Bupati Simalungun JR Saragih menyambangi Kisaran guna melihat home industry sepatu Bunut di kawasan Jenderal Sudirman, Kisaran, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harapan Partai Demokrat menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN) di Pilgubsu 2018 tampaknya sulit terwujud jika partai berlambang mercy itu mengusung Ketua DPD-nya, Jopinus Ramli Saragih sebagai calon gubernur. Pasalnya, DPW PAN Sumut akan melibatkan Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah memberikan saran sebelum rapat pleno mengambil keputusan bakal calon Gubsu dan Wagubsu yang akan diusulkan ke DPP PAN.
Diketahui, PAN memiliki hubungan emosional yang sangat erat dengan organisasi masyarakat (Ormas) Muhammadiyah. Sebab, PAN didirikan oleh Amin Rais yang ketika itu menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain itu, beberapa Ketua DPW PAN Sumut mantan Pimpinan Wilayah Sumut Muhammadiyah diantaranya Yamin Lubis dan Ibrahim Sakti Batubara.
Dengan begitu, PAN hampir pasti tidak akan mengusung Ketua DPD Partai Demokrat, JR Saragih menjadi Gubernur Sumut. Sebab, memiliki keyakinan yang berbeda dengan Muhammadiyah. Seperti diakui Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut, Prof Dr Hasyimsyah. Menurutnya, PW Muhammadiyah menganut sistem kolektif kolegial saat mengambil keputusan. “Jadi keputusan itu bukan saya sendiri yang mengambil, ada 11 unsur pimpinan di PW Muhammadiyah. Kalau bicara agama sangat sensitif, tapi itu tetap jadi salah satu pertimbangan,” ujar Hasyimsyah, Senin (11/9).
Hasyimsyah mengaku, Muhammadiyah menganut sistem prularisme. Dimana para pimpinan pusat Muhammadiyah dijabat oleh orang-orang yang berbeda suku. “Pak Din itu orang NTB, Pak Hasyim Azhari orang Minang. Muhammadiyah sangat plural kalau untuk itu,” bebernya.
Sejauh ini, Hasyimsyah mengaku belum mendapat undangan resmi dari PAN Sumut untuk hadir pada acara penyampaian visi misi para Balon Gubsu yang mendaftar ke DPW PAN Sumut. “Karena hubungan emosional antara Muhammadiyah dan PAN yang begitu erat, jadi wajar saja Muhammadiyah dilibatkan dalam mengambil keputusan,” bilangnya.
Meski begitu, Hasyim menegaskan, masukan atau pertimbangan tidak bisa langsung diberikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Sebab, ada mekanisme internal di Muhammadiyah yang harus dilalui terlebih dahulu. “Ketika memberikan keputusan untuk eksternal, maka unsur pimpinan akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Karena sistemnya kolektif kolegial,” bebernya.
Sekretaris DPW PAN Sumut, Yahdi Khair Harahap mengakui, pihaknya sudah menjadwalkan agenda pemaparan visi misi Balon Gubsu yang melamar ke tim penjaringan internal pada Sabtu (11/9) mendatang.
“Rencananya di Hotel Emerald. Tapi, belum pasti. Cuma tanggal sudah diputuskan,” katanya.
Saat kegiatan pemaparan visi misi para Balon Gubsu itu, kata dia, tokoh masyarakat, akademis dan ormas Muhammadiyah akan diundang untuk hadir. “Nanti Muhammadiyah akan dimintai petimbangan,” bebernya.
Faktor Suku Agama Ras (SARA), diakuinya juga menjadi bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. “Faktor itu juga menjadi pertimbangan,” ungkapnya.
Pada hari terakhir pendaftaran, Yahdi menyebut Gubernur Sumut Incumbent, Tengku Erry Nuradi hadir untuk mengembalikan langsung berkas formulir pendaftaran. “Ada empat total yang mendaftar ke PAN yakni JR Saragih, Letjen TNI Edy Rahmayadi, Tengku Erry, serta Musa Rajekshah,” bilangnya.
Ketua Forum Penyelamat Partai Demokrat juga angkat bicara mengenai kebohongan publik yang dilakukan JR Saragih dan kawan-kawan. Yusuf menilai, gembar-gembor surat tugas yang dibesar-besarkan sebagai surat rekomendasi DPP adalah disain JR Saragih dan kelompoknya. “Mereka sengaja memplintir itu dan itu sikap yang sangat tidak terpuji,” katanya.
Menurutnya, belum adanya putusan DPP terkait siapa yang diusung menurutnya karena DPP masih menimbang-nimbang peluang termasuk tokoh nonkader. Tokoh nonkader dinilai Yusuf punya peluang diusung Demokrat seperti Edy Rahmayadi, Syamsul Arifin, Tengku Erry, atau pun Sahril Tumanggor. Ia pesimis JR dapat diusung. “Tentu Demokrat mencari sosok yang akomodatif. Bagaimana mungkin JR bisa jadi gubernur, sementara menyatukan kader dan menjadikan partai sebagai rumah besar saja ia gagal,” ungkapnya.
Pengamat politik Shohibul Anshor Siregar menilai, polemik surat tugas DPP yang digembar-gemborkan sebagai rekomendasi DPP pada dasarnya ada lah taktik SBY untuk mengukur peluang Demokrat di Pilgubsu 2018. “SBY ingin melihat bagaimana kadernya di Sumut. Kalau sudah tidak memungkinkan, maka tentu rekomendasi akan diserahkan ke nonkader,” kata Shohibul
Dalam penjaringan yang dibuka Demokrat, setidaknya ada beberapa tokoh nonkader yang masuk ke radar Demokrat seperti Erry dan Edy, Tuani Lumbantobing, dan Syamsul Arifin.
JR yang digembar-gemborkan diusung Demokrat dan menggandeng PAN dinilai Shohibul sebagai klaim-klaim kosong. PAN, sebagai partai dengan basis massa Islam terkhusus Muhammadiyah tentu punya pertimbangan mengusung Cagub. “Tentu Muhammadiyah mendengarkan suara Muhammadiyah. Saya pikir sangat kecil kemungkinan JR dapat PAN,” ungkapnya.
Kabar yang beredar, PAN telah memberikan dukungan pada Eddy Rahmayadi namun belum ada kepastian soal ini. Menurutnya, Pilkada 2018 yang sangat berdekatan waktunya dengan Pilpres 2019, saat ini semakin menguat pengerucutan antara kubu yang mendukung Jokowi dan kubu yang akan melawan Jokowi di Pilpres.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Meilizar Latief tidak mau berbicara mengenai kebohongan publik yang dilakukannya bersama JR Saragih. Meilizar memilih untuk tidak berkomentar apapun saat ditemui disela-sela sidang paripurna, Senin (11/9). “Saya No coment, tanya ke tim penjaringan aja,” katanya singkat. (dik/adz)