Menko PMK Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Masmun Yan Manggesa, menngelar rapat koordinasi membahas persoalan pengungsi Sinabung, Selasa (5/9).
SUMUTPOS.CO – Masih berlarut-larutnya penanganan pengungsi erupsi gunung Sinabung ‘memaksa’ pemerintah pusat bolak balik ke Sumatera Utara, khususnya Tanah Karo.
Kali ini, giliran Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK). Diwakili Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Masmun Yan Manggesa.
Masmun tiba Selasa (5/9) siang. Selain menggelar rapat koordinasi (rakor) di Hotel Putra Mulia Medan, Masmun juga memberi ultimatum agar Pemkab Karo segera menyelesaikan persoalan pengungsi hingga batas waktu akhir Desember 2017.
“Pemkab dan BPBD Karo harus menyelesaikan semua penanganan pengungsi hingga tanggal 31 Desember tahun ini,” tegas Masmun.
Bupati Karo Terkelin Brahmana yang hadir rakor itu mengaku siap melaksanakan perintah tersebut. “Saya akan tetap memonitoring dan mengawasi serta mendorong pihak BPBD Karo untuk menyelesaikan persoalan ini. Dengan begitu, sampai batas tanggal 31 Desember tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di posko-posko. Nantinya semua harus sesuai dengan Renaksi (Rencana Aksi) pemerintah pusat,” janji Terkelin.
Sementara itu, dalam paparan Kalak BPBD Karo Ir.Martin Sitepu, mengatakan pelaksanaan relokasi tahap I (370 KK) telah selesai 100 persen berupa huntap, fasum, fasos dan lahan usaha tani. Relokasi tahap II (1.682 KK), masih terus berlangsung dan akan masuk tahap III Relokasi Mandiri jumlah 2.592 KK di 8 posko sudah di validitasi.
“Jadi ini semuanya akan dikembalikan tidak ada lagi tinggal dalam posko-posko yang mana telah disinggung oleh bupati Karo tadi harus pengungsi zero (kosong). Dan nama-nama pengungsi sudah di SK kan oleh bupati Karo,” ucap Martin.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPBD Provinsi Riadil Akhir Lubis meminta agar pihak BPBD Karo mendata kembali jumlah pengungsi yang tersebar di 8 posko. Baik mengenai kebutuhan makan dan minum, biaya pembinaan jika dipindahkan. Termasuk sewa rumah dan lahan.
“BPBD Karo segera melakukan validitasi supaya tahu berapa anggaran yang akan dikucurkan, pihak BPBD provinsi akan ikut serta membantu,” kata Riadil Akhir Lubis.
Staf Presiden Abed Nego Tarigan yang ikut hadir meminta semua pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsi segera membuat kajian. Baik soal sewa menyewa rumah dan lahan. Dengan begitu akan diperoleh data mengenai jumlah dana yang akan disalurkan ke pengungsi.
Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Tetty Saragih juga meminta BPBD Karo menggandeng SKPD lain dalam dalam melakukan pembangunan huntap dan huntara. “Libatkan Dinas Pertanian, Kahutanan serta TNI Polri. Tujuannnya adalah adanya transparansi,” ucapnya.
Direktur Tanggap Darurat pada Deputi Bidang Penanganan Darurat, Drs. Junjungan Tambunan juga meminta BPBD Karo mendata kembali jumlah pengungsi yang sudah menerima SK secara akurat.
“Sampai hari ini Sinabung masih berstatus awas level IV dan terus erupsi. Oleh sebab itu saya minta pihak BPBD Karo cepat tanggap sesuai kewenangan. Begitu juga pihak Provsu harus peduli. Intinya utamakan orang dari pada kayu, sehingga lahan Land Clearing bagi Huntap yang akan dibangun di Siosar yang saat sekarang ini sudah dalam proses pengajuan pemakaian hutan produksi 480 Ha,” kata Junjungan. (deo/yaa)