KONFERENSI PERS_Ketua DPW Partai PPP Yulizar Parlagutan Lubis memberikan keterangan kepada media di Kantor DPW Partai PPP Jalan Raden Saleh Medan, Kamis (11/1) Keterangan tersebut terkait keputusan DPP Partai PPP yang mendukung Sihar Sitorus menjadi cawagub sumut dalam pilgub mendatang.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPW PPP Sumatera Utara, Yulizar Parlagutan Lubis meminta agar seluruh kader PPP di Sumatera Utara untuk tetap menjaga wibawa partai mereka. Hal ini disampaikannya sembari memastikan mereka akan tetap melakukan perlawanan atas keputusan DPP PPP yang mengusung pasangan Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus di Pilgubsu 2018.
“Saya minta seluruh kader PPP di Sumatera Utara, mari kita jaga harkat dan martabat partai, jangan ada membakar bendera atau lambang partai, saya berdiri di sini masih tetap sebagai Ketua DPW PPP Sumut, kita akan lakukan perlawanan,” ujarnya di hadapan kader dan awak media di Kantor DPW PPP, Jalan Raden Saleh Medan, Kamis (11/1).
Yulizar langsung menyambangi kantor mereka tersebut setelah tiba di Medan. Ia diarak puluhan kader menuju kantor mereka untuk menyampaikan seluruh upaya yang mereka lakukan di Jakarta untuk menolak kebijakan DPP PPP tersebut. “Aspirasi umat Islam Sumatera Utara yang disalurkan kepada DPW PPP Sumut telah di sampaikan ke DPP, berkaitan dengan calon gubernur. Keinginan itu agar gubernur diusung PPP itu putra daerah dan muslim. Ini telah kami sampaikan, tolong Majelis Syariat dan DPP lihat pesan dari rakyat Sumatera,” ungkapnya.
Ditegaskannya kembali, ia enggan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPW PPP Sumut. Apalagi sampai kemarin, tidak ada SK yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP yang menyatakan pencopotan dirinya. Politisi yang akrab disapa Puli ini juga mengingatkan agar kader PPP yang menolak keputusan DPP mencalonkan Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus pada Pilgubsu 2018 ini untuk tidak mengundurkan diri. “Kalau ada yang mengajukan pengunduran diri, pasti ditolak. Kalau mau berjuang jangan mundur, kader PPP yang mundur itu banci ” tegas Puli di sekretariat DPW PPP Sumut, Jalan Raden Saleh, Kamis (11/1).
Menurutnya, DPW PPP Sumut akan terus mendesak pengurus DPP dan Mejelis Tinggi PPP memberikan penjelasan kepada umat Islam, karena telah memutuskan mengusung calon wakil gubernur bukan muslim. “Ini urusan internal, jangan sampai bersinggungan dengan pihak lain. Aspirasi pengurus ranting, PAC dan seluruh pengurus DPW agar calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung muslim-muslim,” beber Puli.
Selama masa pendaftaran Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut priode 2018-2023, dirinya bersama unsur pimpinan dan beberapa pengurus DPC berada di DPP untuk meminta penjelasan. “Umat muslim, organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Al-Wasyliah, NU menolak keputusan itu. Tidak ada masalah dengan PDIP, kami partai bersahabat. Cuma keputusan yang diambil tidak sesuai dengan aspirasi,” jelas anggota DPRD Sumut ini.
Dia kembali menegaskan, pihaknya menawarkan sejumlah nama ke PDIP diantaranya Hasrul Azwar, Fadly Nurzal, Nurhajizah serta Tengku Erry. “Kalau Hazrul dan Fadly tidak bisa, Nurhajizah. Tengku Erry juga kami tawarkan. Kalah mau menang, harusnya pilih Erry yang secara popularitas, elektabilitas tinggi, punya infrastruktur dan pendanaan. Tapi, tidak juga dipilih,” ungkapnya.
Atas keputusan yang telah diambil DPP PPP, Puli mengaku tidak melarang kader PPP se-Sumut untuk memilih pasangan calon yang telah diusung PPP dan PDIP. Bahkan, dia mengaku membuka peluang untuk berkomunikasi dengan Djarot-Sihar.
“Pemilihan kan masih lama, 6 bulan lagi. Semua berproses, makanya kami akan surati dpp agar memberikan penjelasan, begitu juga majelis tinggi. Biar rakyat tahu alasannya, soal kontrak politik DPP PDIP dan PPP, saya tidak tahu, belum ada disampaikan kepada kami,” paparnya.
Sementara itu, Kader PPP di Kabupaten Asahan kembali menegaskan, mereka tidak akan memilih pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus. Hal ini mereka sampaikan terkait kisruh internal partai karena kebijakan dari DPP PPP yang memutuskan untuk mengusung pasangan tersebut.
Menurut mereka, pengusungan bakal calon pimpinan dari kalangan non muslim membuat mereka sangat kecewa. Sebab, partai berlambang Ka’bah tersebut sejatinya harus tetap mengikuti prinsip partai yakni mengusung bakal calon pemimpin yang beragama Islam. “Kami sebagai kader PPP sangat kecewa dengan keputusan ini, padahal kita punya kader yang militant yang mampu untuk ikut dalam pesta demokrasi di Sumut ini,” kata Ketua DPC PPP Asahan, Zaharuddin Ginting seperti dikutip dari rmolsumut.com, Kamis (11/1).
Sikap mereka ini menurut Zaharuddin juga mendukung sikap yang ditunjukkan oleh pengurus di DPW PPP Sumut, dimana Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan juga sudah memastikan mereka akan menolak kebijakan dari DPP PPP mengenai pengusungan pasangan pelangi tersebut.
“Saat ini kami juga sedang meminta petunjuk pimpinan wilayah yang sebagian masih di Jakarta bagaimana kelanjutannya karena bisa dipastikan seluruh kader PPP di Asahan ini tidak memberi dukungan kepada paslon tersebut,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Sekretaris DPC PPP Asahan Andi Abdul Rahim menambahkan dirinya menolak keras pasangan tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip dasar PPP yg berasaskan Islam dan berlambang ka’bah. “Inti persoalan hari ini kan karena PPP berasaskan Islam dan berlambang ka’bah, seyogianya paslon yg didukung PPP harus muslim-muslim.
Nah,untuk itu agar persoalan ini tidak terjadi lagi disetiap Pilkada, yg notabene nya PPP satu-satunya Partai yg berasakan Islam. Maka untuk muktamar kedepan di Pleno pembahasan AD/ART dirubah saja asas PPP yang sekarang ini berasaskan Islam menjadi berasas Pancasila dan Berlambang Bintang Segilima,” pungkasnya.
“Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah Ridho Allah Subhanahu Wataala,” ia menambahkan.(dik/adz)