29 C
Medan
Friday, July 12, 2024

Kepala Bappelitbang Gunungsitoli, Karya S Bate’e Dinilai Bermanuver Politik

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Gunungsitoli, Karya S Bate’e diketahui bergabung dang menjadi ketua di beberapa organisasi, seperti KNPI, GAMKI, dan Pemuda Demokrat. Geliat menantu Wali Kota Gunungsitoli ini, di sejumlah organisasi tersebut, pun dinilai sedang bermanuver politik.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Peduli Nias (DPC PPN) Kota Gunungsitoli, Agri Handayan Zebua mengatakan, Karya yang notabene seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), belakangan diketahui sibuk mengurus kegiatan organisasi yang dia pimpin saat ini.

“Perlu dipertanyakan. Sepertinya seorang Kepala Badan setingkat eselon 2, yang sehari-hari seharusnya bekerja di kantor pemerintahan, tapi kami perhatikan dia hanya asik dan sering menggunakan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadinya,” ungkap Agri, Rabu (9/11) lalu.

Pernyataan yang dilontarkan Agri ini, didasari kesibukan Karya di beberapa organisasi kepemudaan. Dia pun menyoroti profesionalitas seorang pejabat setingkat eselon 2, yang juga punya jabatan sebagai ketua di beberapa organisasi.

“Beberapa hari terakhir saya perhatikan di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KNPI, dia tetap ada di sana. Bagaimana dengan kinerjanya sebagai Kepala Bappelitbang di Pemko Gunungsitoli? Itu perlu dipertanyakan, dan juga perlu diragukan kualitas kinerjanya,” katanya.

“Saya menyampaikan ini, karena seorang pejabat setingkat eselon 2 tidak stand by di kantornya. Dia hanya asik bermanuver politik. Dan kami perhatikan, di mana-mana dia selalu hadir. Padahal itu sebenarnya bukan tupoksi pekerjaannya,” imbuh Agri.

Senada dengan itu, Armansyah Harefa, seorang tokoh masyarakat Kota Gunungsitoli, saat dimintai tanggapannya, juga menyayangkan tindakan yang dilakukan Karya. Dia menyebutkan, sebagaimana telah diatur pada UU RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang ASN, dan PP Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan, seorang ASN merangkap jabatan ketua organisasi di luar organisasi pemerintahan, tidak diperbolehkan.

“Prioritas pekerjaannya adalah sebagai ASN, apalagi dia punya jabatan setingkat eselon 2. Kalau memang dia ada keinginan untuk berorganisasi, ya silakan mengundurkan diri dari ASN,” imbau Armansyah, yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Gunungsitoli.

Armansyah juga mengatakan, seorang ASN wajib melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan pimpinannya, dalam hal ini Wali Kota Gunungsitoli.

“Kalau mengacu Undang-Undang dan aturan yang berlaku, tidak ada yang namanya setengah-setengah dalam melaksanakan tugas. Apalagi dengan ketatnya pemerintahan sekarang, baik dari pusat sampai ke daerah,” tuturnya lagi.

“Dia harus pahami, gajinya itu bukan dari organisasi, tapi dibayar oleh negara,” imbuh Armansyah.

Menurut Armansyah, Karya harus segera dievaluasi. Sebab kalau tidak, masyarakat berasumsi ada unsur pembiaran dari Wali Kota Gunungsitoli saat ini.

“Kalau tidak segera dievaluasi, kami menduga ada unsur pembiaran dari Wali Kota Gunungsitoli. Karena seolah-olah pura-pura tidak mengetahui, atau mungkin karena masih ada hubungan keluarga, yang notabene Karya merupakan menantu Wali Kota Gunungsitoli saat ini,” tegasnya.

Dimintai tanggapan tentang penialain tersebut, Kepala Bappelitbang Kota Gunungsitoli, Karya S Bate’e mengatakan, ASN tidak dilarang berorganisasi. Menurutnya, yang dilarang adalah terlibat dan atau menjadi pengurus partai politik (parpol).

“Saya sudah terbiasa diduga, walau tidak berdasar. Boleh dicek AD/RT GAMKI dan KNPI, apakah ASN dilarang jadi ketua. Yang dilarang berafiliasi dengan parpol. Boleh dicek juga, apa ada produk hukum di NKRI yang melarang ASN aktif dalam organisasi kepemudaan?” tegasnya via jejaring WhatsApp, Kamis (10/11).

Dia pun mengaku, tanggung jawabnya sebagai ASN tetap menjadi prioritasnya. Terbukti Kota Gunungsitoli meraih opini WTP dari BPK RI, 4 kali berturut. Kota Gunungsitoli juga masuk kategori terinovatif, serta mendapatkan dana insentif daerah.

“Itukan hanya persepsi sebagian orang. Tanggung jawab sebagai ASN adalah yang utama bagi saya. Indikatornya, proses perencanaan tepat waktu, APBD tepat waktu, Gunungsitoli WTP 4 kali berturut-turut, Gunungsitoli kategori terinovatif, Gunungsitoli dapat dana insentif daerah,” bebernya.

