Festival Danau Toba 2013. Perenang Open Water lewati Tano Ponggol.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut mengingatkan tujuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di sekitar Danau Toba untuk serius memperhatikan pengembangan wisata di masing-masing daerahnya, termasuk soal anggaran. Pasalnya, hal ini sudah menjadi beban bersama.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sedaprov) Sumut, Hasban Ritonga mengaku sudah menyurati tujuh Pemkab tersebut untuk meningkatkan pengembangan pariwisatanya. Dalam beberapa rapat koordinasi, disampaikan bahwa dengan adanya program pemerintah pusat, daerah tidak bisa hanya menunggu uluran dana dari APBN saja.
“Selain MoU, kita sudah ingatkan juga dalam rapat-rapat koordinasi agar ini menjadi beban bersama, termasuk nasional (pusat). Sekarang juga kita harapkan menjadi beban dunia,” ujar Hasban kepada wartawan, Jumat (5/2).
Dia juga mengingatkan agar masing-masing Pemkab serius dengan pengembangan pariwisata di kawasan ini yang dibuktikan melalui penganggaran di APBD masing-masing kabupaten. Sehingga perhatian terhadap keberadaan dan potensi Danau Toba, menjadi salah satu prioritas.
“Makanya kan diharapkan ada tetap teranggarkan di APBD masing-masing kabupaten, untuk perhatian kepada Danau Toba,” katanya.
Sementara, perhatian Pemprov sendiri antara lain dengan mengkaji ulang perizinan di Danau Toba yang bisa mempengaruhi kualitas air danau. Dengan demikian, masyarakat dan wisatawan dapat menikmati air untuk kebutuhan mandi dan minum. Selain itu, juga ada bantuan yang akan diberikan kepada para penggiat dan pengamat.
“Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) juga pasti ada. Anggaran yang kita alokasikan termasuk untuk upaya menyediakan wisata ke Danau Toba,” sebutnya.
Selain Festival Danau Toba, Hasban juga menyebutkan, ada beberapa even nasional yang bisa dibawa untuk mempromosikan potensi wisata Sumut ke provinsi atau negara lain. Program lain yang utama, lanjutnya, adalah kajian limbah di Danau Toba yang berasal dari beberapa aktivitas seperti rumah tangga, perhotelan dan keramba ikan yang tersebar di beberapa titik lokasi, baik milik warga maupun perusahaan dalam skala besar.
“Ada anggaran khususnya untuk Danau Toba, soal kajian limbah, seperti budidaya ikan yang ada itu, sedang dikaji sekarang. Batasan maksimal yang ditoleransi berapa sebenarnya, karena sudah over (kelebihan) kan,” jelasnya.
Namun untuk penambahan anggaran lainnya untuk pengembangan tersebut, pihaknya akan berupaya mengalokasikan anggaran pada Perubahan APBD pertengahan tahun mendatang. Namun untuk penganggaran yang lebih besar lagi, akan difouskan pada 2017 mendatang.
“Karena kita kan konsentrasi membayar utang itu. Begitupun, lembaga penggiat Danau Toba yang ada tetap kita akomodir,” tambahnya.
Hasban pun mengingatan agar Pemkab se-kawasan Danau Toba yakni Simalungun, Karo, Dairi, Samosir, Toba Samosir, Humbahas, dan Tapanuli Utara memberikan perhatian penuh dan tidak setengah-setengah. Apalagi ini sudah menjadi isu nasional bahkan internasional.
“Sekarang ini kita tidak bisa lagi setengah-setengah, harus lebih serius perhatiannya. Termasuk finansialnya. Karena diharapkan itu mendatangkan uang juga nanti kalau (wisatanya) menjual,” katanya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Sumut Elisa Marbun mengatakan, selama ini baru dua kabupaten yang telah fokus untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba, yakni Samosir dan Humbang Hasundutan. Sementara lainnya masih konsentrasi pada sektor pertanian dan sebagainya.
“Pak Plt juga telah menyatakan akan mengevaluasi anggaran dari tujuh kabupaten tersebut yang sama sekali tidak mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Danau Toba,” jelasnya.
Elisa juga mengharapkan, tujuh kabupaten se-kawasan Danau Toba setidaknya dapat menggelar berbagai even untuk menarik wisatawan. Termasuk pembinaan kepada masyarakat setempat agar sadar wisata.
“Koordinasi dengan kabupaten inilah yang memang kami harapkan untuk terus dilakukan karena kami juga memiliki kendala dengan keterbatasan anggaran,” katanya.
Dirinya mencontohkan untuk even wisata seperti Festival Danau Toba, alokasi anggaran dari APBD Sumut hanya sebesar Rp2 miliar.”Kita juga belum mengetahui berapa besar anggaran bantuan nanti dari APBN untuk even ini. Makanya, kita berupaya maksimal dengan anggaran yang ada ini dan berharap daerah juga dapat memberikan kontribusinya,” katanya. (bal/adz)