LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah dalam kurun 4 tahun terakhir, harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa. Karenanya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua pihak terkait untuk membuat bagaimana agar dana desa betul-betul bermanfaat.
Mengutip data yang disampaikan Menko PMK Puan Maharani, Presiden Jokowi mengemukakan, pada 2015 anggaran dana desa sebesar Rp20 triliun, tahun 2016 menjadi Rp47 triliun, tahun 2017 dan 2018 naik jadi Rp60 triliun.
Sementara tahun depan, dianggarkan Rp73 triliun. “Uang segede itu, artinya total sampai sekarang saja sudah Rp187 triliun, sampai akhir tahun ini. Hati-hati mengelola dana sebesar ini, Rp187 triliun, belum lagi ditambah tahun depan Rp73 triliun,” kata Jokowi dalam rapat kordinasi pengendalian program pembanguanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Balairung Komplek Pemkab Deliserdang di Lubukpakam, Senin (8/10).
Jokowi menegaskan, total Rp187 triliun itu harus betul-betul dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. “Artinya apa? Pembangunan desa tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh nanggung-nanggung, tidak boleh basa-basi. Ini harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan, terutama kepada para pendamping dan pengguna anggaran agar pembelian barang-barang itu dibeli di desa dan sekitarnya. “Jangan sampai uang yang sudah masuk desa, itu dibelikan ke kota. Hati-hati,” kata Jokowi seraya menyampaikan harapannya agar dana desa yang nanti akan ditambah lagi Rp73 triliun itu berputar di desa terus.
Mertua Bobby Nasution ini memberi contoh. Misalnya untuk membangun irigasi, membangun jalan, agar batunya dibeli dari desa, atau bisa dengan menggerakkan masyarakat untuk cari batu di sungai. “Pasir beli dari desa itu, atau kalau nggak dari desa itu paling tidak di lingkup kecamatan. Semen, meski di kota kita beli bisa Rp2000-Rp3000 lebih murah. Tetap belilah di desa, mahal dikit nggak papa, tapi uangnya beredar di desa,” pinta Jokowi.
Dengan demikian, lanjutnya, manfaat pembangunan desa ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat desa, bisa mengurangi kemiskinan di desa, bisa mengurangi kesenjangan di desa dan kota. Dan yang paling penting juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Makanya ke depan, lanjut Jokowi, dana desa yang dikucurkan ke desa bukan hanya untuk membangun infrastruktur tapi juga untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM). “Memang selama tiga tahun fokus membangun infrastruktur, namun ke depannya sangat penting membangun SDM, menyiapkan anak-anak dan kesehatan serta pengembangan ekonomi rakyat termasuk BUMDes,” tandasnya.
Sebelumnya Menko PMK Puan Maharani dalam laporannya mengatakatan, pelaksanaan dana desa sudah masuk tahun keempat. Selama empat tahun berjalan, program ini mampu membangun infrastruktur desa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 158 Km jalan desa se-Indonesia, 1.000 Km jembatan desa, ribuan pasar BUMDes, sarana air bersih, PAUD, Posyandu, Polindes, MCK dan dana infrastruktur desa lain dalam meningkatkan kualitas hidup desa dan peningkatan ekonomi masyarakat desa,” terang Puan.
Awalnya, pengelolaan dana desa memang banyak kendala karena merupakan program baru yang sebagian tamatan Kepala Desa sebagian besar SD hingga SMP. Desa juga belum memiliki perlengkapan untuk mengelola anggaran bahkan masih banyak yang belum memiliki kantor desa, mayoritas perangkat desa belum memahami sistem akuntansi pemerintahan dan tata kelola anggaran desa.
Penyebab lain, kata Puan Maharani, jumlah desa banyak yaitu 74.957 desa yang tersebar di ribuan pulau Indonesia yang dalam pelaksanaannya menjadi bagian dari APBD Kabupaten yang pengesahannya sering telat. Untuk menjaga akuntabilitas dan penggunaan dana desa, pencairannya dilakukan menjadi 3 tahap tiap tahun.
“Akibat kendala-kendala itu, penyerapan dana desa tahun 2015 sebanyak 82,72 persen. Namun sesuai arahan Presiden agar pendampingan dan pengawasan terus ditingkatkan, lalu pemerintah melakukan kualitas rekrutmen pendamping desa dan sudah diperbaiki diperbaiki.
lhasil serapan dana desa tahun 2016 sebesar 97,66 persen, tahun 2017 naik 98,54 persen. Artinya, kenaikan persentase serapan menunjukkan tata kelola semakin baik, pendamping desa semakin paham apa yang diinginkan masyarakatnya,” tutup Puan.
BWM Pertama di Luar Jawa
Dari Balairung Kantor Bupati Deliserdang, Presiden bersama rombongan langsung ke Pondok Pesantren Mawaridussalam di Kecamatan Batangkuis, Deliserdang. Di sana, Presiden meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) untuk pelaku usaha kecil, terutama lingkungan pondok pesantren. BWM ini menjadi yang pertama di luar Pulau Jawa.
Keberadaan BWM ini diharapkan bisa membantu para pelaku usaha di lingkungan pondok pesantren untuk mengembangkan usahanya. Dengan begitu, Jokowi juga berharap akan lahir lebih banyak SDM unggul yang mampu bersaing dari lingkungan pondok pesantren. “Ini untuk apa? Pengembangan ekonomi umat terutama di pondok dan lingkungannya agar berjalan dengan baik. Ini akan kita kembangkan terus, tidak akan berhenti,” ucapnya.
Presiden pun megajak masyarakat agar berhati-hati saat meminjam uang dari lembaga keuangan. “Kalau mau minjam harus berkalkulasi atau pandai berhitung. Jangan sampai meminjam sangat enak, namun saat menyicil keluar keringat semua. Hati-hati bapak-ibu,” imbaunya.
Turut memberi sambutan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pimpinan Ponpes Ky H Sai Mahmud dan Ketua Dewan OJK Wimboh Santoso serta diikuti seribuan santri sebagai peserta.(btr/bal)