SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Jelang Rapat Koordinasi Nasional 20 Februari 2020 mendatang, sebanyak 30 utusan guru honorer Kabupaten Samosir, beraudiensi ke Kantor DPRD Samosir, Senin (10/2) lalu. Adapun tujuannya, yakni mempertanyakan pengangkatan mereka menjadi PNS yang tak terealisasi.
Pada audiensi ini, mereka juga menuntut agar diizinkan mengikuti tes CPNS, jika pengangkatan menjadi PNS tersebut tak kunjung terealisasi. Karena mereka mengaku, ada guru honorer yang memiliki masa kerja hingga 10 tahun, bahkan 14 tahun.
Hal ini membuat sejumlah tenaga honorer semakin resah, karena keluarnya UU Nomor 5 pasal 6 Tahun 2014, tentang PNS, segera menghapuskan jabatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap dari organisasi kepegawaian pemerintah.
Ketua Komisi I Bidang Pendidikan, Pemerintahan, dan Kesehatan DPRD Samosir, Saur Tua Silalahi mengatakan, akan menyikapi hal yang menjadi poin-poin pada audiensi para guru honorer tersebut. Dengan memberikan rekomendasi kepada sejumlah guru honorer yang akan menuntut haknya, agar diterima sebagai PNS.
“Para guru honorer meminta kepada kami, agar memberikan rekomendasi, supaya mereka memiliki pegangan dukungan (dari DPRD Samosir) untuk menuntut haknya pada Rakornas nanti. Hasil rapat Komisi I, kami hanya bisa memberikan rekomendasi. Jika memang hak mereka ini harus digiring sampai ke pusat (Rakornas), kami tetap melaksakannya, demi kepentingan rakyat,” jelas Saur.
Lebih lanjut Saur menyampaikan rasa prihatinnya, karena pemerintah terlalu lama memberikan perhatian kepada masyarakat yang sudah lama mengabdi di pemerintahan, untuk diangkat menjadi PNS.
Menurutnya, guru honorer Kabupaten Samosir, tergabung dalam satu wadah organisasi guru yang berjumlah 52 orang, dan rata-rata telah berumur 35 tahun. Sementara total guru honorer di Kabupaten Samosir, terdata ada ratusan orang.
“Jika tuntutan ini juga dilakukan beberapa provinsi, mudah-mudahan Pemerintah Pusat lebih memperhatikannya,” harap Saur. (mag-8/saz)