JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Keputusan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Edy Rahmayadi bertarung dalam pilkada Sumatera Utara (Sumut) sempat menuai pro dan kontra. Itu terjadi lantaran Edy masih berstatus perwira tinggi (Pati) aktif dari TNI AD. Namun tidak lagi pekan depan. Sebab, Markas Besar TNI AD sudah menjadwalkan serah terima jabatan (sertijab) pangkostrad Senin (15/1).
Kepala Staf Angkata Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menyampaikan langsung hal itu kemarin. Usai hadir dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan), Mulyono memastikan bahwa sertijab Pangkostrad akan dilaksanakan awal pekan depan. ”Iya (sertijab Senin),” ungkap dia singkat. Lantaran mengajukan diri untuk pensiun dini, Edy langsung menjadi purnawirawan TNI setelah tidak lagi menjabat Pangkostrad.
Pati TNI AD bintang tiga itu bakal digantikan Letjen TNI Agus Kriswanto yang sebelumnya menduduki kursi Dankodiklatad. Itu sesuai dengan keputusan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/12/1/2018. Dalam keputusan tersebut, sejumlah pati TNI memang dimutasi. Termasuk di antaranya Edy yang memilih untuk pensiun dini dan ikut serta dalam pilkada serentak tahun ini.
Keterangan Mulyono turut dibenarkan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh. Kepada Jawa Pos dia mengungkapkan bahwa sertijab pangkostrad dari Edy ke Agus dilaksanakan Senin pekan depan. ”Di lapangan Mabesad (Markas Besar TNI AD),” ungkap pria yang akrab dipanggil Denny itu. Dia memastikan sertijab itu tidak akan mundur dari jadwal apabila tidak ada perubahan mendadak.
Berkaitan dengan status Edy pasca sertijab, Denny menyampaikan bahwa status pati TNI AD itu berubah menjadi purnawirawan menyesuaikan surat pensiun. ”Kalau sudah keluar surat pensiun ya purnawirawan,” ujarnya.
Dengan begitu, pria yang juga mejabat sebagai Ketum PSSI tidak lagi berada di bawah naungan Markas Besar TNI AD. Itu sekaligus menegaskan bahwa prajurit aktif TNI AD harus mundur apabila terlibat politik praktis. Itu penting lantaran netralitas TNI dalam pilkada serentak tahun ini tidak bisa ditawar. ”TNI AD berkewajiban mengingatkan kepada semua prajurit untuk tidak terlibat ataupun melibatkan diri dalam proses demokrasi ini,” beber Denny.
Namun demikian, Denny tidak mengelak, instansinya turut memantau ketat. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada hubungan emosional yang pernah terjalin antara prajurit TNI AD dengan konsestan pilkada yang berlatar belakang prajurit.
Lebih lanjut Denny menyampaikan, prajurit TNI AD sudah berulang kali diberi arahan untuk netral dalam setiap agenda politik. Termasuk di antaranya pilkada serentak tahun ini. ”Prajurit sudah tahu tugasnya adalah mengawal demokrasi Indonesia. Bukan mencederai,” tegasnya. Kalau pun ada mantan prajurit yang turut serta dalam pilkada, sambung dia, itu urusan pribadi. Tidak lagi menyangkut institusi TNI AD. Hal tersebut juga berlaku pada pencalonan Edy. (syn/jpg)