DAIRI, SUMUTPOS.CO – Belasan tenaga pendidik di bagian tata usaha Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Dairi, mengadukan nasib mereka ke Wakil Ketua Komisi II DPR RI, DR Junimart Girsang, Jumat (5/5/2023). Bertempat di Junimart Girsang Center (JGC) di Desa Sitinjo 2, Kecamatan Sitinjo, tenaga pendidik bagian tata usaha itu menyampaikan kesedihan mereka.
Karena tidak sedikit dari mereka sudah mengabdi sampai belasan tahun di unit sekolah bekerja, tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan status honorer. Kedatangan mereka menemui Junimart Girsang, guna meminta atensi, agar diberi ruang untuk direkrut menjadi ASN-PPPK (Aparatur Sipil Negara—Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja).
“Kami sudah bekerja belasan tahun sebagai tata usaha di sekolah. Tetapi, tak pernah ada ruang untuk diterima menjadi honorer. Sementara rekrut untuk guru sudah 3 kali”, kata Efiana Sipahutar, tenaga pendidik di SMPN 1 Sumbul.
Menurutnya, tugas tata usaha jauh lebih berat dibanding guru. Sebab, mereka wajib hadir selama proses belajar-mengajar. “Tiba lebih awal dan pulang belakangan. Tanpa tata usaha, administrasi tidak jalan,” katanya.
Diterangkannya, data sudah masuk di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tetapi pengangkatan bahkan ruang, tak pernah diperoleh. Hanya diberi harapan palsu. “Tolonglah kami bapak. Kami sudah tua, tak tahu lagi mengadu ke mana. Hanya Pak Junimart Girsang yang kami lihat mau memperhatikan nasib honorer. Sudah kami lihat perjuangan bapak di Senayan,” kata Efiana yang telah bekerja selama 18 tahun itu.
Keluhan serupa disampaikan Maradona Pinayungan, tenaga pendidik di SMPN 1 Sidikalang. Menurutnya, pemerintah menganaktirikan keberadaan tenga pendidik. Ia menjelaskan, jumlah tenaga pendidik bernasib serupa mencapai 150 orang. Sebagian diantaranya, sepertinya sudah pesimis.
Hal sama disampaikan, Murni Hutauruk, tenaga pendidik di SMKN 1 Sitinjo. Ia mengaku, kerap menangis. Keluarga dan famili kerap bertanya, kapannya diangkat jadi PNS? “Sudah gajinya paling sedikit yakni Rp1 juta per bulan, realisasi juga 1 kali dalam 3 bulan. Kami terkadang cemas, bagaimana menyekolahkan anak-anak kami,” ujarnya.
Untuk itu, mereka berharap, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, DR Junimart Girsang yang juga putra terbaik Kabupaten Dairi, bisa membantu mereka supaya bisa diangkat menjadi PPPK. Mendengar aspirasi disampaikan tenaga pendidik tata usaha SD, SMP serta SMA/SMK tersebut, Junimart Girsang mengatakan, tidak pernah menerima surat dari Bupati Dairi, untuk memperjuangkan honorer. “Tidak ada surat bupati memperjuangkan nasib honorer,,” kata Junimart.
Dia mengaku, baru pertama ini menerima keluhan tentang tenaga pendidik. Pun demikian, kata Junimart, aspirasi tendik dituangkan dalam surat dilengkapi bukti. Lalu ditujukan ke Komisi 2 DPR RI. Pihaknya akan menyampaikannya ke pemerintah.
Ditambahkan Junimart, serupa dengan tenaga honorer Satpol-PP, mana ada surat Bupati? Bahkan, suara Satpol-PP Dairi sangat minim. “Entah apa yang ditakutkan,” pungkas nya. (rud)