Site icon SumutPos

Talk Show Pemko Tebingtinggi Bahas Peran Pemda Melindungi Perempuan dan Anak

TALK SHOW: Kadis PPPAPM Sri Wahyuni dan Kepala Dinas PPKB Nina Zahar dalam pelaksanaan talk show.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi melalui Dinas Komunikasi Indormasi (Kominfo) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas PPKB menggelar talkshow radio peran pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak, melalui siaran radio DIS FM, Selasa (5/12). Hadir sebagai narasumber, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Idham Khalid, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Dra Sri Wahyuni, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nina Zahara MZ.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Idam Khalid mengatakan untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu kolaborasi berbagai pihak, baik dari internal pemerintah, masyarakat ataupun dari lingkungan keluarga.

Menurut Idham Khalid dengan diberlakukannya Kurikulum Merdeka Belajar maka pembentukan karakter anak adalah hal yang menjadi pembelajaran yang penting.

Ditambahkannya, salah satu hal yang menjadi tantangan dalam pembentukan karakter anak adalah penggunaan teknologi seperti penggunaan smartphone. Untuk itu, Ia berharap agar orang tua juga turut mengawasi penggunaan handphone pada anaknya.

“Maka dari itu kami mohon kepada semua orangtua murid harus membatasi penggunaan handphonenya dan memperhatikan isi dalam handphonenya, supaya tidak ada dampak negatif,” ucap Idham.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nina Zahara menyampaikan perlunya identifikasi diri anak sesuai dengan perkembangan usianya.

Menurutnya, identifikasi diri anak sangat perlu dalam pembentukan jati diri anak. “Identifikasi dirinya, siapa aku gitu kan terus di sinilah peran serta kita itu harus bisa buat mereka gitu apa yang aku akan kita Arahkan buat mereka,” jelasnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Dra Sri Wahyuni mengatakan salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah bersumber dari lingkungan keluarga, seperti faktor perceraian orang tua dan faktor ekonomi keluarga.

“Kasus kekerasan terhadap perempuan maupun juga anak di Kota Tebingtinggi kami sudah telusuri, kekerasan itu bisa terjadi untuk anak misalnya itu karena orangtuanya bercerai, kemudian secara ekonomi juga kurang, dan kurang pengawasan juga,” ucap Sri Wahyuni. (ian/azw)

Exit mobile version