Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu di kediamannya Jalan Setia Budi Komplek Tasbih, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatea Utara (Sumut) Gus Irawan menyebutkan tentang siapa calon Gubernur Sumut (Gubsu) dari Gerindra sepenuhnya berada di tangan ketua umum dan pembina. Bahkan nama yang bakal diusung untuk Pemelihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 mendatang sudah berada di tangan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
“Semua itu adalah kewenangan ketua umum, dewan pembina, dan kami patuh dan tunduk pada putusan, dan sebetulnya putusan beliau sudah ada, tapi belum final, kan ada keputusan semifinal. Lihat itu DKI itu, last munite itu diputuskan beliau itu, demi kepentingan yang lebih besar,” kata Gur Irawan saat rapat bersama pengurus dan dewan pimpinan cabang (DPC) Gerindra membahas rotasi pengurus jajaran di Sekretariat Jalan DI Panjaitan, Minggu (5/10).
Perlu diketahui rotasi 14 Ketua DPC kabupaten/kota Partai Gerindra yang ada di Provinsi Sumut sempat membuat kegaduhan. Buntutnya, pengurus yang kecewa atas keputusan tersebut menuntut Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu mundur dari jabatannya.
Ternyata, keputusan merotasi 14 Ketua DPC kabupaten/kota sudah melalui mekanisme partai. Bahkan, Prabowo Subianto si empunya Partai Gerindra sudah merestui keputusan tersebut.
“SK rotasi kepengurusan itu ditandatangani Pak Prabowo dan Sekjen, Ahmad Muzani. Bukan saya yang membuat keputusan itu,” kata Gus sembari memperlihatkan SK yang ditandatangani oleh Prabowo dan Ahmad Muzani itu.
Gus bilang, rotasi kepengurusan baik di tingkat DPC maupun DPD merupakan hasil keputusan saat Rakorda Februari lalu. “Keputusannya konsolidasi internal, salah satunya merotasi kepengurusan. Ada 14 DPC yang dirotasi diantaranya Deliserdang, Labuhanbatu, Padanglawas Utara, Mandailing Natal, Langkat Samosir, Simalungun, Toba Samosir, Asahan, Pematangsiantar, Dairi, Karo, Tebingtinggi dan Binjai,” paparnya.
Sebanyak 4 pengurus DPC, sambung Gus, promosi ke DPD Provinsi. Sedangkan selebihnya dianggap tidak optimal sehingga dievaluasi serta ketentuan.
“Kader yang sudah duduk di DPRD menjadi pengurus yang setara dengan kedudukannya di DPRD seperti Parlinsyah Harahap yang ditarik ke DPD karena menjadi Wakil Ketua DPRD Sumut,”akunya.
Gus kembali menegaskan bahwa rotasi itu sudah sesuai dengan AD/ART yang ada di Partai Gerindra. Di mana, tidak boleh melakukan pergantian sampai 202. ”Yang dimaksudkan di AD/ART itu tidak ada pemilihan melalui musyawarah sampai 2020,” terangnya.
Mantan Dirut PT Bank Sumut itu pun kecewa dengan sikap serta perilaku yang ditunjukkan oleh kader yang terkena rotasi. Menurutnya, kejadian ini tidak perlu menjadi konsumsi publik.
“Sebetulnya bagi saya biasa saja. Saya dituduh transaksional, sukahati enggak perlu saya klarifikasi. Orang kan kenal Gus,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, hadir juga ketua DPC yang dirotasi. Seperti Pangihutan mantan Ketua DPC Simalungun yang ditarik menjadi pengurus DPD. Pangihutan kemudian mengajak para kader yang ‘salah jalan’ untuk kembali. “Mari kita sama-sama membesarkan partai ini,” kata Pangihutan.
Sementara, pengamat politik Agus Suryadi menilai, pemecatan dalam kepengurusan partai merupakan hal yang biasa. Namun keputusan DPD Gerindra Sumut kali ini bakal berpengaruh terhadap Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 mendatang.
“Pengaruhnya jelas ada, yakni munculnya ketidaksolitan di akar rumpat Gerindra Sumut. Kalau tidak segera diantisipasi, maka akan berpengaruh kepada mentalitas kader-kader di daerah. Mereka seakan kehilangan arah,” ujarnya, Minggu (5/11) malam.
Pengamat dari Universitas Sumatera Utara (USU) ini memprediksi, kejadian ini sebenarnya didasari beberapa faktor. Dari semua itu, yang paling utama adalah komunikasi. “Seharusnya DPD Gerindra Sumut tidak perlu melakukan hal ini. Semuanya bisa diselesaikan di internal partai melalui komunikasi. Sebab, kondisi sekarang ini telah merugikan Gerindra sendiri,” pungkasnya. (dik/azw)