut, dirinya sendiri bertanya, dimana ibukota provinsi akan ditetapkan. Sehingga, masih banyak pekerjaan dan itu menjadi tugas dari Pemprovsu untuk bisa membenahi seluruh kawasan yang terdiri dari Kota Sibolga, Tapteng, Taput, Tobasa, Humbahas dan Samosir itu.
“Tetapi masalahnya sekarang kalau lah dibuat Protap, belum juga ada kata sepakat ‘Sahata Saoloan’, belum juga terpikir ibukotanya dimana. Apalagi kalau nanti setelah pemekaran kondisinya sama saja, untuk apa?” sebutnya.
Sementara tokoh pemuda asal Nias, Turunan Gulo menyebutkan saat ini moratorium pemekaran daerah lebih dikarenakan konsentrasi pemerintah pusat memfokuskan dana untuk pembangunan. Selain itu, kondisi keuangan Negara yang juga dalam keadaan kurang baik. Sehingga dirinya memaklumi, meskipun desakan untuk berpisah dari Sumut katanya cukup besar.
“Pada September 2014 ini sudah mau disahkan (Provinsi Nias), tinggal diketok. Karena pemerintah, DPD dan Komisi 2 DPR RI sudah sepakat. Nias dianggap sudah memenuhi syarat untuk jadi Provinsi, bahkan prioritas dari puluhan (usulan) yang masuk, mungkin masuk 10 besar,” sebutnya.
Namun alasan yang selama ini menurutnya cukup rasional adalah potensi yang ada di Kepulauan Nias dengan total lima kabupaten/kota yakni Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara. Selain kekayaan laut, wilayah ini juga punya objk wisata yang juga tidak kalah hebat dengan Danau Toba. Bahkan menurutnya Nias juga bisa seperti Pulau Bali, dan menjadi destinasi wisata kelas Dunia.
“Sayangnya, anggaran yang dianggap sebagai modal awal untuk mengelola lima daerah itu tergolong sedikit sekali yang kemudian bisa diamanfaatkan untuk pengembangan kawasan di segala bidang. Bayangkan saja ada 33 kabupaten/kota se-Sumut yang harus diperhatikan. Sementara APBD Sumut saja hanya Rp13 triliun. Makanya kalau bentuk provinsi sendiri, dana pengembangan bisa lebih terfokus,” sebut mantan Komisioner KPU Sumut ini.
Sebagai wilayah dengan kabupaten/kota pemilik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah dibandingkan daerah lain, bahkan Gulo menyebutan lepasnya Nias dari Sumut akan di satu sisi akan menguntungkan provinsi ini sendiri dengan luas wilayah 1.680,68 KM2. Apalagi Secara formal, lewat Perpres No. 131 tahun 2015, 4 kabupaten di Kepulauan Nias, ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah tertinggal.
“Kalaupun cerita akan ada elit baru yang muncul, saya kira itu sebuah keniscayaan. Sebab akan ada DPRD baru, akan ada struktur pemerintahan baru tingkat provinsi dan ada kepala daerah. Tetapi kemudian ini adalah kepentingan siapa, tentu masyarakat Nias menginginkan ini, sebagai daerah terluar, terpencil. Jika jadi provinsi, maka alokasi dana dari APBN, akan langsung mengucur ke sini, tidak lagi nyangkut di Sumut,” pungkasnya. (bal/ila)