Ketiga pasangan bakal calon gubernur usai melakukan tes kesehatan di RS Adam Malik, Kamis (11/1).
SUMUTPOS.CO – Dari tiga bakal calon gubernur Sumatera Utara, JR Saragih menjadi bakal calon terkaya dengan total harta kekayaan mencapai Rp63 miliar lebih. Sementara Edy Rahmayadi Rp4,6 miliar lebih dan Djarot Syaiful Hidayat memiliki total harta kekayaan Rp6,2 miliar lebih.
JR Saragih yang tercatat sebagai Bupati Simalungun dua periode, tercatat sudah empat kali melaporkan harta kekayaan ke KPK yakni di tahun 2010, 2014, 2015 dan 2016. Dari Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang diserahkan DR JR Saragih kepada KPK dan telah diverifikasi KPK, JR Saragih memiliki total kekayaan Rp46.781.656.485 pada tahun 2015. Berselang setahun, tahun 2016, terjadi peningkatan harta kekayaannya menjadi Rp63.315.856.496 atau naik sekitar Rp16.534.200.011.
Harta kekayaan JR Saragih didominasi harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan lainnya dengan nilai Rp48.283.829.000 pada 2015, naik menjadi Rp61.182.622.000 pada 2016. Sementara harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya terjadi penurunan nilai menjadi Rp3.404.964.160 dimana pada 2015 sebesar Rp4.456.835.200. Sedangkan untuk surat berharga sebesar Rp7.346.000.000 dan untuk Giro dan setara kas lainnya senilai Rp6.041.990.486 pada 2015, turun menjadi Rp5.285.563.697 pada 2016. Namun yang menarik dari LHKPN tersebut, JR Saragih memiliki peningkatan utang pada 2016 sebesar Rp13.903.283.361 dimana sebelumnya pada 2015 senilai Rp12.000.000.000.
Sedangkan harta kekayaan Edy Rahmayadi, dari data laporan harta kekayaan terakhir yang dilaporkan ke KPK pada 27 Agustus 2012, Edy memiliki harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) Rp3.040.000.000. Harta bergerak Rp593.000.000, dan harta bergerak lainnya Rp 276.600.000. Surat berharga Rp200.000.000, Giro dan Setara Kas Rp751.500.000. Sehingga jika ditotalkan harta Edy Rahmayadi mencapai Rp4.861.100.000 pada tahun 2012.
Sedangkan bakal calon gubernur Djarot Saiful Hidajat, dari data LHKPN dia telah lima kali melaporkan harta kekayaan, yakni di tahun 2001, 2005, 2014, 2015 dan 2016. Djarot memiliki harta tidak bergerak senilai Rp1.805.499.000 dan harta bergerak senilai Rp425.000.000. Ada juga giro dan setara kas senilai Rp4.028.965.364. Sehingga jika ditotalkan Djarot memiliki harta senilai Rp6.295.603.364.
Menyikapi laporan harta kekayaan ketiga paslon itu, pengamat anggaran Elfenda Ananda menilai, secara sepintas melihat harta kekayaan balon Gubernur Sumut tersebut tidak wajar.
“Kalau sepintas tidak wajar, apalagi melihat jabatan mereka sebelumnya. Tapi, yang saya dengar JR Saragih punya harta keluarga yang cukup besar,” kata Elfenda kepada Sumut Pos, Kamis (11/1).
Kata dia, perlu dikroscek lagi dari mana sumber yang merinci harta kekayaan para Balon Gubernur. “Kekayaan tersebut harus jelas sumbernya sehingga pemilih bisa mengetahui apakah calon tersebut punya kekayaan bersih atau tidak. Jujur atau tidak,” imbuhnya.
Namun, dia mengingatkan agar penyelenggara negara dan para calon kepala daerah harus rutin memperbaharui jumlah harta kekayaan. “Ini untuk transparansi,” ucapnya
Melporkan harta kekayaan dilakukan para Balon kepala daerah juga penting untuk bisa mengamati terjadinya potenai politik uang. “Semua calon punya potensi melakukan politik uang,” tuturnya.
Jumlah harta kekayaan para Balon Wakil Gubernur Sumut, kata dia, juga perlu diketahui. Sebab, dia melihat para calon wakil gubernur juga memiliki kekayaan yang cukup besar.