“Itu hanya sebagian kecil prestasi dan pekerjaan Bappeda sehari-hari,” pungkas Karya. (adl/saz)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Gunungsitoli, Karya S Bate’e diketahui bergabung dang menjadi ketua di beberapa organisasi, seperti KNPI, GAMKI, dan Pemuda Demokrat. Geliat menantu Wali Kota Gunungsitoli ini, di sejumlah organisasi tersebut, pun dinilai sedang bermanuver politik.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Peduli Nias (DPC PPN) Kota Gunungsitoli, Agri Handayan Zebua mengatakan, Karya yang notabene seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), belakangan diketahui sibuk mengurus kegiatan organisasi yang dia pimpin saat ini.

“Perlu dipertanyakan. Sepertinya seorang Kepala Badan setingkat eselon 2, yang sehari-hari seharusnya bekerja di kantor pemerintahan, tapi kami perhatikan dia hanya asik dan sering menggunakan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadinya,” ungkap Agri, Rabu (9/11) lalu.

Pernyataan yang dilontarkan Agri ini, didasari kesibukan Karya di beberapa organisasi kepemudaan. Dia pun menyoroti profesionalitas seorang pejabat setingkat eselon 2, yang juga punya jabatan sebagai ketua di beberapa organisasi.

“Beberapa hari terakhir saya perhatikan di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KNPI, dia tetap ada di sana. Bagaimana dengan kinerjanya sebagai Kepala Bappelitbang di Pemko Gunungsitoli? Itu perlu dipertanyakan, dan juga perlu diragukan kualitas kinerjanya,” katanya.

“Saya menyampaikan ini, karena seorang pejabat setingkat eselon 2 tidak stand by di kantornya. Dia hanya asik bermanuver politik. Dan kami perhatikan, di mana-mana dia selalu hadir. Padahal itu sebenarnya bukan tupoksi pekerjaannya,” imbuh Agri.

Senada dengan itu, Armansyah Harefa, seorang tokoh masyarakat Kota Gunungsitoli, saat dimintai tanggapannya, juga menyayangkan tindakan yang dilakukan Karya. Dia menyebutkan, sebagaimana telah diatur pada UU RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang ASN, dan PP Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan, seorang ASN merangkap jabatan ketua organisasi di luar organisasi pemerintahan, tidak diperbolehkan.

“Prioritas pekerjaannya adalah sebagai ASN, apalagi dia punya jabatan setingkat eselon 2. Kalau memang dia ada keinginan untuk berorganisasi, ya silakan mengundurkan diri dari ASN,” imbau Armansyah, yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Gunungsitoli.

Armansyah juga mengatakan, seorang ASN wajib melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan pimpinannya, dalam hal ini Wali Kota Gunungsitoli.

“Kalau mengacu Undang-Undang dan aturan yang berlaku, tidak ada yang namanya setengah-setengah dalam melaksanakan tugas. Apalagi dengan ketatnya pemerintahan sekarang, baik dari pusat sampai ke daerah,” tuturnya lagi.

“Dia harus pahami, gajinya itu bukan dari organisasi, tapi dibayar oleh negara,” imbuh Armansyah.

Menurut Armansyah, Karya harus segera dievaluasi. Sebab kalau tidak, masyarakat berasumsi ada unsur pembiaran dari Wali Kota Gunungsitoli saat ini.

“Kalau tidak segera dievaluasi, kami menduga ada unsur pembiaran dari Wali Kota Gunungsitoli. Karena seolah-olah pura-pura tidak mengetahui, atau mungkin karena masih ada hubungan keluarga, yang notabene Karya merupakan menantu Wali Kota Gunungsitoli saat ini,” tegasnya.

Dimintai tanggapan tentang penialain tersebut, Kepala Bappelitbang Kota Gunungsitoli, Karya S Bate’e mengatakan, ASN tidak dilarang berorganisasi. Menurutnya, yang dilarang adalah terlibat dan atau menjadi pengurus partai politik (parpol).

“Saya sudah terbiasa diduga, walau tidak berdasar. Boleh dicek AD/RT GAMKI dan KNPI, apakah ASN dilarang jadi ketua. Yang dilarang berafiliasi dengan parpol. Boleh dicek juga, apa ada produk hukum di NKRI yang melarang ASN aktif dalam organisasi kepemudaan?” tegasnya via jejaring WhatsApp, Kamis (10/11).

Dia pun mengaku, tanggung jawabnya sebagai ASN tetap menjadi prioritasnya. Terbukti Kota Gunungsitoli meraih opini WTP dari BPK RI, 4 kali berturut. Kota Gunungsitoli juga masuk kategori terinovatif, serta mendapatkan dana insentif daerah.

“Itukan hanya persepsi sebagian orang. Tanggung jawab sebagai ASN adalah yang utama bagi saya. Indikatornya, proses perencanaan tepat waktu, APBD tepat waktu, Gunungsitoli WTP 4 kali berturut-turut, Gunungsitoli kategori terinovatif, Gunungsitoli dapat dana insentif daerah,” bebernya.

“Itu hanya sebagian kecil prestasi dan pekerjaan Bappeda sehari-hari,” pungkas Karya. (adl/saz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/