Karenanya, belumlah lengkap rasanya tanpa data harta kekayaan dari masing-masing wakilnya. Sebab diketahui, kata Elfenda, kedua wakil paslon seperti Ijeck dan Sihar Sitorus bukanlah orang sembarangan. “Wakil Edi diketahui pengusaha. Wakil Djarot juga bukan orang sembarangan yang dikenal pengusaha. Kalau wakil JR bukan pengusaha, tentulah lebih mengandalkan JR,” katanya.
Penggabungan keduanya menurut Elfenda, lumayan bisa membuat dinamika politik menghangat. Namun demikian, kalkulasi secara umum terhadap harta yang dimiliki masing-masing paslon tersebut, masih realistis kembali jikalau mereka duduk sebagai kepala daerah selama lima tahun. “Perkiraan aman kalau belanja pilkada masing-masing kandidat masih di bawah 10 persen belanja daerah. Kalau lebih dari itu akan beresiko,” kata mantan Sekretaris Eksekutif FITRA Sumut ini.
Dengan luas wilayah Provinsi Sumut yang besar, Elfenda mengatakan butuh uang atau dana yang tidak sedikit untuk bertarung di Pilgubsu. “Bisa triliunan rupiah habis. Setidaknya 10 persen dari jumlah APBD Sumut. Kalau APBD Rp12 Triliun, berarti sekitar Rp1,2 triliun habisnya,”paparnya
Bukan rahasia umum, sebut Elfenda, bahwa ada hak kepala daerah dalam pengelolaan APBD. Tapi, tidak akan lebih besar dari 10 persen dari belanja APBD bisa mereka ambil dalam 5 tahun. Itu artinya, kata dia, kemungkinan selama lima tahun modal selama kampanye sampai duduk menjadi kepala daerah bisa kembali. “Ya, ada hak yang resmi mereka peroleh dari PAD. Bisa (modal kembali selama kampanye) asal tidak serakah dan berlebihan,” bebernya.
Elfenda memang tak merinci per item biaya setiap kandidat habis berapa banyak sampai berhasil duduk sebagai kepala daerah. Dia hanya coba memberi gambaran, bahwa secara matematis modal yang keluar di awal pertarungan sampai mengantarkan si kandidat duduk, sangat mungkin untuk kembali. “Modal yang mereka kucurkan, tentu takkan melebihi 10 persen dari pendapatan (PAD) Sumut. Coba saja dihitung sendiri berapa proyeksi PAD Sumut tahun ini, lalu dibagi 10 persen yang memang resmi hak untuk kepala daerah. Saya pikir masing-masing kita bisa menjabarkannya,” katanya.
Untuk diketahui, APBD Sumut 2018 yang telah disahkan sebesar Rp13,8 triliun. Total belanja pada APBD 2018 sebesar Rp13,8 triliun dan pendapatan sebesar Rp12,6 triliun. Sumut Pos lantas coba menghitung manual dari angka pendapatan sebesar Rp12,6 triliun itu, sesuai rumusan yang disebutkan Elfenda. Adapun hasilnya berkisar Rp1,26 miliar per tahun untuk sekali ketok APBD. Nah, jika dikalikan selama lima tahun si calon menjabat, sudah sekitar Rp6,3 miliar. “Di luar itu, kita ketahui pula ada fee proyek yang akan mereka peroleh. Kalau tidak serakah mereka masih aman,” lanjut Elfenda seraya menambahkan, hitungan itu belum termasuk gaji dan tunjangan yang didapat kepala daerah dari negara. (dik/prn/bbs/adz)
Harta Kekayaan Bakal Calon Gubernur Sumut
Edy Rahmayadi
Harta Tidak Bergerak: Rp3.040.000.000
Harta Bergerak : Rp 593.000.000
Harta bergerak lainnya: Rp 276.600.000
Surat berharga: Rp 200.000.000
Giro dan Setara Kas: Rp 751.500.000
Total: Rp4.861.100.000
- Laporan Kekayaan ke KPK pada 27 Agustus 2012
JR Saragih
Harta tidak bergerak: Rp61.182.622.000
Harta bergerak: Rp 3.404.964.160
Surat berharga: Rp 7.346.000.000
Giro dan setara kas lainnya: Rp5.285.563.697
Utang: Rp13.903.283.361
Total: Rp63.315.856.496
- Laporan Kekayaan ke KPK Tahun 2016
Djarot Syaiful Hidayat
Harta tidak bergerak: Rp1.805.499.000
Harta bergerak: Rp 425.000.000
Giro dan setara kas: Rp4.028.965.364
Total: Rp6.295.603.364
- Laporan Kekayaan ke KPK Tahun 2016